Berharap Program Pembangunan Kota Banjarbaru Menjadi Prioritas Pemerintah Pusat

Kini status Kota Banjarbaru bukan lagi kota yang ada di Kalsel, tapi sudah menjadi ibukota yang berarti menjadi pusat dari 13 kabupaten dan kota se-Kalsel. Perubahan wajah Kota Banjarbaru sudah semestinya terjadi.

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly pada 16 Maret 2022, bukan berarti status Kota Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan mulus. Kota Banjarmasin complain terhadap kebijakan tersebut.

Pun demikian, Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin, tak begitu risau. Bahkan dalam setiap pertemuan, putra dari mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin itu semakin giat mengobarkan semangat Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Telah ditetapkan dalam UU, Kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Penetapan Kotabanjarbaru sebagai ibu kota menggantikan Banjarmasin terhitung sejak 15 Februari 2022.

Menjadi ibu kota provinsi, Menurut Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (7/3/2022) di Aula Gawi Sabarataan, Balikota Banjarbaru, tentunya mesti disyukuri.

Karena dengan menjadi ibu kota provinsi, kata Aditya, berbagai program pembangunan yang diajukan ke pemerintah pusat menjadi prioritas dan segera direalisasikan.

Langkah awal yang dipersiapkan menjadi ibu kota provinsi, menurut Aditya adalah menyiapkan desain tata kota agar nantinya Banjarbaru benar-benar layak menjadi kota masa depan.

“Jangan sampai Banjarbaru ini kumuh dan sulit diatur. Maka dari itu banyak-banyak membuat perencanaan program serta proposalnya kita ajukan ke pusat,” ujarnya.(bersambung)

20  Tahun Berlalu, Kini Banjarbaru pun Menjadi Ibukota Provinsi

Mengusung Banjarbaru is Banjarbaru, Rudy Resnawan benar-benar membawa Kota Banjarbaru menjadi dirinya sendiri. Tak ada lagi bahasan Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalsel. Sebaliknya, Pemko Banjarbaru sibuk dengan berbagai kegiatan pembangunan wilayah.

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Dibawah kepemimpinan tiga walikota, Rudy Resnawan, Ruzaidin dan Nadjmi Adhani, Kota Banjarbaru menjelma sebagai sebuah wilayah yang benar-benar mandiri. Pertumbuhan  disegala bidang begitu pesat bertumbuh. Ditambah lagi kepindahan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, kian menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kote mentereng di antara wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan.

Kini Kota Banjarbaru dipimpin HM Aditya Mufty Ariffin yang notabene putra dari mantan Bupati Banjar dan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Di mana inilah akhirnya cita-cita yang telah dicanangkan sejak puluhan tahun silam terealisasi. Ya, setelah 20 tahun lebih, kini Kota Banjarbaru telah resmi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Status Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Banjarmasin telah resmi disahkan dalam UU Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Pasal 4 bab II ditegaskan frasa ibukota Provinsi Kalsel berkedudukan di Banjarbaru yang dikuatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 68, usai diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2022 di Jakarta.

UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly pada 16 Maret 2022. Salinan UU Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2022 oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Negara Kementerian Sekretariat Negara RI, Silvanna Djaman.

“Tentu DPRD Kota Banjarbaru menyambut hangat dan mengapresiasi karena Banjarbaru resmi menjabat ibukota Provinsi Kalsel,” kata Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah kepada awak media, usai memimpin rapat paripurna dewan di Banjarbaru, Selasa (22/3/2022).

Legislator Gerindra ini memastikan dengan pengesahan UU Provinsi Kalsel, maka Pemprov Kalsel bisa membantu program-program yang telah direncanakan agar Banjarbaru bisa lebih berkembang lagi.

“Kami siap mendukung Pemkot Banjarbaru dan Pemprov Kalsel terkait kordinasi dan hal-hal yang perlu dikerjasamakan terkait peresmian ibukota ini,” ucap Fadli, sapaan akrabnya.

Dengan status ibukota Kalsel, peraih gelar magister hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar ini pun meminta agar Pemkot Banjarbaru segera membenahi pembangunan yang ada di Kota Idaman. Khususnya, terkait tata ruang wilayah. “Pemkot Banjarbaru juga harus bisa mempermudah izin pembangunan pabrik dan perusahaan untuk dikelola,” katanya.

Menurut Fadli, dalam penguatan belied itu tentu harus sejalan dengan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena Banjarbaru akan menghadapi perkembangan dan pertumbuhan penduduk sebagai ibukota Kalsel.

“Pemkot Banjarbaru harus membua ruang seperti kawasan tidak dimanfaatkan dapat dijadikan sebagai pusat bisnis dan industri,” papar Fadli.

Bagi Fadli, persoalan banjir dan bencana alam yang dihadapi Banjarbaru juga patut mendapat atensi. Terutama, pembenahan saluran drainase dan sistem pengairan. Kemudian, meninjau ulang izin aktivitas pertambangan di Banjarbaru.

“Sebab, statusnya bukan lagi kota yang ada di Kalsel, tapi juga menjadi ibukota yang menjadi pusat dari 13 kabupaten dan kota se-Kalsel. Makanya, kami dukung pembangunan kawasan industry, bukan menjadi daerah pertambangan,” pungkas Fadli.(bersambung)

Banjarbaru Is Banjarbaru, Sebuah Konsep Baru Walikota Rudy Resnawan,

Pelantikan Akhmad Fakhrulli sebagai pejabat Wali kota Kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid di Jakarta, 27 April 1999, menandakan resminya alih status Banjarbaru dari Kota Administratif menjadi Kotamadya (kota)

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Berhasilnya Banjarbaru memperoleh status kota setelah menyandang status kota administratif terlama di Indonesia, 23 tahun, sungguh merupakan momen Banjarbaru memasuki era baru.

Ketika Banjarmasin berkembang begitu pesat, yang kepadatan dan berbagai dampaknya dirasakan kurang menyamankan, urgensi Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan memang perlu diseriusi.

Ahkmad Fakhrulli yang berhasil “menggoalkan” Banjarbaru menjadi kotamadia, ternyata menjadi wali kota Banjarbaru hanya sekitar setahun. Sebab, DPRD Banjarbaru yang dibentuk semasa jabatan Fakhrulli melalui pemilihan demokratis pertama, memilih Rudy Resnawan menjadi wali kota pertama Banjarbaru, 12 April 2000. Dan era baru Banjarbaru baru dimulai.

Sekalipun gerak pembangunan “sesungguhnya” dimulai ketika Rudy menjabat walikota, gagasannya sudah dicanangkan seiring dengan umur Banjarbaru. Artinya, setiap walikota, aparat, dan masyarakat telah “berperan” sesuai visi dan kiprahnya masing-masing. Bahwa, Banjarbaru tampak ke permukaan begitu-begitu saja dalam umurnya hampir setengah abad, itu soal lain. Tapi, sejak statusnya berubah menjadi kota, pengenjotannya terlihat lebih serius dan kencang.

Bahkan, dalam rekaman sejarah, pengembangan dan “perjuangan” status Banjarbaru sebenarnya bukanlah sekedar menjadikannya sebagai kotamadia. Bukan pula “hanya” sebagai ibukota Kalimantan Selatan, tetapi ibukota Kalimantan sesuai dengan kondisi obyektif tahun 1950-an ketika Kalimantan belum terbagi menjadi empat provinsi.
Tepatnya, baik perjuangan status maupun pengembangan kota berjalan bersamaan. Suatu “modal” bagi pembangunan Banjarbaru ke depan. Setidaknya, bercermin rekaman historis, kalau kita mampu memaknai, dengan titik berangkat awal millenium III dengan memompakan pride (kebanggaan) bagi seluruh warga adalah titik berangkat sebuah harap masa depan Banjarbaru.

Tapi, kenyataan berbicara lain. Banjarbaru akan membangun dirinya, Banjarbaru is Banjarbaru. Konsep itulah yang kini tengah digulirkan.

Artinya, masyarakat dibawa ke ranah proporsional, membangun Banjarbaru tanpa dikaitkan dengan kepindahan ibukota Kalimantan Selatan. Sejarah telah memampang, kalau “dongeng” itu tetap ditayangkan, pembangunan Banjarbaru akan jalan di tempat. Soal kepindahan ibukota, bukanlah hal terlalu penting. Kalau perlu tolak. Sekarang bangun dulu Banjarbaru.(bersambung)