Beranda blog Halaman 61

Menjaga Stabilitas Inflasi Daerah, Pemprov Kalsel Kembali Gelar GPM

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menekan harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat di tengah lonjakan harga sejumlah komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru serta momentum pelaksanaan Haul Guru Sekumpul.

“Jadi hari ini kami kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah sesuai arahan pemerintah pusat, kemudian juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda, bahwa kita sebagai pemerintah berkewajiban memberikan pangan murah kepada masyarakat,” ujar Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kabid Ketahanan Pangan, Saptono di Kios Pangan DPKP Kalsel, Banjarbaru, Kamis (20/11/2025).

Dalam kegiatan GPM ini, pemerintah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, termasuk telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula, dan berbagai jenis sayur mayur.

Menurutnya, Lonjakan harga yang terjadi belakangan ini menjadi alasan utama pelaksanaan gerakan tersebut. Harga telur ayam ras di pasar umum diketahui telah mencapai Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilogram, di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), sementara harga ayam ras juga terus merangkak naik. Keduanya bahkan menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Selatan.

“Harapannya melalui Gerakan Pangan Murah ini masyarakat bisa memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau, apalagi komoditas telur dan ayam merupakan penyumbang inflasi di Kalsel,” jelasnya.

Selain faktor musim perayaan, lonjakan harga juga dipicu meningkatnya permintaan pasar, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis serta kebutuhan besar jelang Haul Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan pada bulan Desember.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap komoditas seperti cabai rawit, ayam, telur ayam, dan bawang merah meningkat tajam.

“Kondisi permintaan yang tinggi tentu menjadi perhatian pemerintah. Melalui GPM ini kami ingin memberikan stimulus dan membantu masyarakat agar tetap bisa membeli kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” ungkapnya.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi salah satu instrumen efektif dalam pengendalian inflasi sekaligus upaya menjaga akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. (tri)

Profil Rospita Vici Paulyn, Komisioner KIP yang Tegas

Penulis
nana
-
0
Profil Rospita Vici Paulyn, Komisioner KIP yang Tegas

Link, Banjarbaru – Nama Hakim Rospita Vici Paulyn menjadi perhatian publik karena perannya dalam menjaga transparansi informasi negara. Sosok komisioner KIP itu dikenal tegas saat memimpin sidang sengketa ijazah di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dilansir dar rri.co.id, Rospita lahir di Jayapura pada 11 Juni 1974. Ia menempuh pendidikan Teknik Sipil di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Ia kini menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi di KIP. Tugasnya menuntut ketelitian dalam menjaga mutu informasi publik.

Sebelum bergabung dengan KIP, ia pernah menjadi dosen di Sukabumi. Ia juga menjadi Direktur perusahaan jasa konstruksi hingga 2016.

Kariernya berlanjut saat ia masuk Komisi Informasi Kalimantan Barat. Ia memimpin lembaga itu selama dua periode.

Rospita aktif di berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan di Kalimantan Barat. Keterlibatannya mencakup FORSSAP, IAFT, Pemuda Katolik, dan Barisan Indonesia.

Ia juga pernah berperan di INKINDO dan HIPMI Kalimantan Barat. Pengalamannya menunjukkan kedekatannya dengan isu publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sorotan publik terhadap dirinya meningkat seiring ia mempertanyakan pemusnahan arsip pencalonan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo oleh KPUD Solo. Ia menilai keputusan tersebut tidak sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

Rospita menegaskan pentingnya menjaga arsip pejabat publik sesuai aturan retensi. Ia mengingatkan bahwa dokumen berpotensi disengketakan sehingga tidak boleh dimusnahkan cepat.

RSUD Ratu Zalekha Belum Terapkan KRIS, Komisi IV Agendakan RDP

Penulis
zai
-
0
RSUD Ratu Zalekha Belum Terapkan KRIS, Komisi IV Agendakan RDP
Hj Anna, Politisi Gerindra Kabupaten Banjar (Foto: Istimewa)

Link, Martapura – Komisi 4 DPRD Banjar agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti sikap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura tak sesuai Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj Anna Rusiana pasca mengetahui salah satu ruang rawat inap anak di RSUD Ratu Zalecha Martapura tak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Kabarnya bed ada enam, harusnya jangan dipaksakan meskipun pemberlakuan KRIS BPJS Kesehatan pada Januari 2026 mendatang,” ujarnya pada Kamis (20/11/2025).

Karena implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini mengungkapkan, Komisi IV DPRD akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Sidak pada awal tahun 2026 mendatang.

“Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait penerapan KRIS BPJS Kesehatan, karena itu perlu dilakukan Sidak pada awal tahun mendatang ke RSUD Ratu Zalecha Martapura, apakah sudah menerapkan KRIS atau belum,” ucapnya.

Dalam gelaran RDP, Hj Anna juga akan mempertanyakan terkait Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ratu Zalecha Martapura apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 36 Tahun 2023, salah satunya mengenai standar biaya tempat tidur atau bed.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu ruang rawat inap anak RSUD Ratu Zalecha Martapura terdapat enam bed, dua diantaranya minim penerangan karena cahayanya terhalang gorden dari empat bed yang sudah tertata, serta jarak antar tepi bed kurang dari 1,5 meter.

Padahal, sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024, jumlah dan jarak bed menjadi satu dari 12 kriteria dalam KRIS BPJS Kesehatan. Jarak antar tepi tempat tidur minimal harus 1,5 meter dan maksimal empat bed per ruang rawat inap.

Menanggapi perihal tersebut, Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura, Arief Rachman menjelaskan, bahwa penerapan KRIS BPJS Kesehatan ditunda dan akan diberlakukan pada awal Januari 2026 mendatang.

“Kenapa jumlah bed di ruang rawat inap anak masih ada yang enam, karena kebutuhan Bed Occupancy Rate (BOR) saat ini masih tinggi dampak pancaroba dan lain-lain,” katanya pada 17 November kemarin.

Ia juga mengungkapkan, bahwa keberadaan enam bed tersebut tidak permanen, melainkan karena kondisi saat ini sehingga tidak dilakukan pengurangan bed untuk sementara waktu, bahkan sudah menyadari terkait minim pencahayaan.

“Kalau kita sisihkan kasihan masyarakat, karena fasilitas penunjang ruangan seperti Air Conditioner (AC), gorden sudah ada, dan ruangannya nyaman, kita akomodir dahulu. Memang untuk dua bed private pasien tidak dapat dan pencahayaannya terhalang gorden yang memang sudah ditata untuk empat bed, yang penting kita akomodir dahulu,” ungkapnya.(zainuddin)

Gempa Magnitudo 6 Kejutkan Warga Ambon, Belum Ada Laporan Kerusakan

Penulis
nana
-
0
Gempa Magnitudo 6 Kejutkan Warga Ambon, Belum Ada Laporan Kerusaka

Link, Ambon – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6 mengguncang Ambon, Maluku, Kamis (20/11) sekitar pukul 15:59 WIT.

Dilansir dar cnnindonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas I Karang Panjang Ambon melaporkan gempa itu terjadi pada pukul 15:59 WIT dan tak berpotensi stunami.

Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 119 kilometer pada koordinat 03.66 LS-128.33 BT tepatnya 15 kilometer Tenggara Ambon Maluku.

Guncangan dilaporkan hingga terasa Amahai dengan skala intensitas III-IV MMI dan Ambon dengan skala intensitas MMI.

Hingga berita ini diturunkan, otoritas setempat belum melaporkan terkait kerusakan bangunan akibat guncangan tersebut.

SKPD Pemprov Kalsel Diminta Optimalkan Fungsi UPG

Penulis
wahyu
-
0
optimalkan UPG

Link, Banjarbaru – Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menyerukan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai instrumen utama pengendalian gratifikasi di internal organisasi.

Fydayeen menegaskan bahwa UPG tidak boleh dipandang sekedar lembaga pelaporan administratif, tetapi harus menjadi motor gerakan anti-gratifikasi yang aktif melakukan edukasi, konsultasi, dan pengawasan.

“UPG adalah mitra strategis Inspektorat sekaligus perpanjangan tangan KPK di lingkungan Pemprov Kalsel. Setiap unit harus memastikan berjalan efektif, mampu memetakan risiko, aktif bersosialisasi, dan menjadi ruang konsultasi pertama bagi ASN,” tegas Akhmad Fydayeen, Kamis (20/11/2025).

Ia merinci tiga mandat utama yang wajib dijalankan UPG untuk memastikan ekosistem birokrasi yang bersih dan transparan yaitu pertama Edukasi dan Sosialisasi di mana UPG harus menjadi sumber informasi yang tepat tentang aturan gratifikasi, termasuk pemahaman risiko hukum, pengecualian, dan tata cara pelaporan.

Kedua Konsultasi Aman dan Mudah Diakses, ASN diberikan ruang konsultasi yang rahasia dan terlindungi agar tidak ragu menanyakan status pemberian sebelum atau setelah berinteraksi dengan pihak eksternal.

Ketiga Pelaporan dan Monitoring Akuntabel, Setiap laporan gratifikasi harus diproses secara cepat, terverifikasi, dan diteruskan kepada KPK dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja.

Selain itu, Ia menegaskan peran pimpinan SKPD dalam memastikan keberhasilan program ini. Dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan legitimasi operasional UPG menjadi faktor kunci implementasi yang konsisten.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” ungkapnya.

Inspektorat berharap optimalisasi peran UPG di seluruh OPD mampu membangun budaya integritas kolektif dan menjadikan pencegahan gratifikasi sebagai nilai kerja yang melekat pada setiap ASN, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan mendapat kepercayaan publik. (tri)

Bakesbangpol Kalsel Dorong Peningkatan Mutu Data Indeks Demokrasi

Penulis
tri
-
0
Bakesbangpol Kalsel Dorong Peningkatan Mutu Data Indeks Demokrasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Kerja Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berlangsung di Aula Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Selasa (18/11/2025).

Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia pada level daerah maupun nasional.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penguatan IDI telah diamanatkan dalam regulasi nasional.

“Sebagaimana diketahui, IDI merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendagri, di mana daerah diminta untuk memasukkan atau mendukung kegiatan ini dalam dokumen RPJMD,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai IDI, sekaligus memperkuat kualitas data yang akan digunakan dalam proses penghitungan indeks.

“Rapat ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel serta Bappeda Provinsi Kalsel yang akan memberikan pemaparan terkait metodologi, pengukuran, hingga strategi peningkatan nilai indeks,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan perkembangan nilai IDI Provinsi Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41. Nilai tersebut meningkat signifikan pada 2022 menjadi 80,86, kemudian sedikit menurun pada 2023 menjadi 80,44, namun kembali naik pada tahun 2024 dengan capaian 81,91. Di tingkat nasional, nilai IDI Kalsel berada pada angka 75,67, yang juga termasuk dalam kategori baik.

“Kita patut bersyukur karena capaian IDI Kalsel menunjukkan tren positif. Namun demikian, kita tetap perlu meningkatkan kualitas data serta koordinasi lintas sektor agar capaian demokrasi kita semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Rapat kerja ini diikuti oleh perwakilan SKPD terkait, serta perwakilan dari seluruh partai politik di Kalimantan Selatan.

Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antar unsur pemerintah, lembaga statistik, serta partai politik dapat memperkuat proses penyusunan data dan analisis IDI sehingga hasilnya lebih komprehensif dan akurat

Harga Telur Stabil, Peternak Soroti Permainan Middleman

Penulis
nana
-
0
Harga Telur Stabil, Peternak Soroti Permainan Middleman
Kegiatan Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Telur Ayam Ras di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Link, Jakarta – Di tengah isu kenaikan harga telur di sejumlah daerah, para peternak menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga di tingkat peternak. Harga telur ditingkat peternak saat ini tetap stabil di angka Rp24.000 – Rp26.500 per kilogram, sesuai harga acuan pemerintah. Bahkan produksi nasional berada dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan pasokan menjadi penyebab kenaikan di pasar.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menyampaikan bahwa seluruh peternak ayam petelur di Indonesia masih menjual telur pada harga stabil dan berada di bawah batas acuan.

“Saat ini kami menjual dalam koridor Kisman Rp24.000–Rp26.500. Tidak pernah naik. Jadi kalau harga di pasar melonjak, ya pertanyaannya, siapa yang bermain?,” kata Yudianto usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Telur Ayam Ras di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu(19/11/25).

Yudianto menambahkan bahwa stabilnya harga telur tidak terlepas dari perhatian dan kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Bantuan SPHP jagung sejak Oktober disebut sangat membantu peternak menekan biaya pakan komponen terbesar dalam produksi telur.

“Pak Menteri hadir ketika kami kesulitan. SPHP jagung sangat membantu dan kami berharap berlanjut untuk menjaga stabilitas di Desember dan Januari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yudianto mengatakan bahwa produksi telur nasional berada pada kisaran 6,4 hingga 6,5 juta ton dan produksi ini masih surplus. Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), peternak diminta meningkatkan produksi hingga 700 ribu ton secara bertahap dan mereka siap memenuhinya.

“Produksi aman, surplus ada. Tidak ada kekhawatiran pasokan. Kami siap mendukung program nasional,” kata Yudianto.

Bersamaan, Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi memperkuat pernyataan Pinsar. Menurutnya, lonjakan harga di pasar jauh berbeda dengan harga di peternak, dan itu terjadi bukan karena peternak. Harga telur di tingkat peternak Blitar juga berada di kisaran harga Rp24.000 – Rp26.500, namun sayangnya di pasar bisa menyentuh Rp35.000.

“Kami tidak pernah menjual di harga tinggi. Jadi kalau di pasar sampai Rp35.000, itu bukan dari kami. Ada middleman yang memainkan. Kami juga tidak punya kedaulatan menaikkan harga, kami patuh dengan pemerintah,” kata Yesi.

Yesi mengatakan bahwa hingga saat ini lebih dari 95 persen telur peternak masih didistribusikan melalui middleman, sehingga peternak berada di posisi pasrah mengikuti harga yang ditentukan rantai perantara.

“Kami selalu dituduh penyumbang inflasi. Padahal harga di kandang rendah. Yang harus diawasi itu middleman. Margin mereka kadang tidak wajar, itu yang bikin harga sampai meledak di ujung,” ucap Yesi.

Yesi mengatakan bahwa hingga kini belum ada “wasit” yang mengawasi rantai middleman, sehingga ruang permainan harga masih sangat terbuka. Karena itu, ia meminta pemerintah yang berwenang di sektor perdagangan untuk memperketat pengawasan agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak tajam dan peternak tidak terus-menerus menjadi pihak yang disalahkan, padahal produksi nasional dalam kondisi aman bahkan surplus.

“Kalau middleman mencari laba secara wajar, harga di end user tidak akan mahal. Tapi kalau ada satu saja rantai yang mengambil keuntungan tidak wajar, dampaknya membuat harga di konsumen melambung. Ini yang selalu kami minta untuk dipantau, dikendalikan, mohon perdagangan juga mengawasi,” kata Yesi.

Bersamaan, Mentan Amran menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peternak dan pengusaha telur.

“Alhamdulillah hari ini kita rapat Pinsar seluruh Indonesia dan mengambil keputusan strategis. Saya bangga pada para pengusaha telur besar, menengah, kecil semua kompak mengikuti arahan pemerintah. Tidak perlu tanda tangan, semua sepakat,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa kenaikan harga telur yang terjadi belakangan ini sebenarnya tidak signifikan dan kita akan tindak tegas jika ada yang mempermainkan harga di pasar. Ia memastikan kondisi tersebut bersifat sementara dan berpotensi akan segera terkoreksi.

“Kenaikannya hanya sedikit, dan dalam waktu dekat Insya Allah akan turun. Apalagi harga DOC sudah turun signifikan dari 14.000 menjadi Rp11.500,” tukas Mentan Amran

Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran Dorong Pariwisata

Penulis
nana
-
0
Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran Dorong Pariwisata

Link, Bantul – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

Kepala Negara menyampaikan bahwa infrastruktur ini akan memangkas jarak tempuh masyarakat yang sebelumnya harus memutar jauh, serta membuka akses menuju kawasan bersejarah dan kaya budaya yang menjadi daya tarik wisata di wilayah tersebut.

“Tadi kita sudah mendengar arti historis dari tempat ini, tempat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, markasnya di sini. Juga bahwa ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyebut adanya rencana penataan kawasan termasuk pembangunan fasilitas wisata dan akomodasi untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan.

“Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20 persen, salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita,” imbuh Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut dan berpesan agar infrastruktur yang telah diresmikan ini dirawat dengan baik. Presiden Prabowo turut meminta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus menjaga kualitas dan ketepatan pelaksanaan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

“Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” ucap Kepala Negara.

Dalam kesempatan usai acara, Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa hadirnya jembatan ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Kepala Negara berharap pembangunan tersebut menjadi momentum untuk menata kawasan secara terintegrasi.

“Dan kita nanti utamakan, Sri Sultan sudah menyampaikan, diharapkan kawasannya bisa terintegrasi sehingga UMKM akan kita bina, kita atur supaya bisa ada kebersihan, fasilitas yang baik, sehingga UMKM lah yang akan mendorong kegiatan pariwisata,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media.

Kepala Negara menambahkan bahwa pengembangan fasilitas wisata, termasuk hotel, ke depan akan diarahkan agar tetap selaras dengan budaya dan lingkungan lokal. “Nanti hotel-hotelnya juga akan disesuaikan dengan arsitektur kita sendiri ya, yang cocok dengan budaya dan lingkungan kita,” pungkas Presiden. (BPMI Setpres)

Hari Prematur Sedunia, RSUD Ulin Perkuat Layanan Neonatal

Penulis
tri
-
0
Hari Prematur Sedunia, RSUD Ulin Perkuat Layanan Neonatal

Link, Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin memperingati Hari Prematur Sedunia 2025 dengan komitmen besar meningkatkan layanan penanganan bayi lahir prematur.

Mengusung tema “Berikan Bayi Prematur Awal yang Kuat untuk Masa Depan yang Lebih Cerah”, kegiatan yang digelar di Aula Ulin Tower 8, Sabtu (15/11/2025) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas teknologi kesehatan dan sumber daya manusia.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Among Wibowo yang diwakili Plt. Wadir Medik dan Keperawatan, Agung Ary Wibowo mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi dan kualitas pelayanan membuat angka harapan hidup bayi prematur semakin meningkat secara signifikan.

“Dulu kalau zaman saya masih koas, bayi dengan bobot satu kilogram saja sudah dianggap sangat kritis. Sekarang yang berat 750 gram pun bisa survive,” ujarnya.

Agung menegaskan bahwa target ke depan adalah bayi prematur dengan berat 500 gram atau setengah kilogram juga bisa bertahan hidup di RSUD Ulin.

“Manajemen akan terus mendukung fasilitas, alat kesehatan, dan yang paling penting investasi pada SDM. Karena itu menjadi kunci agar target 500 gram bisa tercapai,” tegasnya.

Menurutnya, kemajuan pelayanan neonatal saat ini menjadi bukti bahwa bayi-bayi yang dulu dianggap tanpa harapan kini dapat diselamatkan berkat perjuangan tim medis yang luar biasa.

Ketua pelaksana kegiatan, Pricilia Gunawan Halim menjelaskan bahwa angka kelahiran prematur secara nasional menunjukkan tren meningkat, seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan faktor risiko kehamilan.

“Indonesia menjadi salah satu penyumbang kelahiran prematur terbesar di Asia, peringkat kelima. Harapan kami, dengan teknologi yang semakin berkembang, anak-anak prematur terutama di bawah 700 gram ke depan bisa bertahan dengan kualitas hidup yang baik,” jelasnya.

Pricilia menyebutkan berbagai faktor pemicu meningkatnya kasus kelahiran prematur, di antaranya pernikahan dini, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan reproduksi, serta kondisi maternal yang kurang optimal.

“Pencegahan dimulai dari ibu. Kalau ibunya sehat, suami sehat, Insya Allah bayinya juga sehat. Minimal ibu hamil harus menjalani pemeriksaan kehamilan (ANC) rutin enam kali agar komplikasi bisa dideteksi dan ditangani lebih awal,” tambahnya.

Hal senanda juga disampaikan Narasumber kegiatan, dr. Ari Yunanto, menegaskan bahwa RSUD Ulin sebagai rumah sakit rujukan paripurna nasional kini menangani pasien neonatal prematur dengan tingkat kompleksitas tinggi.

“Pasien yang datang ke Ulin saat ini sebagian besar adalah bayi-bayi kecil dan prematur. Alhamdulillah, setiap tahun capaian survival rate terus meningkat. Sekarang 700 gram sudah bisa selamat, ke depan semoga target 500 gram bisa terwujud,” ujarnya.

Peringatan Hari Prematur Sedunia yang sedianya jatuh pada 17 November, dilaksanakan lebih awal pada Sabtu untuk menjangkau lebih banyak peserta, mulai dari tenaga kesehatan, orang tua bayi prematur, hingga komunitas pendukung.

Acara ditutup dengan pesan kuat bahwa semua pihak harus bersinergi untuk memberikan awal kehidupan yang terbaik bagi bayi-bayi prematur agar tumbuh menjadi generasi berkualitas.

Semeru Erupsi, Status Naik Siaga dan Warga Mengungsi

Penulis
nana
-
0
Semeru Erupsi, Status Naik Siaga dan Warga Mengungsi
Kondisi Gunung Semeru pada Rabu (19/11/2025). (Foto: Pusdalops BPBD Kabupaten Malang).

Link, Jatim – Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, kembali mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025). Tercatat terdapat tiga kali letusan sejak dini hari hingga sore, disertai kolom abu dan awan panas yang menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat di sekitar lereng.

Menurut laporan Pos Pengamatan Gunung Semeru, letusan pertama terjadi pukul 04.10 WIB dengan kolom abu setinggi sekitar 500 meter di atas puncak. Letusan kedua tercatat pukul 05.09 WIB dan ketiga pukul 06.05 WIB, masing-masing menghasilkan kolom abu setinggi 600 meter.

Pada erupsi sore hari, terjadi awan panas guguran yang dilaporkan meluncur sejauh 7 kilometer dari puncak Semeru. Kolom abu pada erupsi tersebut terpantau mencapai ± 2.000 meter di atas puncak, atau sekitar 5.676 meter di atas permukaan laut.

Seperti dikutip dari madiuntimes, seismograf merekam letusan dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bersama BPBD Kabupaten Lumajang mengeluarkan peringatan kewaspadaan untuk masyarakat di sekitar Semeru. PVMBG menaikkan status gunung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak, terutama di sektor tenggara sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan. Selain itu, warga juga diminta menjauhi tepian sungai hingga radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang aliran yang berhulu di Semeru, karena potensi awan panas dan lahar bisa meluas hingga 13 kilometer.

Seperti dilansir dari iNews.ID, PVMBG menegaskan risiko lontaran batu pijar (projectile) dari kawah, sehingga aktivitas di radius 2,5 kilometer dari kawah/puncak sangat tidak dianjurkan.

Beberapa warga dilaporkan mulai mengungsi dari pemukiman dekat lereng Semeru seiring dengan meningkatnya aktivitas vulkanik. Sirene peringatan dini bencana telah diaktifkan di beberapa titik sebagai upaya evakuasi cepat.

1...606162...1,389Halaman 61 dari 1,389