Beranda blog Halaman 623

BPKP Berperan Penting Mengawal Kesinambungan Pembangunan

0
bpkp
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Link, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal. Presiden menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat. Presiden menyampaikan bahwa mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara. Presiden pun menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.

“Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin yang hadir secara virtual, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (spy)

Pilkada Banjar, Saidi Mansur Ambil Formulir Penjaringan PAN

0
DPD PAN Kabupaten Banjar
DPD PAN Kabupaten Banjar buka penjaringan penjaringan Bacabup untuk Pilkada Kabupaten Banjar

Link, Martapura – Setelah mengembalikan formulir penjaringan di Partai Nasdem, PKB dan Partai Gerindra, hari ini jajaran pengurus Partai Nasdem mewakili Bupati Banjar Petahana H Saidi Mansur mendatangi Sekretariat DPD PAN Kabupaten Banjar. Tujuannya ingin mengikuti penjaringan Bakal Calon Bupati (Bacabup) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibuka partai tersebut.

“Hari ini kemungkinan ada dua partai. Pertama kita mengambil formulir berkas pendaftaran Bacabup di DPD PAN untuk H Saidi Mansyur. Selanjutnya kita ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tapi masih belum kami konfirmasi ke partainya,” ujar Muhammad Amin selaku Anggota DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar pada Rabu (22/5/2024).

Total, sudah ada sebanyak enam Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu yang dilamar Saidi Mansyur agar dapat diusung sebagai Bacabup Kabupaten Banjar, yakni NasDem, PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN.

“Untuk berkas formulir pendaftaran ke DPD NasDem, PKB, Gerindra sudah dilakukan pengembalian, tinggal berkas pendaftaran di DPD Partai Golkar, Demokrat, dan PAN yang masih belum. Untuk pengembalian nanti akan langsung dilakukan H Saidi Mansyur,” katanya.

Memperoleh sebanyak tujuh kursi pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Banjar, tentunya DPD NasDem Kabupaten Banjar harus melakukan koalisi Parpol guna memenuhi ketercukupan 20 persen agar dapat mengusung kader sendiri sebagai Bacabup dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) pada Pilkada Kabupaten Banjar 2024.

“Kita berusaha untuk memasuki semua partai. Terkait bagaimana hasilnya nanti, kita serahkan ke partai dan H Saidi Mansyur,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD PAN Hasan Hamdan melalui Sekretarisnya, yakni Nizomuddin menjelaskan, untuk penjaringan atau penerimaan pendaftaran Bacabup dan Bacawabup di DPD PAN dilaksanakan selama sepekan, yakni terhitung dari 20 – 27 Mei 2024.

“Sampai hari ini sudah ada tiga bakal calon yang mengambil berkas formulir pendaftaran ke DPD PAN, yakni Politisi PKB Pribadi Heru Jaya, dan Saidi Mansyur yang mendaftarkan diri sebagai Bacabup, dan satu orang yang tidak ingin disebutkan namanya mendaftar sebagai Bacawabup,” tutupnya. (zainuddin/BBAM)

Cegah Stunting, Acil Odah Luncurkan Program Gelar Darling 

0

Link, Banjarbaru- Penurunan stunting masih menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) meluncurkan program inovasi Gerakan Pelajar, Remaja, Sadar dan Peduli Stunting (Gelar Darling).

Program tersebut, langsung diluncurkan oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah dengan meriah di Gedung KH. Idham Chalid, Kota Banjarbaru pada Rabu (22/5) pagi.

Sederet anak muda yang terdiri dari Forum Anak Daerah Kalimantan Selatan itu menyambut kehadiran Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah sebagai Bunda Forum Anak Daerah Kalimantan Selatan tiba di acara.

Istri Gubernur Kalsel itu dikalungkan dengan seuntai bunga. Tepuk tangan pun bergemuruh oleh ratusan anak Banua. Kemudian dilaksanakan peluncuran program inovasi gelar darling dan simulasi anak meminum obat tablet penambah darah.

Lalu, penandatanganan komitmen di papan bersama stakeholder terkait yang dimulai oleh Acil Odah. Ketua TP PKK Provinsi Kalsel itu mengunjungi Stand SLBC memamerkan karya kriya kayu, tata busana, deo spray. Sementara, SMKN 3 Banjarbaru menampilkan kerajinan rumah khas Banjar dan aneka tambang lainnya.

“Ada 3 permasalahan yang dihadapi anak atau disebut Triple Burden. Pertama, kelebihan berat badan (obesitas), kekurangan berat badan (stunting) dan anemia. Satu saja sudah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkap Acil Odah saat memberikan sambutan.

Istilah Triple Burden atau beban tiga kali lipat malnutrisi yang mengacu pada kondisi kekurangan gizi (stunting dan wasting), defisiensi mikronutrien (sering disebut kelaparan tersembunyi), dan kelebihan gizi (kelebihan berat badan atau obesitas).

Berdasarkan survey Indonesia terkait stunting, Acil Odah mengatakan masyarakat yang mengalami stunting dengan jumlah sekitar 30,4% untuk usia 13-15 tahun, 28% untuk usia 16-18 tahun dan 11,1% untuk usia 19-22 tahun. Rata-rata, ia menyebut karena kekurangan gizi anak.

Pada usia remaja itu, Acil Odah menilai perlu dilakukan kuratif atau perbaikan gizi. Sementara tahun 2035 nanti, Bunda Anak Kalsel itu mengatakan Indonesia mengalami bonus demografi sehingga pemerintah perlu menggenjot program stunting ini untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Di Kalimantan Selatan, usia produktif terus bertambah. Sehingga anak remaja ini perlu diantisipasi dalam kesehatannya, supaya mereka nanti akan membangun daerah kita,” terangnya.

Acil Odah meyakini sejumlah anak remaja di Kalsel mampu jadi garda terdepan, jika nanti diperhatikan asupan gizinya sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak dengan baik. Namun, Acil Odah mengkhawatirkan jika ketahanan tubuhnya tidak baik maka berdampak pada kemampuan motorik, kognitif dan afektifnya.

“Tidak punya karakter yang unggul, jadi tidak bisa bersaing dengan baik. Satu orang nanti memikul untuk menghidupi banyak orang di keluarganya,” tegasnya.

Sehingga, Acil Odah lebih mendorong masyarakat agar melakukan preventif (pencegahan) daripada intervensi (penanganan) supaya anak Kalimantan Selatan menjadi generasi emas ke depan.

“Budaya bersih dan sehat harus lebih ditingkatkan lagi, serta makan yang seimbang. Anak sekarang kerap mengkonsumsi makanan Junk Food, padahal urang bahari itu sehat karena makanannya tercukupi dengan gizi. Mereka hidup sehat dan umur panjang,” pungkasnya.

Sebanyak 300 peserta undangan yang berhadir di antaranya, yaitu Forum Anak Daerah (FAD) se-Kalimantan Selatan, Duta GENRE (Generasi Berencana), SMA Putri, Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina Provinsi Kalsel dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Putri.

Diantaranya, 10 anggota Forum Anak Kota Banjarbaru hadir di acara. Mereka tiba langsung memasuki tempat acara, yakni Radha Azhana (Sekretaris), Masayu Afifah (Bendahara), Sheryn Abigail Joanna Demak Siagian (Anggota) nampak tersenyum saat mengabadikan moment di atas panggung mini photobooth Gelar Darling.

Sheryn Abigail Joanna Demak Siagian (17) mengatakan bahwa pihaknya kerap mengikuti kegiatan dari DP3APMP2KB Kota Banjarbaru dalam mendorong program SHANAK (Sabuting Hintalu Gasan Anak). Ia mengaku, sejumlah anggotanya sering terlibat dalam penyuluhan tersebut.

“Biasanya dengan dinas terkait. Melaksanakan penyuluhan di kantor kelurahan atau kecamatan yang ada di Banjarbaru. Kemarin itu kami seperti di Guntung Manggis, Loktabat Selatan dan sebagainya,” ungkap dia.

FAD Banjarbaru juga menyuluh ke pelosok yang ada di sudut kota, seperti di Kemuning, RTH Ratu Elok dan wilayah lainnya. Sheryn menyebut, penyuluhan itu menyasar yang banyak anak bermain.

“Kami berikan langsung biar pencegahan itu dilakukan ke tempat anak. Biasanya kami ajak bermain dulu, kemudian memberikan paket seperti telur, susu dan snack bergizi lainnya. Kami harapkan, langkah itu dapat menurunkan angka stunting,” pungkasnya. (tri)

JH Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin Sudah di Mekah

0
Rombongan JH Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin
Rombongan JH Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Banjar kini telah berada di Mekah. (c) dok.kemenag.

Link, Mekah –  Sebanyak 320 Jemaah haji (JH) Kloter 1 dari Kabupaten Banjar telah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah pada Selasa 21 Mei pukul 07.50 WAS. Rombongan JH Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin diberangkatkan menggunakan 8 buah Bus dan kemudian tiba di Mekah pada pukul  16.40 WAS.

Ketua Kloter 1 Akhmad Nisfuani menerangkan, di Mekah JH Kloter 1 ditempatkan di Diyaar Ar Rushd Hotel.

Usai mendapatkan tempat dan beristirahat jemaah haji Kloter 1 selanjutnya akan melaksanakan umrah wajib.

“Pelaksanaannya akan kita bagi dua rombongan, rombongan pertama yang melaksanakan umrah adalah jemaah haji yang lansia yang memiliki pendamping bersama dengan jemaah lainnya, Selanjutnya rombongan yang kedua adalah jemaah haji Lansia dan Resti tanpa pendamping akan dilaksanakan setelah rombongan yang pertama,” katanya.

Sebelumnya, JHI gelombang pertama yang sudah berada di Madinah selama 9 hari, mulai hari ini (Senin, 20/05/2024) secara bertahap diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umrah wajib. Sebelumnya. mereka akan mengambil miqat makani (tempat) untuk berihram di Masjid Dzilhulaifah atau biasa disebut Bir Ali.

“Tercatat ada 3.425 jemaah yang tergabung dalam 8 kelompok terbang (kloter) pertama yang diberangkatkan ke Makkah menggunakan bus,” kata Tim Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda.

“Bus akan tiba di hotel empat jam sebelum keberangkatan ke Makkah, sehingga jemaah diminta mempersiapkan diri menyesuaikan waktu keberangkatan,” sambungnya.

Lebih lanjut Nisfu mengungkapkan petugas Kloter melakukan pelaksanaan umrah JH Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin secara berkelompok atau bargantian ini dilakukan dalam rangka memastikan jemaah Lansia tersebut dapat terlayani semuanya dan menjamin pelaksanaan ibadah umrahnya dapat terlaksana sesuai ketentuan syariat. (spy)

PUPR Kalsel Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan Strategis Nagara-Margasari

0
pupr kalsel tinjau pembangunan jalan
PUPR Kalimantan Selatan meninjau langsung lokasi yang direncanakan pembangunan jalan strategis penghubung Nagara-Margasari di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat.

Link, Kandangan- Bersama dengan Pemerintah Hulu Sungai Selatan (HSS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan meninjau langsung lokasi yang direncanakan pembangunan jalan strategis penghubung Nagara-Margasari di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat.

Peninjauan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan bersama Kabid Bina Marga Azan Syaiful Muaz dan Pj Bupati HSS Hermansyah beserta jajaran. Peninjauan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar kabupaten, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Solhan mengatakan, kegiatan peninjauan rencana jalan penghubung Nagara-Margasari ini atas arahan Gubernur Kalsel dan usulan dari Pj Bupati HSS.

“Hari ini kita dari PUPR Provinsi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisinya. Nanti pada perubahan anggaran, kita akan buatkan DED (Detail Engineering Design) dan selanjutnya di tahun 2025 akan dianggarkan,” kata Solhan, Rabu (22/5/2024).

Ia menambahkan dari hasil peninjauan tersebut, pembangunan jalan Nagara-Margasari perlu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dari HSS menuju Tapin yang akan memotong jarak dan waktu perjalanan.

“Kalau dilihat tadi, sekitar 3,5 KM ini akan efektif kalau menempuh jalan dari Nagara ke Banjarmasin melalui rencana jalan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati HSS, Hermansyah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas PUPR Provinsi Kalsel karena langsung turun ke wilayah Daha Barat untuk melihat rencana jalan yang akan diusulkan pada tahun 2025, serta akan menyusun DED-nya di tahun 2024.

“Dengan akan dibangunnya jalan ini maka akan membuka akses yang mempermudah Masyarakat Daha, baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan akan mengembangkan daerah Nagara Daha menjadi lebih maju lagi,” kata Hermansyah.

“Mudah-mudahan rencana jalan Nagara-Margasari ini bisa terealisasi tahun ini berkat dukungan dari PUPR Provinsi dan Gubernur Kalsel yang selalu menekankan pentingnya konektivitas jalan,” pungkasnya. (tri)

PUPR Kalsel Anggarkan 1 M Untuk Bangun Tangki Septik di 5 Daerah

0
pupr kalsel akan bangun tangki septik
Tenaga Teknis Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ismail saat meninjau Kabupten Tanah Bumbu mendapatkan bantuan pembangunan tangki septik. (Dok/MC)

Link, Banjarbaru- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan akan membangun tangki septik di lima kabupaten/kota, ini bertujuan untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita sudah anggarkan sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan tangki septik di lima daerah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Tabalong, Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Setiap daerah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp200 juta,” kata Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Tenaga Teknis Bidang Cipta Karya, Ismail didampingi staf Wahyu Hervani R di Banjarbaru, Selasa (21/5/2024).

Ia mengatakan, sebagian besar Kabupaten di Kalsel sangat bergantung pada pendanaan dalam meningkatkan layanan sanitasi. Anggaran yang ada di Kabupaten masih terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah berinisiatif untuk melakukan partisipasi guna meningkatkan layanan sanitasi di wilayah tersebut, walaupun masih dianggap kecil.

“Proses pembangunan tangki septik di lima kabupaten tersebut berjalan sesuai dengan desain yang telah disiapkan. Untuk setiap Kabupaten dan kota mendapatkan jatah pembangunan sebanyak delapan hingga sepuluh tangki,” ujarnya

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan CSR) untuk pendanaan dalam mendukung peningkatan layanan sanitasi bagi masyarakat.

“Dengan adanya pembangunan tangki septik ini, diharapkan layanan sanitasi bagi masyarakat di wilayah tersebut dapat meningkat dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka,” ungkapnya. (tri)

Mendagri Terbitkan SE Pilkada Serentak 2024

0
SE Pilkada Serentak 2024
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan SE Pilkada. bernomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tersebut ditujukan kepada kepala daerah se Indonesia.

Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Pilkada. SE bernomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tersebut ditujukan kepada kepala daerah se Indonesia.

Mendagri melalui SE Pilkada yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia tersebut, menekankan agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam keterangan resmi, Selasa (21/5/2024).

Tito menegaskan, bahwa para kepala daerah dapat berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah, pemangku kepentingan terkait, aparat keamanan yang meliputi TNI dan Polri.

Tito mengatakan, bahwa unsur lainnya, seperti tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya dapat diajak koordinasi.

Menurut Tito, upaya tersebut perlu dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

“Sehingga, Pilkada Serentak 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” katanya dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 tersebut.

Selain itu, ia mengimbau seluruh kepala daerah agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana hibah.

Hal tersebut sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 terkait ihwal yang sama.

Tak hanya itu, dalam SE Pilkada tersebut, ia juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan dalam mendukung Pilkada 2024.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.

“Serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.

Adapun kerja sama tersebut, menurut dia, dapat dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, ia meminta kepala daerah untuk dapat melaporkan pelaksanaan SE Pilkada secara berjenjang melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.

Berikut jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024:
1. Pada  27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada  5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada  31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada  27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada  25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. (spy)

Sumber: infopublik

Harjad ke-74 Kalsel, Pemprov Siapkan Berbagai Event

0
harjad ke-74 Kalsel
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Jadi (harjad) ke- 74 Kalsel Tahun 2024 di ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel pada Selasa (21/5).

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Jadi (harjad) ke-74 Kalsel Tahun 2024 di ruang rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel pada Selasa (21/5).

Rapat tersebut membahas berbagai hal terkait persiapan harjad Kalsel, termasuk rangkaian acara dan lokasi perayaan.

Selain peresmian Tugu Nol Kilometer, pada rangkaian Harjad Kalsel ke-74 juga akan dilakukan penandatanganan prasasti Masjid Seykh Muhammad Arsyad Al Banjari, Jalan Alternatif Banjarbaru-Batulicin, dan GOR Paman Birin.

Harjad Kalsel Ke-74 akan dirangkai dengan beberapa event yaitu HUT Republik Indonesia, Festival Wisata Budaya Terapung, dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV, Geopark Great Culture Carnival.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyoroti pentingnya mempersiapkan segala sesuatu dengan matang untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan perayaan tersebut.

“Meskipun waktu kegiatan masih terbilang panjang, kita harus mulai optimalisasi area perayaan dari sekarang. Setiap detail harus diperhatikan agar tidak ada kendala saat acara berlangsung,” ujar Roy.

Terkait dengan lokasi perayaan Harjad Kalsel Ke-74 yang masih belum ditentukan, Sekdaprov Kalsel meminta agar seluruh persiapan sudah matang sebelum H-1.

Sementara itu, Ketua Harian Geopark Meratus yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana Hanifah memaparkan rencana Geopark Great Culture Carnival sebagaimana arahan Gubernur Paman Birin

“Geopark Meratus Great Culture Carnival akan menampilkan pertunjukan seni dan budaya yang mencakup tarian tradisional, musik lokal, teater, seni pertunjukan dan lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang mencerminkan warisan budaya dan keindahan Kalsel”

Selain itu di event Harjad Kalsel Ke-74 tersebut sekaligus mengenalkan dan menggaungkan kain sasirangan secara lebih luas di level nasional dan internasional dengan puncaknya melalui pemecahan 2 REKOR MURI sekaligus untuk pembentangan kain sasirangan terpanjang dan dengan motif terbanyak di Indonesia ataupun dunia.  (tri)

Dihibahkan, Rumdis Puskesmas Sungai Tabuk 1 Dilanjutkan

0
Pembangunan Rumdis Puskesmas Sungai Tabuk 1
Pembangunan Rumdis Puskesmas Sungai Tabuk 1 dilanjutkan

Link, Martapura – Terlanjur dibangun,  bangunan setengah jadi satu unit Rumah Dinas (Rumdis) Puskesmas Sungai Tabuk 1, di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk yang mengalami persoalan teknis akan dilanjutkan.

“Jadi, untuk Rumdis yang terlanjur terbangun karena kesalahan teknis akan dilanjutkan pada 2024 ini,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Fasilitas Kesehatan (Faskes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Jingga Septyandi, Rabu (20/5/2024).

Untuk diketahui, karena permasalahan teknis, proyek pembangunan Rumdis couple yang mestinya hanya terbangun satu unit dua pintu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1 miliar, dikerjakan oleh CV. Putra Nusa Borneo selaku penyedia jasa dengan nilai kontrak Rp751.095.493,79, malah terbangun dua unit Rumdis couple pada 2023 lalu.

Lebih jauh Jingga menjelaskan, rencana kelanjutan pembangunan Rumdis couple tersebut, dikatakan Jingga berdasarkan hasil koordinasi Dinkes, bersama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas.

“Hasil koordinasi tersebut selanjut dikoordinasikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP meminta untuk menyelesaikan kontruksi bangunan yang terlanjur terbangun tersebut sesuai dengan RAB volume, agar tidak terjadi kerugian negara,” jelasnya.

Kendati akan melanjutkan pembangunan Rumdis Puskesmas Sungai Tabuk 1 dua pintu tersebut di tahun ini. Namun, Jingga masih belum dapat memastikan kapan pengerjaan di lapangan mulai di laksanakan, karena masih belum berproses lelang.

“Yang pasti akan dirampungkan pada 2024 ini. Artinya pengerjaannya akan dilakukan kontraktor yang berbeda,” katanya.

Jingga kembali menjelaskan, bahwa di awal perencanaan memang akan dibangunkan dua unit Rumdis couple dengan empat pintu. Namun setelah RAB dianalisa ulang, alokasi anggaran hanya cukup satu unit Rumdis couple.

“Jadi bukannya belum selesai. Tapi kontraktor yang kelebihan membangun. Nah, sisa bangun yang terlanjur terbangun telah dihibahkan kontraktor ke pemerintah untuk melanjutkannya. Artinya bangunan Rumdis Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang sudah dibangun oleh kontraktor tersebut dianggap nol,” beber Jingga. (zainuddin/BBAM)

Pemprov Kalsel Bantu Pendampingan 1000 Sertifikat Halal

0
1000 sertifikat halal
melalui Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Hj Raudatul Jannah SKM M.Kes atau Acil Odah menyerahkan 1000 sertifikat halal di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, Selasa (21/05/2024).

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengintruksikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan 1000 sertifikat halal bagi pelaku usaha yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Penyerahan secara simbolis sertifikat halal dilakukan gubernur melalui Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Hj Raudatul Jannah SKM M.Kes atau Acil Odah  di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur di  Banjarbaru, Selasa (21/05/2024).

Acil Odah menyampaikan sejauh ini Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen gerak cepat untuk menerbitkan 1000 sertifikat halal.

Selain itu, pelaku usaha di Provinsi Kalsel, memiliki peluang lebih besar lagi untuk tumbuh sebagai produsen makanan halal dan potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan merangkul seluruh elemen baik dari kalangan ulama, akademisi, organisasi, dan media guna menumbuhkan atensi masyarakat Banua maupun pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Sertifikat yang didapat ujar Acil Odah merupakan aset kepercayaan konsumen terhadap produk yang tawarkan.

Acil Odah menambahkan, para pelaku usaha agar mengajak rekan-rekannya untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini, sehingga produk mereka mudah diterima semua kalangan. Acil Odah pun mendorong para pelaku usaha yang didominasi kaum perempuan atau acil-acil ini, bisa memasarkan produknya ke tingkat pasar lebih luas atau ke luar daerah bahkan mancanegara.

Lakukan upaya perbaikan kualitas mutu ujarnya, apalagi saat ini terbuka peluang besar di  kawasan IKN,  Kalimantan Timur untuk pemasangan produk usaha.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5), menyebutkan penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil ini salah satunya disebabkan rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.

Ia menyebut saat ini target yang diharapkan adalah 10 juta sertifikasi halal per tahun, tetapi baru tercapai sekitar 4 juta. Kewajiban sertifikasi halal hanya ditujukan bagi usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB). (tri)