Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia di Ruang Rapat Fugo Hotel Banjarmasin, Kamis (29/2).

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol Drs. Asep Jenal Ahmadi, SH.,M.H. membahas tentang Penegakan Hukum Penanganan Pidana dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Wilayah Region Kalimantan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rakor dan sinkronisasi tersebut akan menjadi pokok pembahasan yaitu, upaya penegakan hukum serta regulasi tata kelola bidang pertambangan, upaya pencegahan dan penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, upaya pengamanan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, upaya pencegahan dan penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, serta permasalahan di daerah untuk dilakukan pembahasan pada tingkat pusat pada sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, penegakan hukum sektor pertambangan menjadi hal penting untuk mendukung program hilirisasi yang sedang diagendakan presiden, pertambangan ilegal berpotensi besar terhadap kerugian negara, kerusakan lingkungan dan keberlanjutan proses hilirisasi.

Menurut Fajar, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin, selama kepemimpinan sangat konsisten dan komitmen terhadap lingkungan dan menolak pertambangan ilegal yang turut berdampak pada daerah.

“Dari awal hingga saat ini, Pak Gubernur sangat memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan. Itu dibuktikan dengan Program Revolusi Hijaunya yang terus berjalan,” ungkap Fajar.

Disamping itu, Paman Birin juga menginstruksikan dinas-dinas terkait salah satunya dinas kehutanan dalam menjaga hutan dan lingkungan dengan menurunkan Polisi Hutan agar kegiatan pertambangan atau pengrusakan hutan dapat tertangani dan meminimalisir terjadinya pertambangan ilegal dan pengrusakan hutan. (tri)

Link, Banjarbaru – Safety briefing merupakan salah satu mitigasi bencana, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana khususnya gempa.

Untuk itu Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin meminta jajaranya untuk menerapkan safety briefing sebelum melaksanakan rapat di kantor maupun di tempat lainya.

Selain itu, safety briefing merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan, agar terciptanya kondisi kerja yang aman, selamat, dan terhindar dari resiko kecelakaan kerja dalam suatu pekerjaan.

Kebijakan ini disampaikan Tenaga Ahli Gubernur H. Noor Aidi pada saat rapat bersama BMKG Kalsel merespon gempa yang terjadi beberapa kali di Kalsel, Banjarbaru, Kamis (29/2/2024).

“Paman Birin menginginkan ada mitigasi apa yang harus dilakukan seperti safety briefing sebelum rapat di kantor seperti di Jakarta, selain itu ada juga edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Disampaikanya, di setiap bangunan kantor, hotel sekolah hingga tempat wisata di Banua perlu punya jalur evakuasi khusus dan titik kumpul massa untuk digunakan saat terjadi bencana.

Ia menilai, peristiwa bencana gempa bisa saja menimbulkan korban. Untuk itu perlu untuk meminimalisir korban jiwa.

Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan (BMKG) Goeroeh Tjiptanto mengatakan, anggapan Kalimantan bebas gempa ternyata keliru.

Berdasarkan data BMKG, sebelum gempa di Kabupaten Banjar dengan magnitudo 4,8 dengan kedalaman 10 Km pada 13 Februari 2024 ternyata Kalsel pernah diguncang gempa di Pulau Laut Kotabaru dengan berkekuatan magnitudo 5,8 pada 5 Februari 2008.

Bahkan Kalsel pernah mengalami Tsunami di wilayah Pulau Samber Gelap tanggal 16 Maret Tahun 1917 dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter yang menimbulkan kerusakan parah di Pantai Pagatan.

Goeroeh Tjiptanto pun menyarankan agar pembangunan rumah di banua meniru Jepang.

“Kami menyarankan, membangun rumah seperti di Jepang, harus lulus uji tahan gempa,membangun rumah seperti itu tidak sembarangan,” katanya.

Selain itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana terutama di media sosial.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya dalam waktu dengan akan membuat Surat Edaran kepada Bupati dan Wali Kota terkait kewaspadaan bencana gempa.

Menurutnya, BPBD Kalsel sudah mengedukasi pelajar jenjang sekolah usia dini hingga menengah atas mengenai mitigasi bencana gempa bumi.

Dikatakannya, melalui edukasi ini para pelajar dan guru serta staf di sekolah mampu mengetahui beragam bencana yang terjadi di sekitar dan cara mengevakuasinya. (tri)