Beranda blog Halaman 891

Partai Garuda Telah Kantongi Izin Pemasangan APS

0

Link, Martapura – Setelah mengurus izin pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) Pemilu 2024, kini Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) telah mengantongi izinnya.

DPC Partai Garuda Kabupaten Banjar kini bisa lega menyusul telah mendapatkan izin untuk pemasangan APS partai dalam rangka menyongsong keikutsertaan dalam Pemilu 2024.

“Alhamdulillah, kami telah mendapatkan izin pesangan APS dari Pemkab Banjar,” ungkap Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Banjar, M Ropik, Agus Muslim dan Muhammad Sekretaris DPC Partai Garuda kepada Linkalimantan.com, Jumat 25 Agustus 2023.

Ditambahkan Agus Muslim, untuk mendapatkan izin pemasangan alat peraga itu ternyata sangat mudah.  Cukup datang ke Badang Pengelolaan Keungan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar untuk menyelesaikan admistrasinya.

“Ternyata taat aturan itu tidak sulit. Kami dilayani dengan baik dan biayanya juga relatif tidak memberatkan,” ujarnya tersenyum.

Sebelumnya, tidak ingin melanggar aturan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar. Tujuannya mengurus izin pemasangan baliho alat peraga sosialisasi (APS) sebagai salah satu partai peserta Pemilu 2024.

Para petinggi Partai Garuda Kabaupaten Banjar terlihat mendatangi DPMPTSP Kabupaten Banjar. Menurut Ketua DPC Partai Garuda M Rofiq tujuan kedatangan mereka untuk mengurus pemasangan APS Partai Garuda.

“Iya ni, kami datang untuk mengurus izin reklame pemasangan APS Partai Garuda sebagai wujud ketaatan kami terhadap peraturan yang ada.” ujar Rofiq yang didampingi Muhammad dan Agus Muslim, kepada Linkalimantan.com di salah satu ruangan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Banjar, Kamis 24 Agustus 2024. (zainuddin/BBAM)

Hingga Kini Belum Ada Masyarakat Yang Melakukan Sanggahan

0

Link, Banjarbaru – Dibukanya masa masukan dan tanggapan untuk Data Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 19 Agustus kemarin, hingga kini belum ada masyarakat yang melakukan sanggahan.

Itu diungkap oleh, Rozy Maulana Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru. Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu masyarakat yang ingin memberikan masukan maupun tanggapan kepada DCS.

“Sampai tanggal 25 Agustus ini, masih belum ada masyarakat yang melakukan sanggahan. Baik secara online maupun, datang ke kantor,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa masyarakat maupun bacaleg yang ingin memberikan masukan dan tanggapan kepada DCS bisa sampai tanggal 28 Agustus mendatang. Tak hanya masyarakat yang bisa mengajukan masukan dan tanggapan, namun sesama bacaleg pun bisa.

“Inikan dibuka untuk umum, sehingga sesama bacaleg pun bisa mengajukan masukan dan tanggapan,hingga 28 Agustus,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa KPU Kota Banjarbaru telah menetap 351 DCS. Pihaknya pun menginformasikan, jika masyarakat ingin memberikan masukan dan tanggapan bisa melalui Website info pemilu KPU yaitu https://infopemilu.kpu.go.id atau langsung ke Kantor KPU Kota Banjarbaru dengan Alamat Jl. Trikora No. 7 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

“Bisa juga melalui email kotabanjarbaru@kpu.go.id,” pungkasnya. (wahyu/BBAM)

Plt Kades Astambul Kota Dijabat Kaling Desa

0

Link, Martapura – Setelah Kepala Desa (Kades/Pambakal) Astambul Kota, Kecamatan Astambul, berinisial S diberhentikan sementara, kini jabatan kepala desa dijabat H Rais Kepala Lingkungan (Kaling) Desa Astambul Kota, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kades.

Hal tak biasa terjadi pada penunjukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Astambul, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Hal itu menyusul ditunjuknya Kaling Desa Astambul Kota, yakni H Rais, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kades sebagimana termuat dalam  SK Penunjukan Kaling Desa Astambul Kota, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kades, adalah SK Nomor 188.45/115/KUM/2023.

Dikonfirmasi terkait hal itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Syahrialludin, melalui M Hafizh Anshari selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes) menjelaskan, bahwa Dinas PMD pada awal Juni 2023 lalu sudah mendapatkan pemberitahuan terkait adanya kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kemendagri. Ternyata dapat menunjuk perangkat desa yang tidak berhubungan dengan keuangan seperti KAUR Keuangan. Sehingga SK Plt yang diterbitkan pada 15 Agustus, Kaling sebagai Plt Kades Astambul Kota,” ungkapnya sembari menyebutkan Sekdes Astambul Kota tengah mengambil cuti hamil selama 3 bulan.

Hafizh menjelaskan, sebelum keputusan tersebut diambil sudah mempertimbangkan berbagai pertimbangan. Termasuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat.

“Setelahnya kami  melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dan menerbitkan telaahan pada 27 Juni, langsung berproses ke Bagian Hukum. Terkait penomoran dan lain sebagainya, memang kita ambil lebih cepat. Guna menghindari terlalu jauh jarak waktu, sebelum SK pemberhentian diterbitkan,” ujarnya, Selasa 22 Agustus 2023 kemarin.

Jika penomoran SK tersebut lambat, papar M Hafizh Anshari, dikhawatirkan akan berdampak pada sistem roda Pemdes yang akan terganggu. Salah satunya jika Sekretaris Desa (Sekdes) yang melaksanakan, maka terkait keuangan akan spesimen ulang.

“Hal ini yang kami hindari. Dan pada dasarnya pemberhentian dan pengangkatan tersebut berdasarkan SK yang diterbitkan. Karena sejak SK diusulkan nomor sudah kami pesan, sehingga tanggal terbit SK pemberhentian sementara Kades terhitung sejak 5 Juli 2023, dan pada Agustus ditandatangani Bupati,” jelasnya. (zainuddin/BBAM)

DPMPTSP Banjar Kesulitan Temukan IMB Puskesmas Martapura 2

0

Link, Martapura  – Parah! Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Martapura 2 di Jalan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura hingga kini masih belum jelas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengaku pihaknya saat ini masih melakukan pencarian database terkait IMB UPT Puskesmas Martapura 2 yang dibangun 2018 dan resmi beroperasi pada 19 Februari 2019 lalu itu.

“Kami masih belum tahu, apakah proses pembuatan Izinnya di sistem lama atau di sistem baru, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena setelah kami  cari di sistem baru, database-nya masih belum ketemu,” ujarnya, Rabu (23/8/2023).

Atas dasar tersebut, DPMPTSP Kabupaten Banjar saat ini terus melakukan pencarian data fisik IMB UPT Puskesmas Martapura 2 yang dikerjakan CV Aulia Rahman dengan pagu anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00 dari APBD 2018 tersebut.

“Kalau proses izin di sistem lama, yakni IMB. Tentunya kami masih mencoba menelusurinya. Karena kantor kami baru pindah, sehingga agak susah mencari data fisiknya,” katanya.

Ditambah, lanjut Yudi Andrea, dalam proses pembangunan gedung milik pemerintah, kebanyakannya pihak pelaksana kerap tidak mengambil bukti fisik IMB yang telah diterbitkan.

“Jadi pemerintah hanya membayar retribusinya saja. Sehingga tidak punya fisik IMB-nya. Untuk memastikan bukti pembayaran retribusinya, bisa dicek di Dinas Pendapatan,” ucapnya.

Sebelumnya, pernyataan serupa terkait IMB bangunan gedung UPT Puskesmas Martapura 2 yang mengalami keretakan dan terpaksa dikosongkan pada 19 Juli 2023 lalu itu, juga pernah diungkapkan Jingga Septyandi selaku Kepala Seksi (Kasi) Fasilitas Kesehatan (Faskes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar.

“Saat ini datanya masih kami cari, karena tidak mungkin Puskesmas dibangun tanpa IMB. Jadi, pasti ada di arsip kita. Bahkan, Kepala Dinkes sebelumnya (Ikhwansyah) memastikan data UPT Puskesmas Martapura 2 lengkap,” beber Jingga Septyandi pada 2 Agustus 2023 lalu.(zainuddin/BBAM)

Pasang APS Bacaleg Harus Bayar Pajak Daerah

0

Link, Martapura  – Belakangan ini pemasangan alat perasa sosialisasi bakal calon legislatif (APS Bacaleg) dari banyak partai bertebaran di wilayah Kabupaten Banjar. Namun sayangnya promosi  yang dilakukan para politikus tersebut mengindahkan kewajiban mentaati aturan yang berlaku. Dalam hal ini Perda Nomor 3/2019 tentang Pajak Daerah

Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Golkar, Abdul Razak memastikan Perda Nomor 3/2019 perubahan ketiga atas Perda Nomor 3/2011 tentang Pajak Daerah masih diberlakukan.

“Perda itu masih berlaku sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, kalau dikatakan mereka beriklan, artinya mereka harus bayar,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar ini, Kamis (24/8/2023).

Pernyataan serupa juga diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Zacky Hafizie.

“Kalau sifatnya promosi mestinya dipungut retribusi apapun bentuknya. Karena tujuan iklan di papan reklame dan baliho untuk memberitahukan kepada masyarakat,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan baliho promosi diri Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang mulai banyak terpampang dibeberapa titik samping ruas jalan, khususnya di samping ruas Jalan Ahmad Yani dengan berbagai ukuran?

Didampingi anggota DPRD Kabupaten Banjar dari fraksi NasDem, yakni Lauhul Mahfudz. Politisi Senior PPP Kabupaten Banjar mengungkapkan bahwa harus dipungut retribusi.

“Baliho yang berukuran kecil, harusnya juga dipungut retribusi. Tapi, karena ini kepentingan politik lalu… Yang jelas, iklan yang terpampang besar-besar itu membayar retribusi,” ucapnya.

Diwaktu berbeda, M Zaini selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menjelaskan bawah Perda tersebut masih berlaku.

“Tapi saya lupa, apakah Perda Pajak dan Retribusi yang terakhir kami bahas kemarin akan mencabut Perda Reklame tersebut. Karena Perdanya masih dalam tahap evaluasi Gubernur. Dan kebetulan dokumennya ada di rumah. Untuk lebih jelasnya bisa konfirmasi langsung ke Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yakni Saidan Pahmi,” tutupnya. (zainuddin/BBAM)

Pemilu, Katakan Benar Itu Benar, Salah Itu Salah

0

Bismillahhirahmannirahim
“Adil, jika kamu bisa mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan salah terhadap yang memang salah” Begitulah salah satu yang diajarkan agama (semua agama) terhadap umatnya dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia.


SAPARIYANSYAH, BUDAYAWAN SPIRITUAL
Catatan Dari Serambi Kota Martapura

Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam pelaksanaan Pemilu. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Meskipun dalam praktiknya keadilan yang dimaknai setiap orang sangatlah berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan.

Zaman sekarang membela membela kebenaran, menyeru kepada kebajikan menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dibayang-bayangi resiko hilang jabatan, nyawa dan harta. Padahal namanya juga bayang-bayang sudah pasti hal itu tidak ada.

Lebih dari itu, sebagai ummat Islam membela kebajikan adalah perintah, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al Imran 104.

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Saat ini negeri kita Indonesia tengah melakoni siklus bernegara yang namanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang puncaknya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Di hari itu ribuan politisi menyosongsong takdirnya.

Untuk menuju pelaksanaan coblosan 14 Februari 2024 berbagai agenda politik telah disediakan oleh negara. Dan saat ini Komisi Pemilu Umum (KPU) menyiapkan ruang uji publik bagi kita semua sebagai wadah menyampaikan surat sanggahan terhadap para kandidat daftar calon sementara yang telah diumumkan.

Sebagai ummat muslim, momen ini tentu saja menjadi sangat krusial untuk mempraktikkan salah satu ajaran Islam sebagaimana yang diperintahkan melalui Surat Al Imran ayat 104 di atas. Berbagai materi sudah terpampang dihadapan mata, tinggal bagaimana kita bisa melaksanakannya.

Ya, betapa indahnya kalimat “mereka mencegah yang mungkar itu  adalah orang-orang yang beruntung”. Praktiknya? Sulit untuk mendapatkan orang yang menggunakan hak publiknya untuk menyampaikan kebenaran walau pun secara kasat mata banyak hal yang diyakini tidak benar. Minimal melanggar aturan pemerintah dalam melakukan kegiatan politiknya.

Lihat saja pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Banjar. Uji publik telah dibuka sejak 19 Agustus 2023 lalu dan akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. Namun sampai hari ini baru satu surat sanggahan yang diterima KPU Kabupaten Banjar.

Ini realita, di Kabupaten banjar yang terkenal dengan gudangnya ulama. Hanya saya disayangkan ummatnya lebih banyak bertaruh untuk diam daripada menggunakan moment ini untuk mengkritisi para calon wakilnya di parlemen sebagaimana yang sudah diruangkan pemerintah. Konyolkan!

Begitulah yang terjadi saat ini. Tidak salah jika seorang bijak berulang kali menyebutkan “Degradasi nilai-nilai luhur telah mengikis keimanan umat”

Afwan
Wassalam

Google Doodle Rayakan Chandrayaan-3 India ke Kutub Selatan Bulan

0
Google Doodle Rayakan Chandrayaan-3 India ke Kutub Selatan Bulan

Link, Banjarbaru – Keberahasilan misi luar angkasa Chandrayaan-3 di dekat wilayah kutub selatan bulan, Rabu 23 Agustus 2023 waktu setempat mendapatkan apresiasi luar biasa dari banyak pihak. Termasuk Google yang menghadirkan Doodle unik untuk merayakan peristiwa penting.

Hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, Google merilis Doodle istimewa dengan tema Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 berhasil mendarat sesuai rencana, Rabu 23 Agustus 2023 pukul 18.04 waktu setempat (12:34 GMT), seperti dikutip dari laman BBC. Perayaan langsung digelar di seluruh negeri.

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi mengatakan “India kini berada di Bulan”. Ia bahkan menyaksikan momen-momen tersebut secara langsung dari Afrika Selatan di mana saat ini ia tengah menghadiri KTT BRICS.

Dalam animasi Google Doodle tersebut, diperlihatkan bulan yang memiliki mata dan berwajah imut, yang sempat dikelilingi oleh pesawat luar angkasa Chandrayaan-3, untuk kemudian mendarat di bagian bawahnya.

Bulan pun tersenyum dan muncul animasi Bumi yang ikut bersorak gembira karena kesuksesan tersebut.

Google menulis, Chandrayaan-3 diluncurkan dari Satish Dhawan Space Center di Sriharikota Range, Andhra Pradesh, India pada 14 Juli 2023 dan berhasil mendarat di dekat wilayah kutub selatan bulan, Rabu 23 Agustus 2023 waktu setempat.

Keberhasilan India mendaratkan pesawat luar angkasa Chandrayaan-3 di Bulan pun mencetak sejarah baru. India menjadi negara pertama yang mendaratkan wahana antariksa di kutub selatan bulan.

Negara-negara lainnya yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, hanya mendaratkan wahana antariksa mereka di dekat garis ekuator bulan.

Dikutip dari Space.com, area kutub selatan Bulan banyak menarik para ilmuwan dan organisasi luar angkasa dari seluruh dunia.

Para ilmuwan berpendapat, kawah kutub yang ada di bawah bayang-bayang secara permanen, mengandung air es yang terperangkap di bebatuan.

Air es ini dapat diekstraksi dan digunakan untuk mendukung keberadaan manusia secara permanen di bulan. (tri/net)

Sinopsis Destined with You Drakor Terbaru Yang Tayang di Netflix

0

Netflix telah menayangkan episode pertama Destined with You pada Rabu (23/8/2023) malam. Drama romantis yang dibintangi Rowoon dan Jo Bo Ah ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Penayangan Destined with You telah dinantikan para penggemar yang sudah siap ‘ter Rowoon-Rowoon’. Mengingat pemain utamanya, Rowoon langganan membintangi drama romantis dan identik dengan perannya di Extraordinary You.

Dalam drama Korea Destined with You, Rowoon dipasangkan dengan Jo Bo Ah yang sebelumnya jadi pacar Lee Dong Wook di Tale of the Nine Tailed 1938.

Dengan jumlah 16 episode, drama Korea Destined with You akan tayang setiap Rabu dan Kamis pukul 22.30 KST di JTBC. Episode terbaru Destined with You dapat ditonton secara legal dengan subtitle Bahasa Indonesia di Netflix.

Sinopsis

Sinopsis Destined with You mengikuti kisah seorang wanita Lee Hong Jo (pemain Jo Bo Ah), yang berprofesi sebagai PNS pangkat terendah. Dalam kehidupan pribadinya, Lee Hong Jo terbiasa sendirian.

Suatu hari Lee Hong Jo menemukan peti kayu misterius yang dapat mengangkat kutukan Jang Shin Yu (pemain Rowoon). Pengacara itu terlihat tampan dan cerdas. Namun tidak banyak yang tahu jika Jang Shin Yu menderita kutukan dari era Joseon dan kondisinya semakin memburuk.

Jang Shin Yu hampir putus asa dengan kutukan yang diwarisi oleh keluarganya. Dia mencoba mencari pekerjaan di Kota Onju untuk tinggal dekat dengan Lee Hong Jo yang menemukan peti kayu misterius tersebut di sebuah kuil di Gunung Onju.

Tanpa disadari keduanya telah ditakdirkan untuk bertemu kembali. Jang Shin Yu dan Lee Hong Jo adalah sepasang kekasih yang bernasib sial karena perbedaan status sosial mereka di kehidupan masa lalu.

Alur cerita drakor ini  ditulis oleh No Ji Sul yang berada di balik kesuksesan drama Korea 100 Days My Prince dan disutradarai oleh Nam Ki Hoon yang menggarap drama Korea Voice 3.

Berikut ini adalah daftar pemeran :

  1. Jo Bo Ah sebagai Lee Hong Jo
  2. Rowoon sebagai Jang Shin Yu
  3. Ha Joon sebagai Kwon Jae Gyeong
  4. Yura sebagai Yoon Na Yeon
  5. Hyun Bong Sik sebagai Gong Seo Goo
  6. Lee Bong Ryun sebagai Ma Eun Young
  7. Park Kyung Hye sebagai Son Sae Byeol
  8. Mi Ram sebagai Yoo Su Jeong
  9. Lee Tae Ri sebagai Kim Wook
  10. Kim Kwon sebagai Lee Hyu Seo. (net)

Kirab Kemerdekaan Bangkitkan Semangat Perjuangan

0

Link, Kiram- Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menggelorakan semangat kemerdekaan, kepada seluruh peserta Kirab Kemerdekaan Kalimantan Selatan di Kiram Park, Kamis (24/8) pagi.

Kirab Kemerdekaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Rl ini, mengusung tema ‘Terus Melaju untuk Indonesia Maju’

“Sambutlah salam perjuangan anak bangsa Republik Indonesia, Merdeka!!!” sampai Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin mengajak untuk bersama-sama bergerak memaknai hari kemerdekaan, dengan berupaya mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan mengentaskan keterbelakangan.

“Mari kita bersama-sama, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan mengentaskan keterbelakangan,” ajak Paman Birin.

Diketahui kirab kemerdekaan inimenempuh jarak 53,1 Km, dengan start Makorem 101/Antasari Banjarmasin dan finish Kiram Kabupaten Banjar. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta, diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Kirab Kemerdekaan tahun 2023 ini, merupakan gelaran yang ke-4 dan menjadi agenda rutin yang digelar oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan Korem 101/Antasari.

Turut serta pada kirab kali ini, anggota Forkopimda Provinsi Kalsel, yaitu Ketua DPRD Provinsi, Danrem 101/Antasari, Kapolda Kalsel, Danlanud Syamsudin Noor, Danlanal Banjarmasin, Staf Khusu Gubernur Kalsel, Sejumlah Tokoh Banua, Sekdaprov Kalsel beserta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemprov. Kalsel.

Dalam kegiatan kirab kebangsaan ini pun, disediakan doorprise, mulai dari setrika, kipas angin, kulkas, ac, mesin cuci, televisi, dan kendaraan roda dua, serta hadiah khusus dari Paman Birin berupa uang tunai Rp. 20 juta. (tri)

SYL Harapkan Target 10 Hektare Sawit di Kalsel Segera Terealisasi

0
SYL Harapkan Target 10 Hektare Sawit di Kalsel Segera Terealisasi
Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo

Link, Banjarmasin – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo hadir langsung dan menyampaikan sejumlah arahan terkait pengembangan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kedepan.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kelapa sawit se Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (22/08/2023) di Banjarmasin yang dihadiri Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Turut pula pada rakor dengan tema “Bersama Kita Bangun Perkebunan Indonesia” ini, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alamsyah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, pengusaha/perusahaan kelapa sawit, dan pejabat terkait lainnya dari 13 kabupaten/kota di provinsi ini.

Salah satu pesan penting yang disampaikan Mentan adalah, agar Kalsel segera memenuhi target penanaman bibit kelapa sawit pada luas lahan 10 ribu hektare.

Menurutnya, tugas ini tidaklah terlalu berat bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dan pekebun serta pihak terkait lain untuk mewujudkannya, karena provinsi ini memiliki syarat baik ketersediaan lahan, kebutuhan pupuk, termasuk bibit sawit.

“Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menghasilkan kelapa sawit, kita mendorong percepatan penanaman sawit segera terlaksana,” ujarnya.

Selain itu, Mentan SYL meminta dilakukan peremajaan sawit di wilayah itu hingga 20 ribu hektare untuk meningkatkan jumlah ekspor. Saat ini luas lahan sawit di Kalsel tercatat sekitar 443.802 hektare.

“Kita harus komitmen agar program ini dapat terealisasi, tetapi proses peremajaan sawit di Kalsel tidak boleh melanggar hukum,” pesannya lagi.

“Kehadiran saya ke Kalsel malam ini untuk memastikan seluruh pihak turun tangan guna memetakan daerah yang akan ditanam bibit sawit, dan proses peremajaan sawit yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Paman Birin dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret menuju pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Melalui peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Kalsel 2022-2024, telah menetapkan arah yang jelas untuk mewujudkan visi dan misi Kalimantan Selatan yakni Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan berkelanjutan) sebagai gerbang IKN.

Disebutkan, berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2022, Kalsel memiliki luasan kelapa sawit sebesar 443 ribu 802 hektar. Luasan ini dikelola 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara, dan sekitar 24 persen diusahakan oleh pekebun rakyat dengan luas mencapai 107 ribu 582 hektar.

Disamping itu, terdapat 46 pabrik kelapa sawit di Kalsel yang menghasilkan sekitar 5,3 juta ton Tandan Buah Segar (TBS) setiap tahunnya. Produksi CPO dari TBS tersebut mencapai 1,1 juta ton per tahun.

Selain itu, industri hilirisasi juga berkembang pesat dengan tiga pabrik minyak goreng dan dua pabrik biodiesel, yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan kelapa sawit.

Beberapa strategi dan kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang telah laksanakan di Kalsel diantaranya, melalui pendataan seluruh industri kelapa sawit.

Melalui Sistem Informasi Perkebunan Kelapa Sawit (Siperibun), kami telah berhasil mendaftarkan 62 perusahaan atau sekitar 70 persen dari total 89 pbs/n yang ada di wilayah ini. Sisanya, terus didorong untuk segera melaporkan data secara mandiri.

Selain itu, untuk pekebun rakyat, Pemprov menggunakan sistem tera data budidaya (STDB) untuk pendataan yang lebih akurat dan komprehensif. Poin selanjutnya melalui penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait.

“Kami memahami bahwa kesuksesan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit memerlukan kolaborasi yang kuat dengan semua pihak terkait. Oleh karena itu, kami tengah berupaya untuk membangun kemitraan yang lebih erat dengan stakeholder, serta merencanakan pembuatan peta hasil konsolidasi di setiap kabupaten/kota sentra kelapa sawit,” kata Paman Birin.

Selain itu, Paman Birin juga menyadari pentingnya menyelesaikan keterlanjuran kegiatan usaha perkebunan dalam kawasan hutan.

Bersama GAPKLI Cabang Kalsel, Pemprov terus berkoordinasi, melakukan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan pengawalan guna memastikan penyelesaian ini tepat waktu, seiring batas waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 2 November 2023.

Selanjutnya, melalui strategi optimalisasi pendanaan dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS). Pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit, termasuk peningkatan prasarana dan sarana, program peremajaan sawit bagi pekebun, serta peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

Strategi dan kebijakan yang telah dan sedang dikerjakan diantaranya mendorong pengembangan industri hilir. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang dihasilkan. kami berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada produksi bahan baku, tetapi juga mendorong pengembangan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi.

Hal ini tidak hanya akan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, tetapi juga membuka peluang baru bagi para pelaku usaha di sektor hilir.

Pemerintah Provinsi Kalsel juga mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk aktif dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Target minimal 20 persen pembangunan kebun masyarakat menjadi tujuan yang harus dicapai. Kemitraan antara pekebun sawit rakyat dan perusahaan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan dan pemerataan kesempatan ekonomi di dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, menurut Gubernur, pihaknya akan mendorong program diversifikasi terintegrasi berbasis perkebunan kelapa sawit.

Program sistem integrasi kelapa sawit-sapi potong (siska) dan Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Potong Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti-Plasma (Siska Ku Intip) menjadi upaya konkrit dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Kami juga akan mendukung program intercropping lainnya untuk memaksimalkan hasil perkebunan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Tidak kalah penting, Pemprov Kalsel telah dan terus akan meminimalisasi kasus sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit, terus berupaya meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujar gubernur.

Dalam rakor itu, tampak juga Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel drh. Suparmi serta berbagai unsur yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalsel. (tri)