Link, Martapura – Dalam upaya menyempurnakan program percepatan penurunan stunting, Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan observasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kamis (16/7/2026) pagi.
Didampingi Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyie serta jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Tim Bappenas juga mengunjungi Kampung KB di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sekaligus melihat secara langsung implementasi berbagai intervensi yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di tingkat desa.
Usai kegiatan observasi, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyie mengatakan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
“Keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Said Idrus berharap kunjungan Tim Bappenas dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna semakin menyempurnakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Banjar Noripansyah menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan melalui komitmen dan kolaborasi lintas sektor.
“Langkah penanganan ke depan akan difokuskan pada dua lini utama, yaitu intervensi spesifik yang berfokus pada sektor kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemenuhan gizi ibu hamil, serta pemberian vitamin bagi balita. Selain itu, intervensi sensitif akan difokuskan pada penyediaan sarana pendukung di luar sektor kesehatan, seperti akses air bersih, sanitasi layak, serta edukasi pola asuh kepada masyarakat,” ucapnya.
Usai melakukan peninjauan di lapangan, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, memberikan apresiasi terhadap pola koordinasi yang telah berjalan di Kabupaten Banjar.
“Hubungan kerja sama yang solid antara camat, aparatur desa, puskesmas, hingga kader Posyandu menjadi modal kuat yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Namun, penyelarasan program kerja masih perlu dioptimalkan agar sinergi yang terbangun dapat memberikan hasil yang lebih maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, angka stunting di Kabupaten Banjar masih tergolong tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data terkini, prevalensi stunting masih berada di kisaran 32 persen.
“Kondisi ini menuntut kerja keras seluruh pihak untuk mengejar target penurunan stunting nasional. Kabupaten Banjar ditargetkan mampu menekan angka tersebut hingga 17 persen pada akhir 2029. Karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan dan konsistensi intervensi agar angka stunting dapat diturunkan secara bertahap,” ungkapnya. (znd/link)
