Link, Martapura – Guna meningkatkan ketepatan dan kualitas perencanaan anggaran perangkat daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 di salah satu hotel di Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026) pagi.
Kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyie, didampingi Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq.
Dalam sambutannya, Said Idrus mengatakan bahwa Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan operator perencanaan memiliki peran penting dalam pengolahan serta proses penginputan data ke dalam sistem perencanaan.
“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan menimbulkan dampak berantai, mulai dari ketidakselarasan antardokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” ujarnya.
Dinamika regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lanjut Said Idrus, menuntut seluruh tenaga perencana untuk semakin cermat dan mampu beradaptasi dengan perubahan.
“Penguasaan terhadap sistem, ketaatan pada klasifikasi belanja, serta pemahaman terhadap standar harga menjadi keharusan agar tidak ada lagi kendala teknis saat pelaksanaan,” jelasnya.
Ia juga berharap kerja sama BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dalam pelaksanaan bimtek tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
“Tujuan utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD agar tepat waktu serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” tegasnya.
Kepada seluruh peserta, Said Idrus berpesan agar menjaga konsistensi dan presisi data serta memastikan keselarasan program dan kegiatan antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta prioritas pembangunan daerah.
“Operator dan Kasubbag harus terus berkoordinasi erat dengan pimpinan SKPD masing-masing agar perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, menambahkan bahwa setiap anggaran yang direncanakan harus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Artinya, segala sesuatu yang direncanakan dalam penganggaran harus berdampak pada pencapaian target-target yang tercantum dalam RPJMD. Dengan bekerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, kami berharap masukan dari kalangan akademisi dapat membantu mencapai target tersebut,” katanya.
Perubahan regulasi dan penerapan SIPD yang digunakan secara nasional, ungkap Nashrullah, menuntut para perencana untuk terus memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru.
“Regulasi berubah dengan cepat. Kita juga menggunakan aplikasi SIPD yang dipakai di seluruh Indonesia. Perubahan pada SIPD dan regulasi harus diikuti dengan cepat. Melalui bimtek ini, para Kasubbag Perencanaan dan operator diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan cepat,” pungkasnya. (znd/link)
