Link, Martapura – Hasilkan peta ekonomi daerah yang menyeluruh sebagai dasar perencanaan pembangunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik pada Kamis (7/5/2026) pagi. Kepala BPS Kabupaten Banjar, Roy Suryanto mengatakan, pelaksanaan SE 2026 memiliki perbedaan dibandingkan dengan SE yang dilaksanakan pada 2016 silam, sebab dilaksanakan di tengah transformasi digital, perkembangan ekonomi kreatif, ekspansi ekonomi digital, serta meningkatnya aktivitas usaha berbasis teknologi.
Karena itu, selain melakukan pendataan usaha yang memiliki lokasi fisik, SE 2026 juga mencakup pendataan usaha ekonomi berbasis digital melalui metode door to door.
“Untuk itu kami memerlukan dukungan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh OPD dan semua pihak terkait agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya saat membuka kegiatan FGD.
Ia juga menjelaskan, metode pendataan dilakukan melalui email blasting selama Juni 2026 untuk usaha-usaha besar, dan melakukan sosialisasi secara daring atau tatap muka, serta berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Jika belum ada respons dari perusahaan besar, maka petugas akan mendatangi dari pintu ke pintu atau door to door.
“Selanjutnya akan dilakukan pendataan door to door kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026,” katanya.
Untuk usaha yang tidak memiliki lokasi fisik, termasuk UMKM, papar Roy lebih jauh, BPS akan melakukan penelusuran melalui “scraping” di berbagai aplikasi usaha online, seperti Google, Shopee, dan platform lainnya di Kabupaten Banjar, selanjutnya dilakukan secara door to door.
“Kami tetap melakukan pengawasan internal untuk memastikan usaha-usaha tersebut tidak ada yang tidak terdata, baik usaha yang memiliki lokasi fisik atau usaha online,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 559 petugas mitra yang lolos seleksi rekrutmen berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPS RI melalui BPS Provinsi Kalimantan Selatan akan diterjunkan.
“Perekrutan dilakukan secara terbuka, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga bagi mahasiswa, melalui tahapan seleksi sesuai dengan pedoman rekrutmen mitra,” katanya.
Meski proses pendataan door to door dijadwalkan pada 15 Juni – 31 Agustus 2026. Namun, dikatakan Roy, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian besaran honor petugas dari BPS RI. “Honor dipastikan di atas UMR, silakan mendaftar, karena prosesnya terbuka. Namun bagi petugas yang mengundurkan diri setelah pelatihan dan di saat pendataan, nantinya akan menandatangani pakta integritas kesanggupan dan juga perjanjian kontrak kerja,” tutupnya.
Kegiatan FGD yang diikuti perwakilan DKISP, Bapperida, Polres Banjar, STIKES, IAID, Hotel TreePark, ASPEKINDO, HIPMI, ULM, STIE Panca Setia, serta jurnalis tersebut juga diisi sesi pemaparan materi dan tanya jawab seputar pelayanan statistik dan pelaksanaan SE 2026.(znd/link)
