Link, Martapura – Dalam upaya menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni, mengingatkan agar penambahan personel dilakukan secara rasional berdasarkan kebutuhan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tersebut diungkapkan Raja Juli saat mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilaksanakan di Pos Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pada Rabu (23/9/2026) siang.
“Pengelolaan sumber daya juga harus dilakukan secara efektif agar dukungan personel maupun peralatan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah tersedia melalui APBN maupun APBD. Kita memiliki sumber daya yang terbatas. Seolah-olah harus kita kelola dengan baik,” ujarnya.
Terlebih, di tengah kondisi cuaca yang belum mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) karena terbatasnya potensi awan hujan, penguatan pasukan darat dalam penanganan karhutla dinilai sangat penting.
“Pemetaan dan pengerahan pasukan darat harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Jika dukungan water bombing belum mencukupi, kekuatan pasukan darat perlu diperkuat, termasuk melalui sistem kerja bergiliran atau shift,” katanya.
Kendati menilai bencana karhutla di Kalsel relatif terkendali berkat kolaborasi lintas sektor, Raja Juli kembali mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri dengan kondisi tersebut.
“Upaya penanganan harus terus dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Setiap sumber daya yang tersedia harus diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla secara tepat sasaran,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M Syarifuddin, memastikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla Provinsi Kalsel terus memperkuat upaya penanggulangan bencana asap dan kebakaran di berbagai wilayah prioritas.
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 22–23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektare.
“Keseragaman data menjadi salah satu aspek penting agar koordinasi penanganan karhutla berjalan efektif. Data ini sebaiknya menjadi satu sumber, sehingga siapa pun yang ditanya akan memberikan data yang sama,” ungkapnya.
Sementara itu, operasi penanganan di lapangan difokuskan pada tiga wilayah prioritas pemadaman, yaitu Gutung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektare, Hutan Lindung seluas 1.071,22 hektare, serta wilayah Pengayuan seluas 549,7 hektare.
Berbagai metode dikerahkan secara intensif, mulai dari pemadaman darat, perendaman, hingga pembasahan lahan. Satgas juga menyiagakan sarana dan prasarana pendukung, seperti lima sumur bor, tiga sumur swasta, serta 100 unit mesin Dongfeng yang dioperasikan untuk perendaman selama 24 jam.
Pada kesempatan tersebut, Raja Juli, didampingi Sekdaprov Kalsel, Syarifuddin dan sejumlah bupati, juga melakukan peninjauan ke beberapa titik karhutla yang berada di kawasan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi. (znd/link)
