Link, Martapura – Penambangan liar (Bangli) dilaporkan marak, aparat penegak hukum (APH) diminta jangan menutup mata.
Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel), meminta APH tidak tutup mata terhadap aksi bangli batubara yang belakangan marak terjadi di wilayah di Kabupaten Banjar. Penjarahan batubara di lahan eks eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Banjar Intan Mandiri (BIM), salah satunya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Aliansyah selaku koordinator LSM KPK-APP Kalsel usai mengetahui kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banjar menemukan aktivitas ekploitasi tambang batubara ilegal di sejumlah titik konsesi lahan eks PKP2B PT BIM pada 16 Agustus 2022 lalu.
“Kalau izinnya dicabut, tetapi tetap ada kegiatan menambang di lahan eks PKP2B milik PT BIM tersebut berarti diduga ada backing-nya,” ujarnya pada, Senin (22/8/2022).
Kalau bangli tetap dibiarkan papar, Aliansyah, tentunya yang dirugikan Banua. Sebab, tidak ada pajak yang disetorkan penambang liar untuk daerah, hingga tidak ada melakukan upaya reklamasi.
“Saya sangat mendukung dengan kegiatan yang dilakukan Pansus PT BIM DPRD yang diketuai Saidan Fahmi, serta mendukung penuh apa yang telah disampaikan Ketua Pansus yang berharap agar APH di Kalsel segera membersihkan aktivitas penambang liar (illegal mining) di lahan eks PKP2B milik PT BIM,” tegasnya.
Selain itu, Aliansyah pun memastikan dalam waktu dekat ini LSM KPK-APP Kalsel segera mengirimkan surat laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Kompolnas tentang maraknya aktivitas menambang liar di Kabupaten Banjar.
“Maraknya aktivitas menambang ilegal ini diduga adanya kongkalikong antara APH dan mafia tambang. Karena itu, hal ini harus menjadi atensi di Kalsel, dan jangan sampai di Kalsel juga ada Sambo Sambo lainnya. Jadi, APH yang kongkalikong dengan mafia tambang harus dibersihkan di bumi serambi Makkah kita ini,” pungkasnya.(zainudin/BBAM)
 dilaporkan marak, aparat penegak hukum (APH) diminta LSM KPK-APP jangan menutup mata.){kind=link}