Link, Martapura – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, memastikan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bukan dipengaruhi faktor dinamika di lapangan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Yudi Andrea saat menjawab pertanyaan pewarta usai kegiatan pelantikan empat JPT Pratama di lingkungan Pemkab Banjar yang dilaksanakan oleh Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, di Lantai II Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura pada Senin (27/4/2026) pagi.
“Terkait pelantikan hari ini lebih cenderung untuk mengisi kekosongan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi, yang lebih diprioritaskan adalah perencanaan terlebih dahulu,” sanggahnya.
Seperti jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), lanjut Yudi Andrea, pengisian tersebut bertujuan untuk mendorong program-program daerah dan program strategis dari pemerintah pusat.
“Salah satunya program Koperasi Merah Putih yang tentunya perlu dorongan. Begitu juga untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD). Terkait keuangan, kita mengenai dana Transfer ke Daerah (TKD) yang masih perlu pengaturan-pengaturan lagi,” ujarnya.
Pertanyaan pewarta tersebut muncul karena selama pelaksanaan proyek Tahun Anggaran (APBD) 2025, sejumlah proyek yang dilaksanakan dinas teknis banyak menuai kritik hingga mengalami perlambatan, di antaranya:
Proyek rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS) yang dikerjakan CV Gajah Mada dengan nilai kontrak sebesar Rp8 miliar, proyek pembangunan pagar Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Banjar yang dilaksanakan CV Media Multi Mitra dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar, program Penataan Etalase Kota Martapura Lanjutan yang dilaksanakan CV Surya Agung dengan nilai kontrak Rp5,5 miliar, serta beberapa proyek lain yang menggelontorkan anggaran besar.
Sementara itu, untuk posisi delapan jabatan eselon II yang masih kosong, Yudi Andrea menjelaskan selanjutnya akan dilakukan pengisian melalui seleksi lelang terbuka dan mekanisme lainnya.
“Jadi, ada delapan JPT Pratama yang akan kita asesmen,” kata Yudi Andrea.
Perlu diketahui, delapan jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemkab Banjar, yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), serta Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Banjar.
Sementara itu, untuk proses pengisian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar tinggal menunggu tahapan asesmen dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (znd/link)
