Link, Martapura – Wujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Aula Kecamatan Martapura, Kamis (4/6/2026) pagi.
Mewakili Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr Erny Wahdini, kegiatan sosialisasi PATBM secara resmi dibuka Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Merilu Ripner.
“PATBM merupakan garda terdepan yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada di desa,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Kabid PPPA pada Dinsos P3AP2KB Banjar yang akrab disapa Meri menjelaskan, PATBM menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai KLA.
“Salah satunya adalah indikator kecamatan layak anak dan desa layak anak,” katanya.
Meri juga menegaskan, PATBM bukan sekadar papan nama di desa melainkan sebuah gerakan yang menjadi ujung tombak yang berfungsi sebagai mata, telinga, dan tangan Kabupaten hingga ke tingkat paling dasar untuk mendeteksi sedini mungkin serta melakukan pencegahan dan penanganan awal terhadap kasus-kasus anak.
“Kepada para peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar menyerap ilmu dari narasumber dan dapat diimplementasikan secara nyata di wilayah masing-masing,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut Meri juga mengajak semua pihak terkait agar merapatkan barisan demi mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai KLA sesungguhnya agar setiap anak merasa aman, nyaman dan bahagia dalam mengejar cita-citanya.
Turut serta menambahkan, Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPPA), Dr Dyah Febria Wardhani selaku Ketua Pelaksana kegiatan menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi PATBM tersebut.
“Kegiatan ini untuk mengaktifkan, dan menyegarkan kembali, serta memperkuat peran kader PATBM di tingkat desa dan kecamatan agar mampu melakukan upaya pencegahan, serta memberikan respon cepat terhadap kasus kekerasan pada anak,” beber Dr Dyah.
Mengingat, lanjut Dr Dyah menambahkan, tantangan perlindungan anak di era digital dan sosial saat ini semakin kompleks, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memandang perlu adanya penguatan kapasitas masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa atau kelurahan mengenai pentingnya perlindungan anak berbasis komunitas.(znd/link)