BerandaHeadlineRaperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Resmi Disampaikan ke DPRD

Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Resmi Disampaikan ke DPRD

Link, Banjarbaru – Dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (22/6/2026).

Bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2025 sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah langsung disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby didampingi Wartono selaku Wakil Wali Kota.

“Hari ini kita telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025, mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian tanggapan dari DPRD,” ujarnya.

BACA JUGA :  Tanpa Unsur Pimpinan, Paripurna DPRD Banjar Hanya Diikuti 11 Anggota

Lisa Halaby juga menyampaikan komitmen Pemko Banjarbaru dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masih banyak aspirasi, keluhan, dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Insya Allah Pemerintah Kota berkomitmen menindaklanjuti keluhan masyarakat secara bertahap demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” ucapnya.

Setelah mendengar penyampaian LPP APBD dari Wali Kota, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, setelah tahap penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD, DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

BACA JUGA :  Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Segera Disahkan Jadi Perda

“Hari ini kita telah mendengarkan penyampaian pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Wali Kota Banjarbaru. Selanjutnya DPRD akan melaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda yang telah disampaikan tersebut,” katanya.

Politisi Golkar ini juga menjelaskan, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan karena akan memuat berbagai masukan, tanggapan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan.

“Pandangan masing-masing fraksi nantinya akan kita dengarkan bersama dalam rapat berikutnya sebagai bagian dari proses pembahasan raperda,” pungkasnya.(znd/link)

BERITA TERKAIT
spot_img

BERITA LAINNYA