Link, Martapura – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar membenarkan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tidak dilakukan melalui Seleksi Terbuka (Selter).
Pernyataan tersebut diungkapkan Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah menanggapi terkait desakan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar agar segera melaksanakan pengisian untuk jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar baik untuk JPTP, jabatan administrator dan pengawas.
“Memang, terkait pengisian jabatan yang kosong ini beberapa kali pernah dipertanyakan Komisi I DPRD. Tapi hal ini kami maknai sebagai bentuk perhatian mitra kerja BKPSDM untuk memastikan sistem pelayanan publik tetap berjalan baik,” ujarnya pada Kamis (25/6/2026).
Saat ini, lanjut Pejabat definitif Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi (Kabid PKM) BKPSDM Banjar, ada 9 JPTP di lingkungan Pemkab Banjar yang kosong, dan 19 jabatan administrator yang dijabat eselon IIIa maupun IIIb, serta 45 jabatan pengawas yang dijabat eselon IVa maupun eselon IVb yang masih lowong.
“Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dan sesuai Asta Cita Presiden, kita mulai menggunakan sistem berbasis meritokrasi dengan Manajemen Talenta atau SIMATA,” katanya.
Bahkan, lanjut Azizah, sejak 5 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sudah melaksanakan ekspos Manajemen Talenta sebagai bagian dari sistem meritokrasi, dan telah mendapatkan surat dari BKN untuk melaksanakan pengisian jabatan melalui Manajemen Talenta yang didukung penuh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Semua tahapan ekspos sudah kami publikasikan melalui media sosial BKPSDM hingga melaksanakan coaching penyediaan data Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ucapnya.
Karena berbagai tahap panjang tersebutlah, papar Azizah, terlebih jumlah total Aparatur Sipil Negara (ASN) 10.069 yang terdiri dari 5.165 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan total Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Penuh Waktu 3.249 orang dan Paruh Waktu 1.655 orang, sehingga proses pengisian jabatan kosong membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Kami jemput bola agar ASN dapat melengkapi profile pada Integrated Mutasi (I-Mut) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) agar masuk ke kotak 7, 8, dan kotak 9 agar dapat dipromosikan. Jadi kami sangat masif melakukan persiapan, tidak mandek,” jelasnya.
Dengan SIMATA, tambah Azizah, mendorong semangat meritokrasi, mendukung reformasi birokrasi, dan efisiensi anggaran, sebab tidak menggunakan Tim Panitia Seleksi (Pansel) serta tahapan lainnya yang memerlukan tahapan panjang.
“Artinya kita bisa berhemat sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta. Kita juga sudah membentuk Tim Komite Talenta dengan pendampingan Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN, dan BKN RI,” tuturnya.
Karena ketersediaan data telah mencapai 90 persen, Azizah menyebutkan pekan depan kemungkinan mulai dilakukan pengisian JPTP menggunakan SIMATA, dan mencari kesepakatan dengan Tim Manajemen Talenta terkait metode yang digunakan pada SIMATA berdasarkan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2025.
“Karena perdana menerapkan SIMATA, jadi proses pengisian JPTP yang kosong dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk pengisian kekosongan jabatan administrator dan pengawas yang masuk dalam rencana suksesi jabatan sudah kami panggil. Jadi, kita akan melaksanakan pengisian jabatan pengawas dan administrator sebelum pelantikan JPTP,” pungkasnya. (znd/link)