Jumat, Maret 29, 2024

APG, Kejaksaan Agendakan Panggil Inspektorat

Link, Banjarbaru – Program Angkutan Pelajar Gratis (APG) Dishub Kota Banjarbaru seperti akan memasuki babak baru. Ini karena Kejari Banjarbaru telah mengagendakan pemanggilan Inspektorat Banjarbaru terkait hal itu.

Lama tak terdengar Program APG Dishub Kota banjarbaru yang tengah diaudit Inspektorat Kota Banjarbaru, ternyata menjadi perhatian serius Kejari Banjarbaru. Bahkan untuk mendapatkan informasi hasil audit, pihak kejasaan akan segera panggil Inspektorat Kota Banjarbaru.

“Kita usahakan secepat mungkin kami akan panggil Kepala Inspektorat Banjarbaru untuk mendapatkan laporan perkembangan audit APG,” ujar Kajari Banjarbaru Hadiyanto, kepada Linkalimantan.com, akhir pekan tadi.

Sejauh ini sebut mantan penyidik KPK ini pihaknya belum mengetahui perkembangan dari kelanjutan audit tersebut.

“Audit yang dilakukan Inspektorat itu apakah sudah selesai apa belum,” akhirnya.

Jauh sebelum itu Kepala Inspektorat Banjarbaru Muhammad Taufik, secara pasif menyampaikan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya kepada Dinas Perhubungan (Dishub), belum diketahuinya sama sekali.

“Dari awal audit hingga kini, saya belum mengetahui hasilnya seperti apa, karena masih dalam pemeriksaan dari Tim Auditnya. Kalaupun dalam pemberitaan disebutkan sudah ada yang dipanggil ya bisa langsung konfirmasi ke tim,” ungkapnya kepada Linkalimantan.com, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan di Aula Gawi Seberataan, Senin (25/7).

Baca Juga  Wali Kota Perintahkan Dapur Umum Didirikan

Yang harus dipahami sebutnya, proses audit waktunya tidak sebentar.

“Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saja  tidak sebentar, memang kita harus perlu waktulah,” lanjutnya.

Seperti diketahui, program APG Dishub Kota Banjarbaru mengemuka setelah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua (LSM KMPIB) Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di Kejati Kalsel Kamis 7 Juli 2022 lalu.

Dimana dalam salah satu tuntutannya LSM yang diketuai Bahauddin ini meminta Kejati Kalsel untuk Dalam orasinya, meminta pihak Kejati Kalsel untuk segera memanggil PPK dan Kadishub Kota Banjarbaru untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pengadaan bahan bakar minyak angkutan pelajar TA 2020-2021.

“Kami minta Kejati Kalsel untuk menelisik pengadaan alat uji joind play detector, alat uji speedometer dan pemasangannya. Nilainya delapan ratus juta lebih. Kegiatan ini diduga berpotensi merugikan keungan negara,” ujar Bahrani, sang orator disusul dengan teriakan betul dari masa aksi unjuk rasa saat itu.(oetaya/BBAM)

TERPOPULER