Link, Banjarbaru- Rumor tak nyaman belakangan berhembus di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Berhembus rumor jika lelang jabatan sekretaris DPRD Kota Banjarbaru dilaksanakan hanya sedakar memenuhi syarat admistrasi saja.
“Dari awal siapa yang akan menjadi Sekretaris Dewan di DPRD Kota Banjarbaru sudah bisa ditebak. Dari awal penjaringan sudah bisa dipridiksi,” ujar sumber di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Lagian sebutnya, jabatan Sekretaris Dewan DPRD Kota Banjarbaru tersebut tergantung persetujuan kalangan dewan itu sendiri.
“Pendeknya dari para kandidat yang ada siapa yang akan dilantik sebagai sekretaris dewan adalah siapa yang mendapatkan rekomendasi dari mereka. Infonya yang sudah mengantongi rekomendasi adalah Ibu Arna,” ungkapnya.
Rumor tersebut saat di konfirmasi, Nafsiani Samandi, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru dengan tegas menyangkal rumor tersebut.
“Itu isu diluaran saja. Macam-macam desas desus yang berkembang di luaran. Ada yang menyebut Ibu Arna ada juga yang menegaskan Pak Nizam. Semuanya itu hanya isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya Nafsiani kepada Linkalimantan.com, Kamis (19/5/2022).
Ditegaskannya, pemilihan sekwan itu tergantung kepada kepala daerah.
“Kami hanya menyampaikan rekomendasi pimpinan dewan dan saran dari fraksi-fraksi, siapa yang diusulkan sebagai calon sekwan. Saat ini pihak DPRD Kota Banjarbaru sudah mengusulkan nama untuk dijadikan Sekwan Banjarbaru,” ujarnya.
Untuk diketahui, proses lelang jabatan pejabat tinggi pratama, saat ini sudah sampai pada tiga besar. Termasuk jabatan pada Sekretaris Dewan (Sekwan) yang sudah didapatkan tiga nama kandidat calon sekwan. Tiga nama tersebut yakni adalah A.syarif Nizam, Arnawaty Sufati, dan, Gugus Sugairto.
Diketahui saat ini ada 8 Pejabat Tinggi Pratama yang melakukan lelang jabatan. jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Selanjutnya ada, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan yang terakhir ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. (Wahyu/BBAM)
