Link, Jakarta – Dalam pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke-17, Indonesia mengajak Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau negara-negara kawasan Asia Tenggara bersama memerangi penyebaran konten negatif dan berita bohong (hoaks) khususnya pada dampaknya terhadap anak. Kerja sama kawasan menjadi hal penting dan mutlak untuk menciptakan dan memperkuat literasi digital serta perlindungan anak di ruang digital.
“Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Brunei di AMRI dan menekankan bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, serta perlindungan anak di dunia maya harus menjadi prioritas Bersama,” tegas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya melalui siaran pers, Senin 12 Mei 2025.
Dalam Pertemuan yang digelar di Bandar Seri Begawa, Brunai Darussalam n itu, Indonesia memaparkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model bagi ASEAN dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi.
“Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga pondasi untuk membangun pemikiran kritis. ASEAN harus bergerak bersama memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri,” tegas Fifi.
Program itu, kata Fifi dinilai relevan dengan visi MAJU yang berarti ‘maju’ dalam Bahasa Indonesia, sekaligus akronim dari upaya media untuk memajukan pemahaman bersama.
Isu perlindungan anak di dunia maya juga menjadi fokus pembahasan. Indonesia menyoroti kebijakan terbarunya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur perlindungan anak di ranah online.
“Anak-anak adalah generasi penerus ASEAN. Kita tidak bisa abai terhadap ancaman konten negatif yang mereka hadapi,” kata Fifi.
Kebijakan itu mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota, menandai pentingnya kolaborasi media lintas negara dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.
Di sisi lain, Indonesia mengajak perusahaan teknologi dan media di ASEAN untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas melalui regulasi yang mendorong akuntabilitas platform digital.
“Informasi yang akurat adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa dukungan terhadap jurnalisme berkualitas, hoaks akan terus merajalela,” tambahnya. (tri)
