Beranda blog Halaman 572

PSSI Umumkan Kembali Gelar Piala Presiden

0
Piala Presiden
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua Panitia Piala Presiden, Maruarar Sirait mengumumkan persiapan penyelenggaraan Piala Presiden kepada awak media usai diterima Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Link, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan kembali penyelenggaraan turnamen sepak bola pramusim, yakni Piala Presiden.

“Insyaallah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat, di Bandung, Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini memperbaiki animo masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu perbaikan yang ada di liga, tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini,” ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Erick juga mengungkapkan beberapa pembaruan penting dalam kompetisi Liga 1. Erick menyampaikan bahwa musim depan Liga 1 akan menampilkan beberapa inovasi termasuk penggunaan sistem VAR (video assistant referee) secara penuh dan penambahan kuota pemain asing.

“Sistem VAR akan berjalan penuh, lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 menjadi cadangan. Ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing, dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan,” jelas Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Piala Presiden, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa turnamen pra musim tersebut diharapkan menjadi model dalam transparansi pengelolaan keuangan olahraga.

“Nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN, maupun juga dari APBD, tetapi kita semuanya dari sponsor, dari swasta murni karena kita membangun industri olahraga.”

“Kemudian juga nanti diaudit, selama ini diaudit oleh PWC yang memang sangat kredibel, kelasnya internasional, sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga,” tambah Maruarar.

Keduanya menegaskan bahwa Piala Presiden dan Liga 1 mendatang adalah bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Erick juga menyebutkan bahwa juara turnamen tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5 miliar, menandakan tingginya kepercayaan sponsor terhadap pengembangan sepak bola di Tanah Air. (spy)

DPRD Banjar Batalkan Raperda Ritel Modern Inisiatif DPRD Jadi Perda

0
DPRD Banjar Batalkan Raperda Ritel Modern Inisiatif DPRD Jadi Perda
DPRD Kabupaten Banjar akhirnya mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Raperda Ritel Modern yang berganti nama menjadi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan yang digodok sejak 2021

Link, Martapura – DPRD Kabupaten Banjar akhirnya mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Raperda Ritel Modern yang berganti nama menjadi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan yang digodok sejak 2021. Dengan demikian raperda tersebut batal dijadikan Perda.

Bahkan, pencabutan Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan yang rampung dibahas Komisi II pada Desember 2023 tersebut telah disampaikan digelaran rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Zacky Hafizie pada Rabu (10/7/2024).

Dikonfirmasi terkait pencabutan Raperda inisiatif DPRD yang digadang-gadang dapat menjamin keberlangsungan hidup pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Banjar tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar Saidan Pahmi mengatakan, Raperda tersebut memang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan harus diselesaikan.

“Bapemperda hanya mengadministrasikan saja. Tapi, atas dasar usulan Komisi II DPRD, maka Raperda tersebut dianggap telah selesai dibahas, yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dicabut, mengenai alasannya sudah disampaikan pada rapat paripurna hari ini, dan telah disepakati,” ujarnya.

Usai gelaran rapat paripurna, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora menjelaskan, bahwa unsur pimpinan DPRD sudah lama menyarankan agar Raperda tersebut ditarik atau dibatalkan saja.

“Hal ini dikarenakan pimpinan sudah melihat kondisi usaha-usaha masyarakat kecil yang semakin terkebelakang atau tertinggal akibat keberadaan pasar swalayan atau ritel modern yang sudah masuk ke wilayah pelosok desa,” katanya.

Atas dasar saran pimpinan tersebutlah, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar akhirnya bersepakat untuk menarik Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan untuk dibatalkan menjadi Perda.

Perlu diketahui, sebelumnya Raperda yang pro rakyat tersebut batal dijadikan Perda, berbagai perdebatan panjang telah terjadi di DPRD, terlebih Raperda yang semula diusulkan dengan nama Raperda Ritel Modern tiba-tiba berubah nama menjadi Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan yang menyebabkan gelaran rapat paripurna agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi pada 12 Januari 2023 lalu batal terlaksana.

Karenakan Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi tak terima jika Raperda pro rakyat tiba-tiba berganti nama. Sebab ia berpendapat, jika nomenklaturnya diubah, maka konsiderans dan segala macamnya juga harus diubah.

“Kalau dengan nama Toko Swalayan, tentunya harus dijabarkan lagi Raperda tersebut apa saja yang disebut toko swalayan. Jangan juga, tiba-tiba salah satu anggota dewan menyatakan lanjutkan saja. Ini sama halnya dengan pepatah Negara Belanda ‘Seperti Ayam Tanpa Kepala yang Berkokok’,” tegasnya.

Kekesalan Politisi Gerindra tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Mengingat Raperda pro rakyat tersebut merupakan salah satu janjinya usai dilantik sebagai anggota DPRD terpilih Periode 2019-2024. Bahkan ditargetkan rampung pada 2021 lalu, karena menjadi Raperda inisiatif prioritas untuk dibahas. (zainuddin/BBAM)

Silaturahmi Bersama Warga, ELH Terima Keluhan Jalan Rusak

0
Silaturahmi Bersama Warga, ELH Terima Keluhan Jalan Rusak
Bakal calon wali kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby silaturahmi dengan warga Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Rabu (10/7/2024) sore.

Link, Banjarbaru – Bakal calon wali kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby silaturahmi dengan warga Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Rabu (10/7/2024) sore.

Silaturahmi tersebut bertempat di rumah salah satu warga, di Jalan Krakatau RT 11 RW 4 Kelurahan Loktabat Selatan. Seperti biasa, ajang silaturahmi ini dipadati tokoh masyarakat dan juga ibu-ibu.

Selanjutnya, bakal calon wali kota Banjarbaru 2024 Lisa Halaby secara lugas memperkenalkan diri dan memaparkan biografi singkatnya.

Momen bertemu Lisa Halaby, menjadi kesempatan warga untuk menyampaikan masukan saran dan aspirasi. Seperti, seorang ibu dengan spontan mengeluhkan kerusakan jalan berlubang.

“Ada jalan berlubang, pengendara roda dua terjatuh karena menabrak lubang,” kata Wiwid.

Bilamana Lisa Halaby terpilih wali kota Banjarbaru, ia mengharapkan agar ada petugas melakukan survei fasilitas jalan umum setiap hari.

Agar mengetahui di mana saja terjadi kerusakan jalan dan cepat diperbaiki, dan meminimalisir kecelakaan pengguna jalan.

Lisa Halaby menyatakan terima kasih atas sambutan masyarakat, maupun doa dan harapan yang disampaikan warga RT 11 Kelurahan Loktabat Selatan. (wahyu)

Jamaah Haji Kloter BDJ 13 Tiba di Banua

0
Kloter BDJ 13
Jemaah Haji Kloter BDJ 13 yang berasal dari Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Selatan, tiba di banua pada Rabu (10/07/2024) sore.

Link, Banjarbaru – Sebanyak 320 jamaah haji dan petugas Kelompok Terbang 13 Debarkasi Banjarmasin (Kloter BDJ 13) yang berasal dari Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Selatan, tiba di banua pada Rabu (10/07/2024) sore.

“Alhamdulillah kembali ke Debarkasi Banjarmasin hari dengan jumlah yang tetap 320,” ujar Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi – Debarkasi Banjarmasin Dr. H. Eddy Khairani Z S.Ag M.Pd.I, Rabu (10/07/2024)

Eddy juga menyampaikan Jamaah Kloter BDJ 13 berasal dari Kabupaten Kotabaru 228  jemaah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 84 jemaah dengan 5 Petugas Kloter.

“Jumlah jemaah dan Petugas yang sudah tiba di Debarkasi Banjarmasin sampai dengan Kloter BDJ 13 berjumlah 4.155 orang,” terangnya.

Mewakili Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, H. Eddy Khairani mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI yang terus memberikan arahan dan bimbingan. Sehingga pelaksanaan operasional haji berjalan dengan lancar.

“Juga kepada Gubernur Kalsel Paman Birin yang selalu mendorong dan membantu kita serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Selatan yang telah memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah haji.

“Dan kedatangan hari ini semua dijamu oleh beliau dengan Soto Banjar panas ditambah sate,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara penerimaan jamaah haji Kloter BDJ 13 Kepala Dinas Inspektorat Pemkab Kotabaru, Kabag Kesra Pemkab Hulu Sungai Selatan, Kepala Kantor Kemenag HSS, Plh Kepala Kantor Kemenag Kotabaru dan Kepala UPT Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin.

Sebelumnya , 320 jamaah dan petugas haji Kloter 13 Debarkasi Banjarmasin berangkat dari bandara (take off) dari Bandara AMMA (MED) menuju Tanah Air tanggal 09-07-2024 pukul 21.50 WAS menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 8213. (spy)

Ribuan Burung Hasil Sitaan Dilepasliarkan di Tahura Mandiangin 

0
Ribuan Burung Hasil Sitaan Dilepasliarkan di Tahura Mandiangin 
Ribuan Burung Hasil Sitaan Dilepasliarkan di Tahura Mandiangin 

Link, Martapura– Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan, berhasil memberantas peredaran satwa liar, dan melepaskan kembali ke alam liar. Seperti pada kegiatan Press Release dan Pelepasliaran Burung Hasil Sitaan Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pelepasliaran ini dilaksanakan di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Yang dihadiri Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, Rabu (10/7) pagi.

Pelepasliaran ini merupakan hasil dari operasi pemberantasan peredaran ilegal satwa liar yang digelar oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan.

Dalam operasi tersebut, pihaknya berhasil menangkap para pelaku dan menyita sebanyak 5.004 ekor burung dari 10 spesies yang berbeda.

Di Kalsel sendiri, terdapat 183 spesies burung, dengan 43 diantaranya merupakan spesies yang dilindungi.

Pelepasliaran ini dilakukan karena satwa liar seharusnya hidup di habitat alaminya, bukan sebagai binatang peliharaan, langkah ini juga penting untuk mencegah penularan penyakit dari satwa ke manusia, serta menghindari ancaman kepunahan populasi satwa akibat pembunuhan dan perdagangan ilegal.

Gubernur Kalsel, Paman Birin dalam sambutannya menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia, khususnya di Kalsel.

“Acara ini merupakan bukti nyata dari komitmen kita bersama, dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia, khususnya di Kalsel,” ujar Paman Birin.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, Paman Birin menekankan bahwa melindungi hutan dan satwa liar menjadi sangat penting.

“Operasi peredaran hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar yang telah dilakukan menunjukkan komitmen kita, dalam memerangi perdagangan ilegal yang merusak alam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Paman Birin menjelaskan bahwa Tahura Sultan Adam memiliki karakteristik yang sesuai dengan habitat alami berbagai jenis burung.

“Tahura Sultan Adam memiliki kawasan hutan yang luas dengan pepohonan yang rindang dan sumber air yang melimpah,” jelas Paman Birin.

Kondisi tersebut, menurut Paman Birin, sangat mendukung kelangsungan hidup burung yang dilepaskan kembali ke alam liar.

“Di sini, burung-burung ini dapat mencari makan, berlindung, dan berkembang biak dengan baik,” imbuhnya.

Pelepasliaran ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia, khususnya di Kalsel

Acara kemudian ditutup dengan pelepasliaran burung sebanyak 5.004 burung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalsel, Perwakilan Forkopimda Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Kalsel, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam serta tamu undangan lainnya. (tri)

Pimpin Yayasan Abdul Azis Halaby, ELH Eksis Di Dunia Pendidikan Anak

0
wisuda santri tpq yayasan abdul azis halaby
20 santri TPQ AL Halaby di wisuda pada 9 Juni 2024.

Link, Banjarbaru – Didirikan Tahun 2017, di bawah kepemimpinan Hj Erna Lisa Halaby (ELH) Yayasan Abdul Azis Halaby yang semula hanya sebuah tempat untuk belajar mengaji keluarga, kini telah menjelma sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Menjadi istimewa mengingat capaian itu dibangun dengan keringat sendiri.

“Alhamdulillah, awalnya Yayasan Abdul Azis Halaby bermula kegiatan belajar ngaji keluarga kini sudah menjadi menjadi Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) modern dan insyaAllah akan terus berkembang ke jenjang pendidikan Islam yang lebih tinggi lagi,” ungkap ELH kepada sejumlah pewarta, Selasa 9 Juli 2024 di kediamannya.

Degan raut wajah berbinar, ELH pun menceritakan kegiatan awal TPQ  Yayasan Abdul Azis Halaby dilaksanakan di surau keluarga di dalam Komplek Sofia Residen, Jalan Intan Raya RT 05, Kelurahan Loktaban Utara.

“Waktu itu yang belajar hanya 10 anak sekitar komplek dengan tiga orang ustadz. Waktu berjalan jumlahnya terus bertambah hingga ruangan surau yang memang tak begitu luas tidak mungkin bisa menampung kegiatan belajar para santri,” kenangnya.

Seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini, TPQ Al Halaby sudah menampung hingga 570 santri. Bahkan, masih banyak yang menjadi daftar tunggu untuk bisa masuk di TPQ Al Halaby tersebut.

“Untuk menampung santri sebanyak itu, kami membuat dua sesi jam belajar. Selain itu, karena masih banyak yang ingin masuk kami mengatisipasinya dengan cara memasukkan santri baru, saat ada yang sudah naik jilid,” jelas ELH.

ELH mengungkapkan, untuk biaya pendidikan di TPQ Al Halaby awal mulanya semua di cover oleh Yayasan. Namun, untuk saat ini karena banyaknya peminat dari kalangan masyarakat pihaknya mau tidak mau memungut administrasi.

“Tapi, untuk yang kurang mampu sampai saat ini masih kami cover. Sedangkan yang mampu, kami hanya meminta untuk membeli seragam saja,” ungkapnya.

TPQ Al Halaby saat ini sudah mewisuda sebanyak 20 orang santri, pada 9 Juni 2024 kemarin. Sebelumnya, telah dilakukan khatam Al-Qur’an pada bulan Ramadhan sekaligus memperingati malam Nuzulul Qur’an.

“Wisudanya baru tahun ini tadi, yang kami laksanakan di GOR kebetulan saya ikut hadir dalam kegiatan tersebut,” tambahnya.

Ia berharap semoga kedepannya, TPQ Al Halaby terus berkembang dan melahirkan santri-santri yang berkarakter.

Sebagai informasi, Yayasan Abdul Azis Halaby ini tidak hanya menyediakan sekolah agama. Namun, saat ini Yayasan juga mendirikan sekolah formal yaitu SD Al Halaby Islamic School sejak tahun 2023. (wahyu/BBAM)

Mendagri : Masih Ada Pemborosan Anggaran Belanja Daerah

0
Mendagri : Masih Ada Pemborosan Anggaran Belanja Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Sumber: BeritaSatu)

Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masih adanya ‘pemborosan’ anggaran belanja daerah. Salah satunya yakni anggaran perjalanan dinas hingga Rp 10 miliar dan rapat Rp 2 miliar.

Menurutnya, belanja yang ada di daerah juga tidak ada yang tidak efisien. Bahkan dalam membuat sebuah program, dia menuturkan banyak tambahan anggaran lainnya untuk pendukung program yang tidak efisien.

“Di belanja ini selain untuk gaji tadi, belanja operasional. Belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu,” ujarnya dalam acara ‘Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ di gedung KPK, Jakarta, dikutip dari YouTube KPK, Kamis (10/7/2024) sebagaimana dilansir CNBC Indonesia.

Dia mencontohkan, dengan program yang senilai Rp 5 miliar, harus menghabiskan dana lebih besar dari itu untuk keperluan pegawai. Akibat hal tersebut, Tito mengatakan pengawasan bersama KPK harus dimulai dari hulu, sejak penyusunan anggaran.

“Akhirnya yang program intinya sendiri misalnya 5 miliar, program studi bandingnya Rp 2 sampai Rp 3 miliar, rapatnya Rp 3 miliar, perjalanan dinasnya Rp 10 miliar. Lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, dibanding program untuk masyarakat. Ini kerawanannya juga,” tuturnya.

Untuk mengatasi tidak efisiennya anggaran ini, Kemendagri berkomitmen memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pemberantasan praktik tindak pidana korupsi di pemerintah daerah (Pemda).

Komitmen ini diwujudkan dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penguatan Fungsi APIP antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tito menjelaskan APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong kepala daerah agar dapat memanfaatkan fungsi APIP dalam mencegah terjadinya fraud dan tindak pidana korupsi.

“Kalau ada kepala daerah yang tidak memanfaatkan APIP-nya, dia tidak punya bumper lagi kalau terjadi apa-apa [seperti korupsi],” kata Tito dalam pernyataan resminya.

Peran APIP dibutukan agar ketika ada persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal. Karena itu, dia menilai diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi APIP, salah satunya dengan memberikan anggaran maupun insentif kepada anggotanya secara memadai.

“Anggaran rata-rata yang untuk APIP ini kecil, kecil karena memang dibuat kecil, dan kalau sudah kecil sudah tidak bisa ngapa-ngapain,” ujarnya.

Pilkada, Warga Inginkan Pemerataan Pembangunan

0
pemerataan pembangunan
Warga Inginkan Pemerataan Pembangunan, Siapa pun Walikotanya nanti.

Link, Banjarbaru – Momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 memunculkan harapan baru bagi warga Kota Banjarbaru. Utamanya untuk memenuhi keinginan mereka dalam hal pemerataan pembangunan.

“Siapa pun nantinya Wali Kota Banjarbaru bukan menjadi permasalahan atau diperdebatkan. Mau laki-laki atau perempuan tidak penting, yang penting bagi kami sosok walikota yang benar-benar mampu mengayomi warganya,” ungkap Damiyanus, salah seorang warga Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Damianus secara jelas dan tegas perbedaan bukan untuk dipermasalahkan untuk menjadi kepala daerah.

Ia tak peduli dengan Hj Erna Lisa Halaby yang maju di Pilkada Kota Banjarbaru sebagai bakal calon wali kota Banjarbaru atau yang lainnya. Terpenting bagi dia adalah pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Kota Banjarbaru.

“Sehingga seluruh warga Kota Banjarbaru merasakan dan turut menikmati hasil pembangunan, misalnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,” katanya.

Saat ini seperti terlihat, kata dia, pembangunan drainase sedang berlangsung di Jalan Palam Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka.

“Pembangunan drainase yang diperbaiki dilaksanakan di Jalan Palam RT 2 dan 3, tetapi belum sampai perbaikan drainase pada RT 4,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Lelaki yang pernah bekerja di perusahaan kayu lapis di Banjarmasin ini mengharapkan pembangunan drainase bisa diteruskan sampai Jalan Palam RT 4 Kelurahan Palam.

“Siapapun wali kota Banjarbaru nanti, perempuan atau laki laki, pembangunan drainase bisa dilanjutkan sampai RT 4,” ucapnya. (wahyu)

Grand Syekh Al Azhar Kembali Kunjungi Indonesia

0
Grand Syekh Al Azhar
Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Grand Syekh Al Azhar, Prof. Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Link, Jakarta – Grand Syekh Al Azhar, Prof. Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb kembali mengunjungi Indonesia. Kedatangannya disambut Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menjelaskan bahwa ini merupakan yang ketiga kalinya Grand Syekh berkunjung ke Indonesia, setelah sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018, dengan tujuan utama untuk mempromosikan Islam moderat dan dialog antariman.

“Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kunjungan Grand Syekh ini dan kemudian nantinya—insyaallah pada bulan September—akan ada kunjungan Paus, akan membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi,” ujar Menlu Retno.

Dalam pertemuan dengan Grand Syekh Al Azhar, Presiden Joko Widodo membahas mengenai tiga hal penting, yakni pertama, terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa 95 persen warga negara Indonesia (WNI) di Mesir merupakan pelajar.

“Grand Syekh mengatakan bahwa pelajar Indonesia biasanya rata-rata dan beliau tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia, yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik,” ungkap Retno, sekaligus menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga mendorong pembentukan Markaz Tatweer Al Azhar cabang Indonesia.

Isu kedua yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi. Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza, sehingga penting bagi semua pihak untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan mewujudkan perdamaian dengan segera.

“Di dalam menanggapi hal ini, Grand Syekh Grand Syekh Al Azhar sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah persatuan di dunia ini, negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian untuk bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara negara-negara muslim,” jelasnya.

Hal ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni pentingnya penguatan dialog antariman. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia.

“Bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi. Bapak Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ekstremisme dan Islamophobia,” papar Menlu Retno. (spy)

PPAD Kalsel Kukuhkan Paman Birin Jadi Anggota Kehormatan

0
PPAD Kalsel
Paman Birin dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan PPAD Kalsel.

Link, Banjarmasin – Besarnya perhatian Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin terhadap Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan (PPAD Kalsel), membawa dirinya diangat sebagai Anggota Kehormatan.

Pengukuhan Paman Birin menjadi Anggota Kehormatan PPAD Kalsel ini seiring dengan Pelantikan Pengurus PPAD Kalsel periode 2024-2029 yang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Komaruddin Simanjuntak di Mahligai Pancasila pada Selasa (9/7) malam.

“Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya, dan saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga besar PPAD Kalimantan Selatan ini. Sebagai seorang gubernur dan juga sebagai anggota kehormatan PPAD Kalimantan Selatan, saya memahami betapa pentingnya peran yang diemban oleh PPAD dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat kita,” ujar Paman Birin dalam sambutannya usai dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan Ke-221..

Paman Birin juga menuturkan, di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, peran PPAD dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan sangatlah vital.

“Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendukung setiap inisiatif maupun program yang diinisiasi oleh PPAD dan kami siap bekerja sama serta memberikan dukungan yang dibutuhkan agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kalimantan selatan,” pungkas Paman Birin.

Dalam pelantikan dan pengukuhan itu, tampak hadir Ketua DPRD Kalsel, Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Ketua PPAD Kalimantan Selatan serta para pengurus serta sejumlah tamu undangan lainnya. (tri)