Beranda blog Halaman 62

Disaksikan Para Santri, Gubernur Kalsel Tandatangani Prasasti Masjid Raudhatussyar’ie 

0

Link, Banjarbaru- Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin secara resmi menandatangani prasasti Masjid Raudhatussyar’ie di Jalan Kelapa Sawit 8 Bumi Berkat, Sei Besar, Kota Banjarbaru, Rabu (5/11/2025).

Kedatangan Gubernur Kalsel ini disambut antusias oleh para santri dan pengasuh Pondok Pesantren Panti Asuhan Raudhatun Nasyi’in. Dan peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur H. Muhidin sebagai simbol diresmikannya masjid yang berdiri di lingkungan pesantren yang menampung ratusan santri yatim dan dhuafa tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap upaya pondok pesantren dalam membina generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak.

“Saya merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatun Nasyi’in. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kebersamaan dan keimanan kita dalam membentuk generasi yang berakhlak dan cinta ilmu,” sampai Gubernur Kalsel H. Muhidin.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendukung lembaga pendidikan keagamaan yang berperan penting dalam membina karakter anak bangsa.

“Santri-santri di sini adalah harapan kita semua. Mereka bukan hanya calon pemimpin masa depan, tetapi juga penjaga moral dan akhlak bangsa. Pemerintah akan terus berupaya memberikan perhatian, agar pesantren seperti ini bisa terus berkembang dan mandiri,” ungkapnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatun Nasyi’in, Ustadz Hendry Admaja menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran orang nomor satu di Kalimantan Selatan itu.‎

‎“Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur H. Muhidin yang telah berkenan hadir dan menandatangani prasasti peresmian Masjid Raudhatussyar’ie. Kehadiran beliau menjadi bukti bahwa pemimpin tidak hanya peduli pada pembangunan duniawi, tetapi juga memperhatikan urusan akhirat,” ujar Ustadz Hendry dengan penuh haru.

Ia menambahkan, masjid dan pesantren ini menjadi tempat pembinaan bagi 280 santri yatim dan dhuafa yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung secara gratis hingga ke jenjang kuliah. Selain pendidikan agama dan formal, para santri juga dibekali keterampilan hidup seperti pelatihan berdagang, koperasi, hingga pengolahan bioblock untuk menyiapkan mereka menjadi mandiri.

“Insya Allah, di sini para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga diberi bekal keterampilan untuk masa depan mereka,” jelasnya.

Ustadz Hendry juga mendoakan agar Gubernur H. Muhidin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Kalimantan Selatan.

‎“Kami doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan semoga Kalimantan Selatan terus mendapatkan keberkahan serta menjadi daerah yang lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Peresmian Masjid Raudhatussyar’ie ini menjadi momentum yang sarat makna. Di tengah kesederhanaan, hadirnya Gubernur H. Muhidin memberi semangat baru bagi para santri dan masyarakat sekitar bahwa pembangunan manusia seutuhnya baik dunia maupun akhirat adalah bagian penting dari misi pemerintahan yang berkeadilan dan berkeberkahan. (tri)

Dua Aset Bangunan PPS Berganti Alas Hingga Kini Belum Tuntas

0
berganti alas

Link, Martapura – Meski pun  PT Sinar Harapan Jaya (SHJ) sudah menyerahkan pengelolaan aset bangunan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura ke Pemkab Banjar, namun, persoalan dua aset bangunan yang berganti alas dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) belum rampung.

Dikonfirmasi mengenai pengubahan dua alas aset bangunan di Kawasan Komersial Terpadu Sekumpul (KKTS) atau PPS Martapura senilai Rp300 Miliar lebih tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Setda Kabupaten Banjar, Rachmad Ferdiansyah mengatakan, sesuai Memorandum of Understanding  (MoU) terkait perselisihan harus menunggu putusan pengadilan, terlebih salah satu aset bangunan yang berganti alas ditempati Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tapi kalau mereka (BUMN-red) bersedia menyerahkan tentunya Pemkab Banjar dengan senang hati menyambutnya,” ujarnya pada Selasa (4/11/2025).

Ditanya apakah permasalahan dua aset bangunan yang berganti alas dari SHGB menjadi SHM sudah berproses di Pengadilan Negeri (PN)?

Ferdiansyah mengaku belum mengetahui sudah sampai mana prosesnya. “Nanti akan kami konfirmasi terlebih dahulu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Sedangkan mengenai jumlah total SHGB yang telah diserahkan, Ferdiansyah menyebutkan sudah ada sebanyak 90 bidang SHGB dari total sebanyak 187 unit bangunan PPS Martapura.

“Meski masih ada SHGB yang belum diserahkan tetap kembali atau dikuasai Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai peraturan Kementerian Agraria, karena SHGB yang dipegang sudah tidak berlaku lagi ditandai dengan dilakukannya surat serah terima kemarin. Masalah ada yang mau menggugat atau tidak, itu hak mereka,” ucapnya.

Karena itulah, papar Ferdiansyah lebih jauh, Pemkab Banjar bersama Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar kembali melakukan pendataan ulang terhadap pemegang SHGB.

“Yang diprioritaskan pemilik HGB untuk mendaftar ulang melalui Surat Izin Pengguna Tempat Usaha (SIPTU). Sedangkan mengenai SHGB berganti alas menjadi SHM itu urusan belakangan,” tuturnya.

Upaya tersebut, lanjut Ferdiansyah, untuk menindaklanjuti hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginstruksikan agar segera melakukan serah terima bangunan PPS Martapura.

“Jadi setelah diambil alih kita akan memfokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai arahan KPK, itu yang kita kejar. Karena itu saat ini kita tengah mencari informasi mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT), karena untuk bangunan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar untuk mematok nilai sewanya,”

Perlu diketahui, pada 7 Juli lalu proses penyerahan pengelolaan aset bangunan dan SHGB PPS Martapura dari PT SHJ ke Pemkab Banjar telah dilakukan, selanjutnya seluruh pengelola aset bangunan PPS Martapura yang terdiri dari 130 unit rumah toko (Ruko), 1.008 unit bak rata, 200 unit bak miring, 750 toko, dan 78 unit toko di lantai dua dan satu yang sebelumnya dikelola Rumah Sakit (RS) Aveciena Medika serta fasilitas umum (fasum) lainnya telah diserahkan ke Perumda PPB Kabupaten Banjar pada 14 Juli 2025 lalu. (zainuddin)

Bersama Habib Muhammad dari Yaman, Hasnuryadi Berziarah ke Makam Ayahanda 

0

Link, Batola – Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman bersama Habib Muhammad bin Almunsib Ali Alhabsy dan rombongan dari Kota Seiwun (Seiyun) Hadramaut Yaman berziarah di makam ayahnya, Almarhum H Abdusamad Sulaiman bin H Basirun, Rabu (05/11/2025) di Kompleks Kubah Datuk H Abdussamad, Jalan AES Nasution Marabahan Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Habib Muhammad bin Almunsib Ali Alhabsy adalah cucu pengarang Maulid Simtudduror, juga menantu Habib Umat bin Hafidz Tarim.

Habib Muhammad datang ke Banjarmasin bersama rombongan, termasuk para penterjemah bahasa.

Turut menziarahi makam tokoh Kalsel pendiri Hasnur Group ini, Guru Ahmad Mulkani, Ustadz Mubarak, dan para tokoh agama lainnya.

Ziarah diisi dengan pembaca Alquran surat Yasin, dilanjutkan bacaan tahlil, shalawat dan ditutup dengan doa yang dipimpin Habib Muhammad langsung.

Almarhum H Abdussamad Sulaiman atau akrab disapa Haji Leman semasa hidupnya, meninggal dunia di usia 67 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta, tepatnya pada Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 14.45 WIB karena sakit.

Almarhum dimakamkan pada Senin tanggal 15 Juni 2025 di Kompleks Kubah Datuk H Sulaiman Sekeluarga, Kota Marabahan, Kabupaten Batola.

Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Hajjah Siti Nurhayati HAS, serta tujuh orang anak, salah satunya Hasnuryadi Sulaiman yang menjabat Wakil Gubernur Kalsel sekarang.

Ziarah dilanjutkan ke makam Datuk H Abdussamad bin H Jamaludin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datuk Kelampayan) di area yang sama.

“Terima kasih kepada Abuya (Habib Muhammad bin Almunsib Ali Alhabsy,red) yang sudah berziarah ke makam Abah, ulun berharap bisa dikunjungi lagi,” ucap Wagub Hasnuryadi saat tiba di kediamannya di Jalan Kampung Melayu Dalam Kota Banjarmasin. (tri)

Drama Enam Gol, Barcelona Ditahan Brugge 3-3

0
Drama Enam Gol, Barcelona Ditahan Brugge 3-3
Reaksi Lamine Yamal dalam liga Liga Champions antara Club Brugge vs Barcelona, Kamis (6/11/2025). (c) AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Link, Jakarta – Barcelona harus puas pulang dari Belgia dengan satu poin setelah ditahan imbang 3-3 oleh Club Brugge dalam lanjutan Liga Champions 2025/2026 di Jan Breydel Stadium, Kamis (6/11/2025) dini hari WIB.

Laga penuh drama ini menghadirkan enam gol, dua keputusan VAR kontroversial, serta satu gol bunuh diri yang menentukan hasil akhir.

Club Brugge mencetak gol lewat Nicolo Tresoldi dan dua gol Carlos Forbs, sedangkan Barcelona membalas melalui Ferran Torres, Lamine Yamal, dan gol bunuh diri Christos Tzolis.

Tuan rumah unggul cepat di menit ke-6 melalui Tresoldi, namun Barca langsung membalas dua menit berselang lewat Ferran Torres. Brugge kembali memimpin 2-1 di menit ke-17 lewat Forbs, skor yang bertahan hingga turun minum.

Barcelona bangkit di babak kedua. Lamine Yamal menampilkan aksi individu memukau untuk menyamakan kedudukan 2-2 di menit ke-61, tapi dua menit kemudian Forbs mencetak gol keduanya dan membuat Brugge unggul 3-2.

Drama berlanjut ketika umpan silang Yamal di menit ke-77 mengenai kepala Tzolis dan berujung gol bunuh diri, menyamakan kedudukan 3-3. Klub Belgia sempat mencetak gol di menit akhir, namun VAR kembali menganulir karena pelanggaran terhadap kiper Wojciech Szczesny.

Pertandingan pun berakhir imbang 3-3, dengan kedua tim berbagi poin dalam laga penuh intensitas dan kontroversi.

Susunan Pemain

Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic; Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Nicolo Tresoldi.

Pelatih: Nicky Hayen.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Pelatih: Hansi Flick.

Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK Serukan Evaluasi Menyeluruh

0
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK Serukan Evaluasi Menyeluruh
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: RRI/Chairul Umam)

Link,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa miris, atas terseretnya Gubernur Riau dalam kasus dugaan korupsi. Kasus terbaru yang menjerat Abdul Wahid, menambah daftar Gubernur Riau yang terjerat korupsi keempat.

Dilansir dari rri.co.id, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan serius. Terutama, dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

“Kami menyampaikan keprihatinan, penting bagi Pemprov Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan. Melakukan perbaikan bagaimana tata kelola di pemerintah daerah itu bisa diperbaiki,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Budi, KPK secara intensif terus melakukan pendampingan dan pengawasan melalui fungsi koordinasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah. Langkah ini, mencakup identifikasi sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terjadinya praktik korupsi.

“Kami turun ke lapangan mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang masih punya risiko tinggi. Dari hasil itu, KPK memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah,” ucap Budi.

Selain itu, KPK rutin melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan tingkat kerawanan korupsi di instansi pemerintah daerah. “Pengukuran ini sangat objektif karena tidak hanya memotret dari perspektif internal, tapi melibatkan para ahli dan masyarakat” ujar Budi.

KPK berharap langkah evaluasi dan pendampingan ini dapat menjadi dorongan nyata bagi pemerintah daerah, khususnya di Riau. Agar memperkuat sistem integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Diketahui, Gubernur Riau pertama yang diusut oleh KPK adalah Saleh Djasit. Ia terseret dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Kedua, adalah Rusli Zainal yang terjerat dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Serta, penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Ketiga, adalah Annas Maamun terkait kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi lahan di Riau. Sementara itu, KPK saat ini belum mengumumkan status Abdul Wahid setelah yang bersangkutan ditangkap pada 3 November 2025.

Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2025: Menjaga Kekayaan Hayati Nusantara

0
Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2025: Menjaga Kekayaan Hayati Nusantara
Poster Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (Foto: Frepik)

Link, Bail – Indonesia memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) setiap tahun pada tanggal 5 November. Peringatan ini pertama kali digagas oleh Presiden Republik Indonesia menjabat kala itu yakni Soeharto pada tahun 1993.

Hal itu tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Merujuk situs resmi Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peringatan HCPSN bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, dan pelestarian puspa serta satwa nasional.

Selain itu, momen ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran puspa dan satwa dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 1993, ditetapkan tiga jenis satwa dan tiga jenis puspa sebagai simbol nasional Indonesia.

Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional merupakan momentum bagi individu, komunitas, maupun pemerintah untuk mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melestarikan puspa dan satwa berarti menjaga keanekaragaman hayati, yang merupakan modal penting bagi keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup manusia.

Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2025 ini mengusung tema ‘Menjaga Kekayaan Hayati Nusantara’. Tema mengajak semua orang, dari anak sekolah sampai dewasa, untuk bertindak nyata untuk ikut kampanye anti plastik atau tanam bibit puspa di lingkungan.

Tema tersebut relevan karena Indonesia punya ribuan spesies unik, namun banyak yang terancam oleh perubahan iklim. Dengan tema ini, 5 November memperingati hari apa punya makna lebih dalam: hari untuk aksi, bukan hanya ucapan.

Gubernur Pimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025

0

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel, H. Muhidin didampingi Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, yang berlangsung di halaman RTMC Ditlantas Polda Kalsel, KM 21 Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (4/11/2025) pagi.

Apel tersebut melibatkan ratusan personel gabungan dari Polda Kalsel, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, BASARNAS, BNPB serta berbagai stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari apel siaga yang digelar serentak secara nasional dalam rangka menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

BMKG melaporkan bahwa sekitar 44 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Fenomena La Niña yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2026 juga menjadi perhatian serius bagi seluruh unsur penanggulangan bencana.

Pada kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan melakukan pemeriksaan pasukan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat di lapangan.

Dalam amanatnya, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan bentuk pengecekan kekuatan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana. Langkah ini penting agar seluruh unsur dapat bergerak cepat, tepat, dan bersinergi ketika menghadapi situasi darurat.

“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus siap siaga menghadapi setiap potensi bencana demi menjamin keselamatan masyarakat,” tegas Kapolri dalam amanat yang dibacakan Gubernur Kalsel.

Disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, karena berada di wilayah Ring of Fire.

Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 kejadian bencana alam nasional yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum.

Melalui apel tersebut, Kapolri menekankan delapan poin penting yang harus menjadi pedoman bagi TNI, Polri, dan seluruh stakeholder. Di antaranya adalah peningkatan deteksi dini, memastikan kesiapan sarana-prasarana, memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan simulasi secara berkala, serta memperkuat empati dalam pelayanan kepada korban bencana.

“Kita diberi amanah oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk ancaman bencana. Negara harus selalu hadir dalam setiap situasi,” kutip Gubernur Kalsel dalam amanat Kapolri.

Usai Apel, Gubernur Kalsel, H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kabinda Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dandrem 101/Antasari, Danlanud Syamsudin noor Banjarmasin, Kepala BPBD Kalsel, Basarnas, BPPB meninjau secara langsung peralatan SAR dan fasilitas penanggulangan bencana yang akan digunakan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kalsel.

Kegiatan apel ini diakhiri dengan sesi foto sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat menghadapi musim penghujan tahun 2025–2026.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin ditemui usai kegiatan menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di daerah ini.

“Mudah-mudahan kita siap bersama-sama menghadapi bencana ekstrem seperti banjir, sehingga dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat Kalsel,” ujarnya.

Selain itu, Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang segera dilakukan adalah perbaikan dan normalisasi saluran air di berbagai titik rawan genangan.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, guna memastikan tidak ada saluran air yang tersumbat atau mengalami hambatan.

“Dengan koordinasi dan gotong royong, kita harap upaya pencegahan ini bisa meminimalkan risiko bencana,” tutupnya. (tri)

MoU BRIN dan NRF Singapura: Sinergi Riset Menuju Masa Depan Inovatif

0
MoU BRIN dan NRF Singapura: Sinergi Riset Menuju Masa Depan Inovatif
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko (kiri) dan CEO NRF, John Lim (kanan) (Foto: BRIN)

Lnk, Jakarta – BRIN dan National Research Foundation (NRF) Singapura telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai kerja sama bidang riset dan inovasi. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung BJ Habibie, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025).

Naskah ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama riset internasional, mempercepat transfer teknologi, dan mendorong inovasi nasional berdaya saing global. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyatakan MoU ini membuka babak baru kolaborasi ilmiah antara kedua negara.

“MoU ini merupakan langkah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan inovasi,” ujarnya. Ia berharap, kerja sama ini dapat memperkuat dan memperluas program-program yang sudah berjalan, termasuk ekspedisi riset.

CEO NRF, John Lim, menjelaskan bahwa kesepakatan ini berakar dari Research and Innovation Ministerial Meeting di forum G20. Lim menilai MoU tersebut sebagai cerminan komitmen bersama Indonesia untuk memperkuat hubungan di bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Fondasi MoU ini dibangun antara NRF dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekitar lima tahun lalu. Melalui kesepakatan yang baru, cakupan kemitraan dapat diperluas dan memperkuat tujuan.

Diketahui, kerjasama kedua lembaga ini telah membuahkan banyak hasil. Lim menjelaskan bahwa dalam periode sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah melakukan sejumlah kolaborasi penting.

Contohnya adalah ekspedisi biodiversitas laut dalam di Laut Jawa dan kerja sama riset kelautan dengan OceanX pada tahun 2023. “Hasil dari ekspedisi tersebut sangat berharga dan telah memperdalam pemahaman tentang ekosistem laut,” kata Lim.

Prabowo Bahas Solusi untuk UMKM dan Penertiban Barang Bekas Impor

0
barang bekas impor
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Link, Jakarta – Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penindakan terhadap impor barang-barang bekas impor serta percepatan sistem digitalisasi UMKM nasional jadi perhatian khusus Presiden Prabowo.

Melalui rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025, Prabowo secara khusus memberikan sejumlah arahan penting.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah memastikan langkah penertiban terhadap barang-barang bekas impor tidak berdampak negatif terhadap pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo, kata Maman, meminta agar pemerintah menyiapkan solusi konkret berupa substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh para pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas.

“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

Maman menambahkan bahwa Presiden Prabowo menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan pedagang thrifting tetap bisa berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri. Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mematikan aktivitas ekonomi pedagang thrifting, tetapi mengarahkannya untuk mendukung industri lokal.

“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dalam pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Presiden Prabowo meminta agar sistem satu data terintegrasi, yakni Sapa UMKM, segera direalisasikan untuk mempermudah berbagai layanan bagi para pelaku usaha.

“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” tutur Maman.

Melalui Sapa UMKM, berbagai layanan seperti perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk akan diintegrasikan dalam satu sistem nasional berbasis digital. “Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi. Menurut Maman, Presiden meminta agar proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipercepat dan disederhanakan.

“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” ucapnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana awal. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah tercatat dalam program ini, namun jumlah potensialnya jauh lebih besar.

“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” kata Maman. (spy)

Berdayakan Umat, Kemenag Siapkan Regulasi Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan

0
dana sosial
Menag Nasaruddin Umar dan Sekjen Kamaruddin Amin Memberikan Arahan Pada Rapat Rutin Internal yang Digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (4/11/2025)

Link, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat. Menag menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola dana sosial keagamaan agar berdaya guna bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Hal ini disampaikan Menag dalam rapat rutin internal yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (4/11/2025). “Potensi zakat nasional ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, yang baru terealisasi sekitar Rp41 triliun,” ungkap Menag.

“Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” sambungnya.

Selain zakat, Menag juga menyoroti potensi besar dana sosial keagamaan lainnya, seperti wakaf, dam, aqiqah, dan fidyah. Menurutnya, dana tersebut perlu memiliki payung hukum dan mekanisme yang jelas agar dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya minta Ditjen Bimas Islam bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri segera menyiapkan rancangan pedoman pengelolaan dana sosial keagamaan ini. Harus ada mekanisme yang terstruktur, sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh Kanwil Kemenag dan Kankemenag kabupaten/kota,” tegas Menag.

Lebih lanjut, Menag menilai bahwa dana sosial keagamaan dapat menjadi salah satu sumber penguatan ekonomi umat, jika dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.

“Program pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan ini harus berjalan berkesinambungan. Jangan hanya bersifat karitatif, tapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi umat,” imbuhnya.

Menag juga menekankan pentingnya sinergi lintas unit kerja dan kolaborasi dengan lembaga zakat serta ormas keagamaan. “Saya ingin agar Kementerian Agama hadir sebagai fasilitator dan penggerak ekosistem filantropi Islam yang kuat dan berkeadilan,” tutupnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyambut baik arahan Menag dan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola internal dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Instrumen regulasi yang kuat akan menjadi pondasi bagi pengelolaan dana sosial keagamaan yang transparan dan terukur. Kami akan memastikan setiap unit kerja di pusat maupun daerah memiliki panduan operasional yang jelas,” ujar Sekjen.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Agama siap memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan pemanfaatan dana keagamaan berjalan efektif dan sesuai tujuan. “Dengan sinergi antar unit dan dukungan seluruh jajaran, kita bisa menjadikan potensi ini sebagai kekuatan besar dalam menggerakkan ekonomi umat,” tandasnya. (spy)