Link, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggaran ini telah diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Adapun rincian anggaran yakni Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30,0 triliun pada 2023, dan Rp38,2 triliun pada 2024. “Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/2/2024) sebagaimana dilansir rri.co.id.

Total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain, jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih. Kemudian penyusunan dapil, pengelolaan, dan pengadaan laporan serta dokumentasi logistik.

Ia menjelaskan, realisasi anggaran Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 mencapai Rp2,7 triliun atau 88,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,1 triliun. Sementara di tahun anggaran 2023, hingga 30 September 2023, telah mencapai Rp17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp30,0 triliun.

Sedangkan, untuk anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38,2 triliun. Dana tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut hanya untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran. Meski demikian, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk Pemilu 2024 dicadangkan bila terjadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran.

“Kita pokoknya sudah menyediakan cukup kok, tenang saja, termasuk kalau ada putaran kedua, kita akan sediakan. Tapi itu kalau Pilpresnya ada putaran kedua ya, jadi sudah siap kita, tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia,” ujar Isa.

Dia mengatakan, anggaran Pemilu ini merupakan investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, keberlangsungan Pemilu 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate.

“Sebaliknya, bila sampai Pemilu gagal, kita berdoa supaya tidak terjadi, maka risiko kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia akan lebih mahal nilainya. Jika dibandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu,” ucap Isa.

Link, Jakarta – Petugas KPPS wajib memberi tahu atau mendampingi, terkait alur pemilih untuk bisa menyalurkan hak suara Pemilu 2024. Alur proses pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilih, juga harus dipasang di tempat yang mudah dilihat.

Perlu diketahui, alur pemilih adalah urutan langkah yang dilakukan oleh Pemilih saat datang ke TPS hingga selesai mencoblos. Informasi alur pemilih bisa di pasang petugas KPPS di pintu masuk TPS.

Alur pemilih harus memuat informasi tentang:

• Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih, seperti membawa KTP dan surat C6.

• Jumlah dan warna kertas suara yang akan diberikan oleh KPPS, yaitu lima kertas suara dengan warna abu-abu (presiden dan wakil presiden), merah (DPR), kuning (DPD), hijau (DPRD provinsi), dan biru (DPRD kabupaten/kota).

• Cara mencoblos kertas suara dengan benar, yaitu dengan menandai lingkaran kosong di sebelah kanan nama dan foto calon yang dipilih.

• Tempat memasukkan kertas suara sesuai dengan kotak suara yang berlabel warna yang sama dengan kertas suara.

• Tanda bahwa pemilih telah selesai mencoblos, yaitu dengan memberikan tinta pada jari kelingking.

Denah TPS

Denah TPS adalah gambar/peta yang menunjukkan letak dan susunan sarana dan prasarana yang ada di TPS. Seperti ruangan atau tenda, meja, kursi, bilik suara, kotak suara, papan informasi, dan lain-lain.

Denah TPS harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

• TPS dapat dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup, seperti sekolah, balai pertemuan, gedung pemerintah, dan sebagainya. TPS tidak boleh dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

• TPS harus memiliki ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan.

• TPS harus sudah selesai dibuat paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.

• TPS harus memiliki alat penerangan yang cukup, terutama jika pemungutan suara dilakukan pada malam hari.