Beranda blog Halaman 785

Bappenas – Otorita IKN Sosialisasi Perubahan UU IKN

0
otorita ikn
Kementerian PPN/Bappenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaksanakan Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Link, Balikpapan – Kementerian PPN/Bappenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaksanakan Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam sosialisasi yang juga membahas perkembangan penyusunan perubahan peraturan pelaksana UU IKN tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak. “Kementerian PPN/Bappenas sebagai pemrakarsa UU Nomor 21 Tahun 2023 ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat lebih memahami perubahan tersebut sehingga ke depan, dapat ikut mendorong dan berkontribusi terhadap pembangunan IKN,” papar Sahli Teni.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sepakat perluasan keterlibatan publik menjadi prioritas. “Sangat penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat luas terutama yang ada di Kalimantan Timur, sebab IKN memang dirancang sebagai kota dunia untuk semua kalangan, tak terkecuali,” jelas Bambang.

Sosialisasi tersebut turut menjadi upaya mendorong akselerasi perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemdasus IKN. UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor. Pembangunan IKN merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 sekaligus upaya transformasi super prioritas (game changer) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

“Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Sahli Teni dalam sosialisasi yang melibatkan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemda Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian/Lembaga, akademisi, dan masyarakat adat.

Panelis Otorita IKN menjelaskan pokok terbaru UU Nomor 21 Tahun 2023 dari sudut pandang pelaksanaan dan basis akademis agar semua kalangan dapat dengan mudah memahami makna peraturan tersebut. UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan pada 31 Oktober 2023 melalui proses Panitia Antar Kementerian, penyelarasan Naskah Akademik, Harmonisasi RUU, dan Pembahasan Pemerintah bersama DPR RI hingga Rapat Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023.

Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menyebutkan forum sosialisasi UU IKN bersama pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur sudah kelima kalinya dilakukan.

“Hal ini menunjukkan betapa intensnya langkah-langkah penyebarluasan dan pemahaman terkait substansi UU Nomor 21 Tahun 2023 bersama masyarakat Kalimantan Timur. Poin perubahan yang juga sangat penting adalah terkait jaminan keberlangsungan pembangunan IKN, sehingga kepastian hukum pembangunan IKN sesuai tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam UU IKN akan memberikan ketegasan bagi pemangku kepentingan terkait pembangunan IKN yang berkelanjutan,” ujar Stafsus Diani.

Empat konsultasi publik sebelumnya dilakukan untuk menjaring masukan masyarakat dalam proses penyusunan UU Nomor 21 Tahun 2023, baik secara luring di Balikpapan, maupun secara daring. Untuk memenuhi prinsip meaningful public participation dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, respons atas masukan dan tanggapan telah disampaikan melalui situs, serta secara langsung. (tri)

Sumber: www.bappenas.go.id

Liga Champions 2023/2024 Tanpa Manchester United

0
Liga Champions 2023/2024 Tanpa Manchester United
Bruno Fernandes tertunduk lesu usai laga Liga Champions antara Manchester United vs Bayern Munchen, Rabu (13/12/2023). (c) AP Photo/Dave Thompson

Link, Jakarta – Kejutan terjadi Musim baru Liga Champions 2023/2024. Manchester United resmi tersingkir dari Liga Champions 2023/2024 usai dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 0-1 dalam laga matchday 6 yang dihelat di Old Trafford, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB.

Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. Bayern Munchen memastikan kemenangan berkat gol yang diciptakan Kingsley Coman di pertengahan babak kedua.

Berkat hasil ini, Manchester United harus puas finis sebagai juru kunci Grup A dengan poin 4. Sementara itu, Bayern Munchen menjadi juara Grup A dengan perolehan poin 16 dari enam laga.

Musim baru Liga Champions akhirnya tiba. Matchday 6 fase grup UCL 2023/2024 sudah menuntaskan separuh pertandingan pada Rabu, 13 Desember 2023 WIB. Daftar tim lolos 16 besar fase gugur akan segera lengkap.

Sejauh ini, sudah 14 tim dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL 2023/2024. Tersisa dua slot yang belum diisi dan masih bisa diperebutkan di matchday terakhir.

Dari 14 tim yang sudah lolos, termasuk para favorit juara seperti Bayern Munchen, Manchester City, dan Real Madrid. Tim-tim tersebut bisa finis sebagai juara grup, jadi lawan yang dihadapi di babak 16 besar nanti bisa lebih ringan.

Nah pekan ini, dua tim berikutnya bakal melengkapi daftar tim lolos fase gugur. Lanjutan Matchday 6 Liga Champions 2023/2024 akan dimainkan pada Kamis dini hari WIB nanti.

Hasil drawing fase grup Liga Champions 2023/2024

Grup A
Bayern Munchen
Manchester United
FC Copenhagen
Galatasaray

Grup B
Sevilla
Arsenal
PSV Eindhoven
Lens

Grup C
Napoli
Real Madrid
Braga
Union Berlin

Grup D
Benfica
Inter Milan
Salzburg
Real Sociedad

Grup E
Feyenoord
Atletico Madrid
Lazio
Celtic

Grup F
PSG
Borussia Dortmund
AC Milan
Newcastle

Grup G
Manchester City
RB Leipzig
Red Star Belgrade
Young Boys

Grup H
Barcelona
Porto
Shakhtar Donetsk
Antwerp
(tri)

Paman Birin Terus Dorong Peningkataan IKIP di Kalsel

0
dorong peningkatan ikip
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor nilai IKIP Provinsi Kalsel terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun masih belum masuk dalam kategori bagus.

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau biasa disapa Paman Birin berharap, meski pun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, tetapi IKIP tersebut masih tergolong sedang dan harus lebih ditingkatkan lagi.

“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kedepannya harus dioptimalkan lagi,” ujar Paman saat melalui Plt.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, drh. Suparmi, menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan, Di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Banjarbaru, selasa (12/12) pagi.

Dalam sambutannya, Paman Birin mengatakan, seiring dengan perkembangan era informasi dan keterbukaan publik, peran Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Adanya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik,” ujar Paman Birin.

Paman Birin sangat bersyukur, tren keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang positif.

“Dari angka 68,32 di tahun 2021, meningkat menjadi 68,93 di tahun 2022, lalu pada tahun 2023 sekarang ini meningkat lagi angkatnya menjadi 73,48,” paparnya.

Paman Birin berharap, melalui rakor tersebut, dalam membawa suasana berpikir konstruktif dan kaya akan gagasan. Sehingga hal ini akan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID yang ada di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan bahwa melalui kegiatan rakor tersebut, pemprov Kalsel ingin menegaskan komitmennya dalam upaya meningkatkan tata kelola PPID, sehingga kedepannya pelayanan informasi publik yang ada sekarang ini jauh lebih terbuka lagi.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. Tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik kita mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan,” katanya. (wahyu)

 

Indonesia-Bahrain Jajaki Kerja Sama Wisata Religi

0
Indonesia-Bahrain kerjasama wisata religi
Indonesia-Bahrain Jajaki Kerja Sama Wisata Religi jamaah haji dan umroh.

Link, Jakarta – Indonesia dan Bahrain tengah menjajaki kerja sama dalam pengembangan wisata religi untuk jemaah umrah dan haji. Hal itu dibahas saat kunjungan Ketua ASEAN Bahrain Council (ABC), Shaikh Daij bin Isa Al Khalifa bersama sejumlah delegasi ke Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta.

Kunjungan audiensi Shaikh Daij bin Isa Al Khalifa bersama delegasi disambut Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat, dan Sekretaris Ditjen PHU Ahmad Abdullah.

“Salah satu agenda utama kunjungan kami ke Jakarta adalah pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait pelayanan haji dan umrah di Indonesia, guna menggali informasi lebih dalam dari tangan pertama terkait dengan potensi captive market jamaah umrah dan haji Indonesia,” kata Shaikh Daij bin Isa Al Khalifa, dilansir Kemenag, Senin (11/12/2023).

Ia menambahkan, ASEAN Bahrain Council merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada upaya peningkatan hubungan bilateral di bidang ekonomi antara Bahrain dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

ABC, lanjutnya, berdiri sejak 2017 dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pembangunan Sosial (Ministry of Social Development) Kerajaan Bahrain. Anggota organisasi terdiri dari unsur pelaku ekonomi, akademisi, dan media dengan berbagai latar belakang bidang usaha serta keilmuan.

Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia langsung ditangani oleh Kementerian Agama, khususnya haji reguler. Sementara untuk penyelengaraan umrah ditangani oleh pihak swasta.

“Kami dari pemerintah mendorong selain memiliki potensi jemaah umrah terbesar, tentunya Indonesia juga berharap wisata religi dari wisatawan asal Bahrain juga bisa berkunjung ke Indonesia yang memiliki situs-situs keagamaan dan budaya. Jadi ada semacam pertukaran wisatawan dan bila ini bisa diwujudkan tentunya akan memberi keuntungan bagi kedua negara,” kata Hilman Latief. (tri)

Sumber: infopublik

Pelunasan Biaya Haji Khusus 1445 H/2024 Dibuka

0
pelunasan haji khusus 1445 H dibuka
Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie sampaikan pelunasan haji khusus 1445 H dibuka.

Link, Jakarta – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama sudah membuka tahap konfirmasi keberangkatan dan pelunasan biaya bagi jemaah haji khusus 1445 H/2024. Proses ini dibagi dalam dua tahap.

“Untuk tahap pertama berlangsung setiap hari kerja dari 12 – 15 Desember 2023. Sementara untuk tahap kedua berlangsung setiap hari kerja dari 26 – 29 Desember 2023,” terang Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Kuota haji khusus 1445 H/2024 berjumlah 17.680 orang, terdiri atas 16.305 kuota jemaah dan 1.375 kuota petugas PIHK. Ini merupakan 8% dari total kuota haji Indonesia yang berjumlah 221.000.

Menurut Anna Hasbie, pihaknya telah mengirim surat kepada para Pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan juga Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus. Surat itu disertai lampiran daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melakukan konformasi dan pelunasan Bipih Khusus.

“Ada 16.128 nama jemaah haji khusus 1445 H/2024  berdasarkan daftar tunggu dan 177 jemaah lansia yang berhak melakukan konfirmasi keberangkatan dan pelunasan pada Tahap 1. Totalnya 16.305 orang. Ini daftar namanya sudah kami serahkan kepada para pimpinan PIHK dan BPS Bipih. Daftar nama mereka juga diakses melalui website haji.kemenag.go.id,” sebut Anna Hasbie.

“Untuk daftar nama jemaah haji khusus yang masuk kuota tambahan, akan kami informasikan kemudian,” sambungnya.

Bagi Jemaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar berhak melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus tetapi terdaftar pada PIHK yang izinnya dinyatakan tidak berlaku, lanjut Anna Hasbie, maka pelunasan Bipih Khususnya dilakukan pada PIHK yang izinnya aktif. Caranya, jemaah yang bersangkutan melakukan proses perpindahan antar PIHK sesuai dengan pilihan mereka.

“Jemaah Haji Khusus atau PIHK yang melakukan proses perpindahan agar melapor kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK atau kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi domisili,” jelasnya.

“Jika terdapat sisa kuota setelah tahap kedua, maka pengisian sisa kuota akan dilakukan berbasis PIHK sesuai kesiapan PIHK dan jemaah,” lanjutnya.

Anna Hasbie menambahkan, tahun ini kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dijadikan sebagai persyaratan pelunasan. Untuk itu, jemaah haji khusus diminta segera mendaftarkan diri sebagai peserta aktif JKN.

“Untuk kepesertaan JKN bagi jemaah haji khusus, tahun ini dipersyaratkan untuk pelunasan. Tahun lalu, JKN dipersyaratkan juga tapi untuk pengembalian keuangan,” tandasnya. (tri)

Korupsi Makin Canggih, Dibutuhkan Teknologi Terkini Cegah Korupsi

0
teknologi terkini untuk cegah korupsi
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Link, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Air yang lebih sistemik, masif, serta memanfaatkan teknologi terkini. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.

“Korupsi sekarang ini makin canggih, makin kompleks, bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyayangkan banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya mengevaluasi secara menyeluruh upaya pemberantasan korupsi.

“Kita perlu mengevaluasi total, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta urusan perizinan berbasis digital berupa Online Single Submission.

“Online Single Submission (OSS) jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat ini juga sangat membantu, one map policy saya kira memang belum selesai tetapi sudah 60-70 persen selesai dan 2024 akan kita selesaikan. Ini akan sangat membantu memagari orang untuk tidak korupsi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menegaskan pentingnya penguatan regulasi di level undang-undang (UU) untuk mencegah tindak korupsi, seperti UU Perampasan Aset Tindak Pindana dan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

“Menurut saya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” ujar Presiden.

“Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (tri)

Heboh Lima Mayat di Kampus UNPRI Medan

0
mayat di UNPRI Medan
5 mayat ditemukan di dalam bak berwarna biru di lantai 9 UNPRI Medan.

Link, Medan  – Dalam beberapa hari ini jagat maya dhebohkan dengan beredarnya video yang berisikan keberadaan dua mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan di Jalan Sampul, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) viral di media sosial.

“Ada mayat di UNPRI lantai 9,” ucap perekaman video sambil menunjukkan lokasi penemuan mayat tersebut, Selasa (12/12).

Setelah video itu viral, personel Sat Reskrim Polrestabes Medan langsung mendatangi lokasi kampus UNPRI Medan pada Senin (11/12) malam. Namun saat itu kedatangan aparat kepolisian sempat mendapat penolakan dari pihak UNPRI.

“Pihak kampus UNPRI tidak kooperatif karena sempat menolak pada saat kita mau lakukan olah TKP,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa sebagimana dilansir cnnindonesia.com .

Meski sempat dihalangi, aparat kepolisian berhasil masuk ke dalam kampus untuk melakukan penggeledahan. Sayangnya saat itu kondisi lantai 9 tersebut sudah dibersihkan dan tidak ada lagi bak air tempat diduga jenazah berada.

“Saat petugas datang, lokasi lantai 9 tersebut sudah dibersihkan, tidak seperti yang tampak di video yang beredar,” jelasnya.

Tak hanya itu, polisi juga melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan lainnya. Namun, kondisi ruangan dalam keadaan terkunci.

“Kaitannya video yang beredar dua hari ini, jadi kami melaksanakan olah TKP dan pengumpulan data-data kaitannya dengan dugaan adanya jenazah di lokasi parkir Kampus UNPRI Medan.

Petugas kembali mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Selasa (12/12). Saat ini polisi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap video itu.

Lebih jauh Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan, setelah melakukan penggeledahan, pihaknya menemukan lima mayat tanpa identitas di kampus tersebut.

“Dari penggeledahan, temuan sementara ada 5 mayat masing-masing 4 mayat pria dan 1 mayat wanita,” kata Fathir kepada CNN, Selasa (12/12).

Fathir mengaku penyidik masih mendalami temuan mayat di kampus tersebut termasuk asal muasalnya.

“Seluruhnya ditemukan di salah satu ruangan di lantai 15. Sedang kami dalami,” jelasnya.

Kondisi mayat tanpa identitas itu telah membusuk dan ditempatkan di dalam bak berwarna biru berisi air di lokasi parkiran lantai 9 kampus tersebut. (tri)

Pemeliharaan Revitalisasi Proyek Penataan Kawasan Sekumpul Segmen 1 Tanggung Jawab Dinas PUPR Banjar

0
Revitalisasi Proyek Penataan Kawasan Sekumpul Sekmen 1
Revitalisasi Proyek Penataan Kawasan Sekumpul Sekmen 1 sudah beberapa kali mengalami kerusakan.

Link, Martapura – Belum dua tahun dilakukan Final Hand Over  (FHO), Revitalisasi Proyek Penataan Kawasan Sekumpul  Sekmen  1 sudah beberapa kali mengalami kerusakan. Gilirannya,  urusan pemeliharaan dan perbaikan kini menjadi tanggung jawab Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banjar.

Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi saat dikonfirmasi, membenarkan perihal tersebut.

“Untuk pemeliharaan Segmen 1 memang kini telah masuk di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Bidang CK. Bahkan, pada Juni – Juli 2023 lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan, seperti paving block yang rusak, dan beberapa item lainnya,” ujarnya.

Untuk besaran anggaran per pemeliharaan di Revitalisasi Proyek Penataan Kawasan Sekumpul  Segmen 1 Kawasan Sekumpul, lanjut Iwan Junaidi, yakni sekitar sebesar Rp100 Juta.

“Untuk pemeliharaan paving block yang rusak, sementara ini hanya kita lakukan penambalan dengan cor semen. Sebab, paving block serupa sulit didapatkan, dan harus mencari keluar daerah. Insya Allah di 2024 sebelum pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul (Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani) akan kita ganti menyesuaikan paving block yang ada, tak terkecuali bollard jalan,” katanya.

Sedangkan untuk empat unit mini gapura di samping kiri kanan ruas Jalan Sekumpul, tempatnya didekat jembatan irigasi yang kali ini mengalami kerusakan, yakni bagian lapisan luar terkelupas hingga menyebabkan besi baja di dalamnya berkarat, tengah dilakukan mitigasi timnya di lapangan untuk menentukan metode yang tepat dalam melakukan perbaikan.

“Kita tidak berani kalau berbicara bagaimana spesifikasinya, karena saya tidak terlibat saat melakukan penanganan. Yang jelas, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan mini gapura tersebut dibangun menggunakan baja ringan dan dibungkus dengan kalsiboard. Jadi, masih kita pikirkan metode perbaikannya,” ucapnya.

Iwan Junaidi juga memastikan di 2024 mendatang Dinas PUPRP Kabupaten Banjar kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 Juta untuk kegiatan per pemeliharaan.

Untuk diketahui, 13 September 2022 lalu Proyek Revitalisasi Penataan Kawasan Sekumpul Segmen 1 yang dilaksanakan PT Cahaya Sriwijaya selaku kontraktor proyek sudah dilakukan FHO.

Pada segmen 1 tersebut pekerjaan  melingkupi Jalan Lingkungan, Gerbang Kawasan Pedestrian, Drainase, dan Street Furniture, serta Pekerjaan Ruang Terbuka Publik dengan nilai kontrak Rp32,12 Miliar/2021. Hingga kini sudah beberapa kali mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan, diantaranya seperti paving block K400, tactile paving berbahan karet rubber yang terlepas, tak terkecuali bollard jalan yang juga terlepas. (zainuddin)

Gubernur Berikan Penghargaan Adiwiyata ke 45 Sekolah 

0

Link, Banjarbaru – Sebanyak 45 Sekolah Dasar hingga Menengah, menerima penghargaan Adiwiyata dari Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor.

Adapun 45 penghargaan terdiri dari Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2 sekolah, Adiwiyata Nasional 15 dan Adiwiyata Provinsi sebanyak 28 sekolah.

Penyerahan diserahkan Paman Birin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana, di gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru pada Selasa, (12/12) pagi.

Gubernur Paman Birin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengapresiasi kepada sekolah yang telah menerima penghargaan Adiwiyata.

Menurut Paman Birin, Adiwiyata adalah gerakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup mulai dari lingkungan sekolah. Program ini mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga membentuk sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Paman Birin menginginkan, program ini hendaknya tidak dinilai dari penghargaan semata. Bukan dari banyaknya sekolah yang meraih penghargaan. Namun yang harus menjadi cita-cita adalah seluruh warga sekolah dapat benar-benar menerapkan dan menjadi contoh di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

“Harapanya bukan hanya disekolah tetapi para peserta didik dapat menjadi duta lingkungan di lingkunganya masing-masing,” katanya.

Menurut Paman Birin, peserta didik sebagai generasi penerus di masa yang akan datang diharapkan tumbuh menjadi pemimpin bijak yang peduli pada pembangunan bangsa dengan tetap menjaga lingkungan hidup.

“Pada kesempatan ini juga, saya mengajak kita semua untuk mulai melakukan hal-hal baik untuk lingkungan hidup,” katanya.

Kepala Sekolah SMP N 1 Kusan Hulu Misnawati mengaku pihaknya menggalakan penanaman dilingkungan sekolah sama seperti yang dilakukan Paman Birin dalam program revolusi hijau. Selain itu sekolahnya juga melakukan penataan lingkungan agar terlihat bersih dan asri.

Untuk tahun depan, Misnawati menargetkan sekolahnya bisa naik kelas untuk mendapatkan pengahargaan Adiwiyata Nasional.

“Alhamdulillah tahun ini dapat Adiwiyata Provinsi ini baru pertama, Mudah-mudahan tahun depan bisa Adiwiyata Nasional,” tutupnya.

Untuk penghargaan Adiwiyata Mandiri mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 2,5 juta, Penghargaan Adiwiyata Nasional Rp 2 juta, dan Adiwiyata Provinsi sebesar Rp 3 juta. Selain itu, seluruh penerima juga mendapatkan bantuan 1 set berisi 3 tempat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut daftar sekolah penerima Adiwiyata Mandiri diantaranya SDN Pengambangan 5 Banjarmasin dan SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

Sedangkan penerima Sekolah Adiwiyata Provinsi diantaranya SMAN 1 Bintang Ara, SMPN 1 Juai 3. SMPN 3 Batumandi, SDN Antasari, SDN Binderang, SDIT An Nur, SDN Rangda Malingkung I, SDN Binuang 2, SDN Binuang 6, SMPN 1 Candi Laras Utara, SMPN 1 Sambung Makmur, SDIT Ukhuwah 2, SDN Karang Mekar 5.

Selanjutnya, SDN Pekauman 1, SDN Pengambangan 8, SDN Teluk Tiram 6, SDN Kuin Utara 1, SDN Mawar 8, SDN Kuin Cerucuk 1, SDN Sungai Mia 11, SDN Banua Anyar 3, SMPN 18 Banjarmasin, SMPN 19 Banjarmasin, SDN 1 Bayansari, SDN Kerta Buwana, SMPN 1 Satui, SMPN 1 Kusan Hulu, SMPN 1 Kusan Hilir.

Sekolah Adiwiyata Nasional diantaranya SD Santa Maria, SDN Kelayan Timur 2, SMPN 30 Banjarmasin, SMAN 4 Banjarbaru, SDN Maburai, SMPN 2 Muara Uya, SMPN 4 Tanjung, MTsN 4 Tabalong, MTs Ar-Raudlah, SMAN 1 Tanjung, SDIT Ourrata A’yun, MTsN 4 Tapin, SMP Indocement Tarjun, SMAN 1 Pulau Laut Timur, SMKN 1 Kotabaru. (tri)

Layanan Pindah Memilih Dibuka Hingga H-7 Pemilu

0

Link, Banjarbaru – Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru. Untuk itu, hingga kini KPU masih membuka layanan pindah memilih untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hak itu diungkap, Komisioner KPU Banjarbaru Divisi Data dan Informasi, Normadina. Ia pun mengatakan, waktu yang optimal dalam penyusunan DPTb tinggal satu bulan lagi.

“Kami menarik mundur dari tahapan pemilu yaitu 14 Februari 2024, maka waktu optimal kamu untuk menyusun DPTb ini tinggal 1 bulan saja,” ungkap Dina, Selasa (12/12/2023).

Ia menjelaskan, untuk kategori yang bisa pindah memilih terbagi menjadi dua. Yaitu, jika pindah memilih H-30 sebelum masa pemilu, maka yang akan dilayani ada 7 kategori.

“7 kategori ini adalah bekerja di luar domisili, pindah tugas pindah domisili, tugas belajar. Kemudian sakit tahunan, sedang rehabilitasi panti sosial, tahanan, atau yang sedang di rehab narkoba,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelayanan kedua, yang pindah memilih H-7 sebelum masa Pemilu. Maka yang akan dilayani hanya 4 kategori, seperti pindah tugas, tugas di tempat lain saat hari H, pasien rumah sakit, dan tugas belajar.

“Sehingga kami pun bekerja sama dengan 2 rumah sakit besar di Kota Banjarbaru, yaitu Syifa Medika dan RSD Idaman. Untuk mendata layanan pindah memilih,” tambahnya.

Diketahui, hingga kini layanan pindah memilih didominasi oleh pemilih pindah keluar. Tercatat sebanyak 79 orang melakukan pindah memilih keluar, dengan rincian 42 orang pemilih perempuan dan 37 orang pemilih laki-laki. (wahyu/BBAM)