Beranda blog Halaman 798

Kuasa Hukum Elly Kecewa Kadisdik Tak Hadir di RDP

Penulis
zai
-
0
Kuasa hukum Elly Meliyani
Kuasa hukum Elly Meliyani, Supiansyah Darham (berkacamata) saat didampingi Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar Gt Abdurrahman.

Link, Martapura – Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar tampa kehadiran Liliana Peni, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar. Kuasa hukum Elly Meliyani yang diberhentikan sebagai tenaga kontrak di bagian Umum Kepegawaian (Umpeg) pun mengaku kecewa.

“Kami berharap perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di internal Disdik Kabupaten Banjar. Namun, dengan ketidak hadiran Kepala Dinas, tentu kami merasa kecewa. Sebab, kami sudah meluangkan waktu, begitu juga anggota dewan agar dapat berhadir dalam pertemuan hari ini,” ujar Supiansyah Darham, Kuasa Hukum Elly Meliyani, kepada Linkalimantan.com, Jumat 1 Desember 2023.

Jika perkara pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada 21 November 2023 lalu di Disdik Kabupaten Banjar tidak dapat diselesaikan, lanjutkuasa hukum Elly yang akrab disapa Supi ini lebih jauh, dikhawatirkan akan merambat ke persoalan lainnya.

“Kalau tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, ujung-ujungnya akan dibentuk Tim Panitia Khusus (Pansus). Tentu perosalan PTT ini juga akan merambat ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya,” ucapnya.

Pemberhentian Elly Meliyani sebagai tenaga kontrak di bagian Umpeg di Disdik Kabupaten Banjar tersebut dinilai Supi telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Pekerjaan dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yakni pemberhentian harus ada Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan SP 3, yang masing-masing berlaku paling lama 6 bulan.

Sebelumnya, Sekretaris Disdik Kabupaten Banjar, Jahriah mengaku dalam gelaran RDP yang dipimpin Gusti Abdurrahman (Antung Aman) sebagai Ketua Komisi IV DPRD tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah alasannya.

“Karena yang diharapkan berhadir Kepala Dinas untuk dimintai klarifikasi. Dan kemungkinan akan jadwalkan lagi untuk RDP. Dan memang, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum dan DPRD sudah menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya meminta persoalan ini agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Ketika ditanya apakah sebelum menerbitkan surat pemberhentian sudah diterbitkan SP?

Jahriah mengakui memang tidak ada menerbitkan SP. Sebab, berdasarkan kontrak kerja, Disdik dapat memberhentikan tanpa SP dan terguran terlebih dahulu. “Artinya, yang kami pegang sudah berkekuatan hukum,” sanggahnya.

Ditanya apakah pemberhentian PTT tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)?

Sebagai orang baru di lingkungan Disdik Kabupaten Banjar, dirinya mengaku tidak terlalu memahami persoalan tersebut. (zainuddin/BBAM)

Diskominfo Kabupaten Badung Gandeng 24 Medsos Lokal

Penulis
wahyu
-
0
Diskominfo Kabupaten Badung
Jajaran DKISP Kabupaten Banjar dan puluhan awak media berkunjung ke Diskominfo Kabupaten Badung

Link, Bali – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam menyebarkan informasi seluas luasnya kepada masyarakat salah satunya melalui kerjasama dengan media sosial lokal.

Dijadikannya 24 medsos sebagai sarana penyebaran informasi tersebut terungkap saat studi tiru Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar dan puluhan awak media berkunjung ke Diskominfo Kabupaten Badung, di Badung Command Center, Bali, Kamis (30/11/2023) siang.

Kapala Diskominfo Kabupaten Badung I Made Rai Suarimbawa melalui stafnya Wira mengatakan, kerjasama tersebut ditentukan dengan banyaknya jumlah followers yang dimiliki akun medsos dan sudah terverifikasi oleh pihaknya. Menyebar informasi penting Pemkab Badung melalui medsos lokal tersebut dinilai sangat efektif dan efesien, dimana pembayaran dihitung perpostingan dengan tidak merubah atau menambah isi berita atau caption yang disedikan oleh Diskominfo Badung.

” Memang ada banyak medsos yang jumlah pengikutnya cukup banyak, akan tetapi itu bisa dibeli, hal ini diketahui ketika konten yang mereka buat hanya di like beberapa orang,” jelasnya.

Sementara terkait jaringan wifi gratis Kasi Pengelolaan Informasi Publik I Made Rai Suarimbawa mengatakan,dengan 987 lokasi layanan publik wifi gratis, seperti kantor camat, Puskesmas, Pustu, kantor desa, obyek wisata, hingga SD dan SMP, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp24,8 Miliar pertahunnya.

Kepala DKISP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith sampaikan terima kasihnya atas sambutan Diskominfo Badung. Banyak hal yang menarik didapat oleh pihaknya pada studi tiru tersebut, terutama kerjasama dengan para jurnalis, termasuk media apa saja yang digunakan untuk penyebaran informasi pemerintah daerah.

Selain itu terkait wifi gratis yang diterapkan oleh Pemkab Badung dengan besaran anggaran dana yang ada, Menurut Aidil Basith harus ditiru karena pembinaan SD SMP adalah kewajiban dari pemerintah.

” Kita juga sudah ada wifi gratisnya dibeberapa titik, kantor kecamatan juga yang dipakai masyarakat ketika jam kantor selesai. Kedepannya kita akan mengembangkan wifi gratis untuk SD dan SMP secara bertahap,” ujarnya.

Hadir mendampingi Kepala DKISP Banjar, Sekretaris Faisal, Kabid IKP Noor Syawly Syahri, Kasi Hubungan Media Layanan Informasi Publik M Lutfi dan Kasi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik M Faihal Rizal. (wahyu/BBAM)

 

Bangunan Tidak Layak, Komisi IV Sidak Puskesmas Martapura 2 

Penulis
zai
-
0

Link, Martapura – Layanan kesehatan sementara Puskesmas Martapura 2, yang menggunakan ruko tiga lantai di samping ruas Jalan Veteran. Dinilai tidak layak, oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrahman.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, yang akrab disapa Antung Aman saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) perdana Komisi IV ke bangunan ruko tiga lantai yang dijadikan pusat layanan sementara pasca bangunan gedung UPT Puskesmas Martapura 2, Jalan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura mengalami keretakan dan harus dikosongkan pada 19 Juli 2023 lalu.

“Berdasarkan hasil peninjauan Komisi IV, bangunan ruko tiga lantai tersebut sangat tidak layak difungsikan sebagai Puskesmas sementara. Terlebih, para pegawainya tidak memiliki ruangan dan terpaksa hanya duduk lesehan,” ujarnya usai melakukan Sidak pada, Jumat (1/12/2023) sekitar 9.00 Wita.

Ditanya apakah layanan kesehatan UPT Puskesmas Martapura 2 di samping ruas jalan Veteran harus kembali dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak?

Politisi Senior Golkar ini menjelaskan, tentu proses pemindahan harus berdasarkan anggaran.

“Bangun ruko tiga lantai ini saja biaya per tahunnya sebesar Rp150 Juta, karena biaya sewa satu toko pertahun Rp 50 Juta. Karena itu, kedatangan kami kemari untuk menanyakan langsung kepada Kepala UPT Puskesmas. Namun yang bersangkutan masih berada di luar daerah,” katanya.

Usai meninjau bangunan layanan sementara UPT Puskesmas Martapura 2. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar juga melakukan peninjauan di gedung UPT Puskesmas Martapura 2, Jalan Pangeran Abdurrahman yang berhenti dioperasikan karena mengalami keretakan.

“Kalau kami lihat, bangunan Puskesmas Martapura 2 ini tidak dapat difungsikan. Terlebih berdasarkan keterangan pihak Puskesmas, Dinas PUPRP sudah memberikan keterangan bahwa bangunan tersebut memang tidak layak difungsikan. Kalau memang tidak layak, mau direlokasi kemana?” katanya.

Atas dasar tersebutlah, Komisi IV DPRD dalam waktu dekat ini akan memanggil sejumlah instansi terkait, baik Dinas Kesehatan (Dinkes), PUPRP Kabupaten Banjar, serta Kepala UPT Puskesmas Martapura 2 untuk minta kejelasan dan langka apa yang akan diambil kedepannya.

“Kalau ditelusuri, sepertinya kesalahan ada di perencanaan awal. Dengan kontur tanah lembek, tanah rawa, harusnya perencanaan lebih matang. Karena itu, kita akan minta keterangan instansi terkait seperti apa langkah kedepannya. Apakah bangunan Puskesmas yang retak ini dibiarkan begitu saja atau mau dijadikan apa? Karena ini aset negara,” ucapnya.

Jika tetap dibiarkan tanpa adanya upaya lainnya, tambah Antung Aman. Dikhawatirkan bangunan tersebut akan menjadi rumah hantu. (zainudin/BBAM)

Dunia Tidak Akan Memberikan Semua Keinginan

Penulis
safar
-
0

Bismillahirohmannirrohim
Dunia ini tidak pernah memberikan semua yang kita inginkan. Inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, supaya kita tidak stress ketika kita sudah berusaha mengenai sesuatu, kemudian tidak tercapai.

Safariyansyah, BUDAYAWAN SPIRITUAL
Catatan di Beranda Kota Martapura

Hendaklah kita pahami, sejak awal bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak memberi semuanya. Menjalani kehidupan dunia ini tidak semua yang kita harapkan adalah pasti kita peroleh. Apa pun profesi yang dijalani setiap orang. Termasuk para politisi yang saat ini tengah bertarung dalam kontes teater politik lima tahunan, Teater itu adalah Pileg dan Pilpres Pemilu 2024.

Kerasnya persaingan untuk memperoleh hasil maksimal kian terasa. Bukan hanya para pelaku utama kontestasi politik saja, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Karena tak jarang dalam perjalanannya banyak trik dan intrik yang digunakan. Bahkan tak jarang juga yang menghalalkan segala cara.

Ya, begitulah kontes politik yang sering kita lihat. Dampaknya juga beranek ragam. Stres hingga memutuskan mengakhiri hidup menjadi berita yang juga sudah biasa kita dengar. Tragis memang.

Begitulah realitanya, maka jikalau orang tidak mempunyai pegangan sangatlah berbahaya, melihat kondisi dan situasi keadaan sekarang ini. Perlu ada pondasi atau pilar yang kuat yang diatasnya akan kita bangun. Semua pemikiran kita, keyakinan kita, dan amal perbuatan kita kalau tidak akan roboh.

Berkata Salafus Sholeh; “bahwanya kita harus mempunyai pegangan dalam hidup ini, supaya kita beruntung (tidak rugi) dan ketika kita melakukannya tetap stabil (punya pegangan kokoh)”.

Modal ini perlu kita kelola dengan benar dan serius (tidak asal) sebagaimana disebutkan dalam QS Surat An-Najm 39-41

“Bahwasannya sorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna”.

Perlu kita ketahui pondasi atau pilar-pilar yang kuat, yang akan kita bangun diatasnya, pemikiran, keyakinan dan amal perbuatan kita dalam berbisnis menuju kepada Allah supaya tetap kokoh/kuat. Selagi kuat pondasinya, maka semua perilaku kita akan mantap dan kuat. Kalau pondasi dan pilarnya tidak kokoh maka kitapun akan roboh (Na’udzubillah).

AFWAN
WASSALAM

Kemenag Mulai Persiapan Operasional Ibadah Haji 2024

Penulis
tri
-
0
ibadah haji 2024
Kemenag mulai mempersiapkan operasional penyelenggaraan ibadah haji 2024 M.

Link, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mulai mempersiapkan operasional penyelenggaraan ibadah haji 2024 M. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memberangkatkan tim pengadaan akomodasi dan katering untuk mulai mempersiapkan hotel dan konsumsi jemaah di Arab Saudi.

“Tim Akomodasi dan Tim Katering sudah berangkat ke Arab Saudi pada 27 November 2023,” terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid di Jakarta, rabu (29/11/2023).

“Tim Transportasi akan menyusul, berangkat ke Arab Saudi pada 30 November 2023 untuk menyiapkan kebutuhan layanan bus bagi jemaah ibadah haji 2024 M,” sambungnya.

Menurut Subhan, jemaah haji Indonesia akan tinggal di Arab Saudi selama lebih kurang 41 hari. Selama sembilan hari di Madinah dan sisanya di Makkah. “Tim akan mempersiapkan hotel jemaah baik di Makkah dan Madinah,” jelas Subhan.

Untuk layanan katering, tahun 2024 jemaah haji 2024 akan mendapat 126 kali makan, terdiri atas: 27 kali makan di Madinah, 84 kali makan di Makkah, dan 15 kali makan selama di Arafah dan Mina (Armuzna). Selain itu, jemaah juga mendapat 1 kali snack berat di Muzdalifah.

“Tim akan menyiapkan pengadaan dapur penyedian layanan haji di Arab Saudi. Mereka harus dapat menyiapkan makanan bercita rasa nusantara,” papar Subhan.

Selain akomodasi dan katering, jemaah haji Indonesia juga akan mendapat layanan transportasi. Ada tiga jenis layanan transportasi. Pertama, layanan dari bandara Madinah ke hotel di Madinah (dan sebaliknya). Kedua, layanan bus antar kota dari Madinah ke Makkah (dan sebaliknya). Ketiga, layanan dari bandara Jeddah ke hotel di Makkah (dan sebaliknya). Keempat, layanan bus salawat.

“Tim transportasi akan menyiapkan pengadaan armada bus yang digunakan jemaah haji Indonesia. Kita sudah rumuskan sejumlah spesifikasi kendarannya, termasuk usia tahun pembuatan maksimal 5 tahun,” tegasnya.

“Tim akomodasi, katering, dan transportasi akan bertugas lebih kurang 30 hari di Arab Saudi. Semoga proses pengadaan layanan bisa berjalan lancar dan optimal,” tandasnya. (tri)

Pemecatan Elly Meliyani Tenaga PTT Selagi Umroh Berbuah Usulan Pansus

Penulis
zai
-
0
pemecatan Elly Meliyani
RDP Komisi IV DPRD bersama Disdik Kabupaten Banjar pada, Kamis (30/11/2023) dengan agenda menindaklanjuti Perihal Pemberhentian PTT di Disdik Kabupaten Banjar.

Link,Martapura – Keputusan Disdik Kabupaten Banjar melakukan pemecatan  Elly Meliyani, tenaga kontrak di bagian Umum Kepegawaian (Umpeg) pada Dinas Pendidikan (Disdik), berbuntut panjang. Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah tersebut.

Pemecatan Elly Meliyani, tenaga kontrak di bagian Umpeg Disdik Pemkab Bajar  pada 21 November 2023 lalu selagi menjalan ibdaha umroh mendapat respon keras dari DPRD Kabupaten Banjar.

“Untuk mengungkap tuntas masalah ini saya usulkan pembentukan Tim Pansus,” ujar Rofiqi usai menghadiri gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama Disdik Kabupaten Banjar pada, Kamis (30/11/2023) dengan agenda menindaklanjuti Perihal Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Disdik Kabupaten Banjar.

Secara kultur tambanya, Kabupaten Banjar adalah daerah Islami, dan berjuluk sebagai Kota Serambi Makkah. Ketika ada seorang pegawai atau PTT tengah menjalankan ibadah umrah diberhentikan, menurutnya itu hal yang salah apapun alasannya

Sebab, lanjut HM Rofiqi lebih jauh, berdasarkan keyakinan masyarakat di Kabupaten Banjar, umrah dan berhaji ke tanah suci merupakan panggilan Allah SWT.

“Kalau PTT ini diberhentikan dengan dalih tidak masuk kerja selama 3 hari di Februari dan 11 hari selama menjalankan ibadah umrah, inikan tidak adil. Karena ada PTT di Kabupaten Banjar yang tidak masuk kerja selama satu tahun tidak diberhentikan, saya punya datanya,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menilainya, pemberhentian PTT dengan alasan keagamaan merupakan salah satu tindakan penistaan terhadap agama.

“Hal ini juga harus dikaji. Karena itu, kami dari Fraksi Gerindra dan fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Banjar akan segera membentuk Tim Pansus Umrah. Biar masyarakat tahu dan tereduksi, bahwa hal-hal seperti ini harus kita lawan. Ini duit negera bukan duit punya dia, kok sok-sokan memberhentikan orang, inikan kacau,” ucapnya.

Dengan terbentuknya Tim Pansus, tambah HM Rofiqi lebih jauh, tentunya tidak hanya persoalan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dapat diungkapkan. Melainkan, beberapa proyek yang terindikasi adanya dugaan korupsi dapat terungkap.

“Positif Tim Pansus akan dibentuk, kalau perlu kita minta atensi dari KPK. Karena saya yakin banyak penjahat yang melakukan korupsi pada proyek Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (zainuddin/BBAM)

Hadapi Bencana, BPBD Banjar Gelar Apel Siaga

Penulis
wahyu
-
0
hadapi ancaman bencana alam
Pemkab Banjar dan jajarannya menggelar apel siaga bencana alam di musim hujan.

Link, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Apel Siaga Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang (ROB) tahun 2023, di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar, Martapura Kamis (30/11/2023) pagi.

Selaku pembina apel Asisten Pemerintahan dan Kesra H Masruri yang membacakan sambutan Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, penanggulangan bukan hanya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

” Apel siaga ini salah satu bentuk kesiapsiagaan, antisipasi dan mitigasi dalam mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat bencana,” katanya.

Masruri menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG wilayah Kabupaten Banjar awal musim hujan terjadi pada bulan November dan puncaknya pada bulan Januari 2024.

” Masyarakat perlu waspada terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang dan puting beliung,” ujarnya.

Apel Siaga ini diikuti antara lain dari TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial P3AP2KB Banjar dan PMI dalam mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin puitng beliung dan banjir ROB.

Sementara Kepala BPBD Banjar Warsita menambahkan, beberapa wilayah di Kabupaten Banjar yang rawan banjir yaitu Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sungai Tabuk, Astambul, Martapura Kota, Martapura Barat dan Martapura Timur sedangkan rawan banjir rob di wilayah kecamatan Aluh-Aluh.

Kesiapan dari BPBD Banjar sendiri dalam antisipasi bencana banjir dari segi peralatan atau perlengkapannya antara lain perahu karet, lipat dan  perahu mesin.

Dalam kesempatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra didampingi Dandim 1006 Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring, Kabag SDM Polres Banjar Kompol M Andi Wijaya dan Kepala BPBD meninjau kesiapan perlengkapan bencana banjir. (wahyu/BBAM)

Bapemperda DPRD Banjar Baru Selesaikan 6 Raperda

Penulis
zai
-
0
Bapemperda
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi mengaku sudah memberikan pemberitahuan kepada para Komisi untuk menyelesaikan pembahasan raperda.

Link, Martapura –  Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar patut disoal. Betapa tidak! Dari 15 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) hingga di penghujung 2023 ini baru 6 Raperda yang benar-benar dirampungkan.

Sejumlah pembahasan yang menyangkut program pembentukan peraturan daerah di tingkat Komisi DPRD Kabupaten Banjar belum maksimal. Padahal Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi mengaku sudah memberikan pemberitahuan kepada para Komisi.

“Bapemperda sudah beberapa kali mengingatkan kepada masing-masing komisi agar segera menyelesaikan pembahasannya,” akunya.

Lebih jauh, Saidan mengungkapkan dari 15 Propemperda 2023, 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan pembahasan sudah memasuki pendapat akhir tinggal difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov), 6 diantaranya telah rampung. Sisanya masih belum selesai,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi pada, Rabu (29/11/2023).

Lima Raperda yang belum selesai dilakukan pembahasan tersebut, papar Politisi Demokrat ini lebih jauh, yakni Raperda Ketertiban Umum yang dibahas Komisi I, Raperda Bangunan Gedung dan Raperda Pemakaman yang dibahas Komisi III DPRD Kabupaten Banjar.

“Untuk Raperda perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah baru diajukan penyampaian oleh eksekutif. Sedangkan Raperda Toko Swalayan sudah selesai dibahas Komisi II. Namun, atas permintaan Komisi II, Raperda tersebut di-pending dahulu, dan sampai saat ini masih belum ada tindak lanjutnya,” ucapnya. (zainuddin/BBAM)

Hadiri COP28 Jokowi Bertolak ke Dubai

Penulis
tri
-
0
hadiri COP28
Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Kamis, 30 November 2023 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Vico

Link, Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Kamis, 30 November 2023 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Di Dubai, Presiden Jokowi antara lain akan menghadiri World Climate Action Summit (WCAS) COP28.

“Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission.

“Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” jelasnya.

Selain menghadiri KTT COP28, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengadiri Leaders’ Event: Transforming Food Systems in the Face of Climate Change. Presiden Jokowi juga akan mengadiri KTT G77 dan Tiongkok, serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral.

“Saya dan rombongan insyaallah akan kembali ke Jakarta tanggal 3 Desember, Minggu pagi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Dubai yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (tri)

SMS Blast dan Status Bar Media Cegah Hoaks

Penulis
tri
-
0
SMS blast
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Humas Kominfo)

Link, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggunakan berbagai media dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024, termasuk dengan SMS blast dan status bar atau tanda sinyal di gawai.

Demikian dikatakan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, dalam dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).

“Kominfo bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi dan pencegahan hoaks melalui SMS Blast dan status bar (tanda sinyal di gawai) kepada pengguna layanan seluler, serta pembuatan WhatsApp channel,” kata Budi Arie Setiadi.

Menkominfo Budi Arie mengatakan, program SMS Blast ditujukan pada seluruh pengguna telepon genggam secara rutin sampai terselesaikannya seluruh rangkaian Pemilu.

Pesan dalam diseminasi informasi dengan narasi Pemilu Damai 2024 juga berupaya menjawab berbagai isu mengenai Pemilu.

Mulai dari peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi SARA, antiperpecahan atau polarisasi, dan antihoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai.

“Narasi ini mengajak pemilih, khususnya pemilih muda, menciptakan Pemilu Serentak 2024   dengan Damai serta membangkitkan kepedulian masyarakat dan generasi muda terhadap masa depan bangsa dan negara,” tuturnya.

Dia menegaskan komitmennya beserta jajaran untuk mengawal ruang digital agar tetap sehat melalui narasi “Pemilu Damai 2024”.

Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan beragam strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.

Misalnya melakukan sosialisasi dan diskusi terkait Pemilu di berbagai daerah, serta penayangan video Kampanye Pemilu Damai, di setiap pelatihan literasi dan talenta digital.

“Kami juga memproduksi berbagai konten, infografis, dan iklan layanan masyarakat (ILM) di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak, mengenai Pemilu Damai 2024,” jelas Budi Arie Setiadi.

Menurut Menkominfo, monitoring isu Pemilu dan penerbitan klarifikasi hoaks atau hoaks debunking juga tetap dilakukan.

“Serta melakukan take down (penghapusan) konten hoaks Pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks Pemilu,” imbuh dia.

Dalam penyebaran informasi itu, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan media baik televisi, kanal berita online, radio, maupun platform digital.

Tujuannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi publik serta menambah pengetahuan publik mengenai tahapan Pemilu dan pemilihan serentak 2024, dam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya penyelenggaraan Pemilu untuk keberlangsungan negara.

“(Juga) Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dan mendorong upaya pengurangan kuantitas suara tidak sah,” pungkas Menkominfo. (tri).

1...797798799...1,375Halaman 798 dari 1,375