“Saya berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan, melainkan menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat nyata bagi kebersihan, kesehatan, dan keindahan Kota Banjarbaru.”
Linkalimantan.com, Banjarbaru
Dengan penuh semangat, kalimat ajakan mengubah paradigma masyarakat tersebut diungkapkan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Komplek Rina Karya, RT 03/RW 04, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan pada 9 April 2026.
Sikap tersebut juga menunjukkan komitmen Lisa Halaby bersama Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025–2030 untuk membawa arah pembangunan kota menuju visi besarnya, yakni Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Terlebih, pada tahun pertama kepemimpinannya, Kota Banjarbaru tidak memperoleh lambang supremasi tertinggi dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan, yakni Piala Adipura. Kota ini hanya memperoleh Sertifikat Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan asa dan langkah Lisa–Wartono yang baru menjabat saat proses penilaian sudah berlangsung setengah jalan. Ia dilantik pada 21 Juni 2025.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPPLH) RI, serta Surat Keputusan (SK) Menteri LH/Kepala BPPLH Nomor 1418/2025, tidak satu pun kabupaten/kota di Indonesia memperoleh Piala Adipura maupun Adipura Kencana 2026, termasuk Kota Banjarbaru.
Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan sampah yang diberikan berdasarkan penilaian Januari–Desember 2025 tersebut hanya berupa Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Sebanyak 35 kabupaten/kota menerima sertifikat kategori ini, dengan Kota Surabaya sebagai Terbaik I.
Satu tingkat di bawah predikat tersebut adalah kategori Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. Kota Banjarbaru masuk dalam kelompok ini bersama 252 kabupaten/kota lainnya. Dalam kategori kota sedang, Banjarbaru memperoleh nilai 48,56. Adapun level paling bawah adalah Kabupaten/Kota dalam Status Pengawasan, dengan jumlah 132 kabupaten/kota.
Tak kendor, upaya pengelolaan sampah justru semakin gencar dilakukan Lisa–Wartono. Bukan hanya untuk mengejar target meraih penghargaan tahun depan, melainkan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan jangka panjang yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025–2029. Misi pertamanya adalah mewujudkan infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi-misi tersebut, studi tiru telah dilakukan Wali Kota bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, camat, dan lurah untuk mempelajari langsung pengelolaan sampah di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada awal April lalu. Hasilnya, terjadi perubahan paradigma penanganan sampah, dari yang sebelumnya “kumpul–angkut–buang” menjadi “pilah–pilih–tabung”.
Perubahan paradigma tersebut bertujuan mereduksi timbunan sampah, terutama sampah domestik, yang dilakukan dari sumbernya, yakni rumah tangga melalui pemilahan antara sampah organik dan nonorganik.
“Sampah organik dikelola menjadi kompos atau maggot, sedangkan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah,” ujar Kepala DLH Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani, pada Rabu (22/4/2026).
Selain perubahan paradigma pengelolaan sampah, program prioritas DLH dalam kerangka pencapaian visi Banjarbaru EMAS juga mencakup modernisasi pengelolaan sampah di TPA Gunung Kupang menuju sistem yang lebih berkelanjutan, perluasan ruang terbuka hijau (RTH) di tiap kecamatan, serta mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meningkatkan ketangguhan warga terhadap cuaca ekstrem.
Dalam urusan lingkungan hidup, kata Shanty, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator utama keberhasilan. IKLH merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Dari ketiganya, IKA menjadi tantangan terbesar seiring pesatnya pertambahan penduduk Kota Banjarbaru. “Tren IKLH Kota Banjarbaru mengalami dinamika, namun masih terjaga dalam kategori baik,” ujarnya.
Berbagai strategi diterapkan untuk menjaga dan meningkatkan IKLH, di antaranya mengintegrasikan konsep Green City ke dalam dokumen tata ruang yang mewajibkan pembangunan gedung menyertakan sumur resapan dan area tanam, melakukan uji emisi kendaraan secara berkala, penanaman pohon di lahan kritis, serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah domestik ke sungai.
“Pengembangan RTH tematik dan inklusif juga akan dilakukan. Ini bertujuan menciptakan taman yang tidak hanya hijau, tetapi juga ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Dalam konteks pencapaian visi Banjarbaru EMAS, Shanty menyebut DLH berperan sebagai pengawal pilar “Elok”, yang tidak hanya berarti indah secara visual, tetapi juga sehat secara ekosistem.
“DLH juga berperan memastikan ‘Maju’ dalam perekonomian tidak merusak daya dukung alam, sehingga tercipta keadilan lingkungan bagi generasi mendatang yang sejahtera,” tutupnya. (zainuddin/link)
