Link, Banjarbaru – Optimalisasi pendapatan daerah hingga capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang melampaui target, yakni mencapai 108,30 persen, mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Banjarbaru.
Apresiasi tersebut disampaikan Taufik Rachman selaku juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sekaligus Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, pada Selasa (30/6/2026).
Sebelumnya, dalam rapat paripurna pada Senin, 22 Juni lalu, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menyampaikan rincian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Dalam paparannya, realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai sekitar Rp1,813 triliun atau 122,53 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp1,480 triliun.
Adapun realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri atas tiga kelompok utama, yakni PAD terealisasi sebesar Rp479 miliar lebih atau 108,30 persen, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,275 triliun lebih atau 123,00 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,037 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp58 miliar lebih.
“Kami mengapresiasi upaya Pemko Banjarbaru dalam mengoptimalkan pendapatan sehingga capaian realisasi PAD 2025 dapat melampaui target hingga 108,30 persen,” ujar Taufik Rachman.
Bahkan, anggota Komisi I DPRD Banjarbaru ini berharap Pemko dan DPRD Banjarbaru dapat terus bersinergi dalam memanfaatkan status Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengoptimalkan pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan pajak daerah.
“Upaya ini demi mewujudkan transformasi ekonomi yang menyejahterakan,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjarbaru dapat menyusun perencanaan program dan kegiatan secara lebih cermat sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.
“Kami juga merasa perlu meminta penjelasan terkait alokasi dan mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta penyebab capaian realisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah),” katanya.
Kendati demikian, dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (znd/link)