Link, Banjarbaru – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kota Banjarbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru agar lebih memprioritaskan penguatan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Saran tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Putra Qomaluddin A.N., selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sekaligus Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Selasa (30/6/2026).
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemko Banjarbaru untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan agar visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) dapat terwujud secara nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Qomal juga mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemko Banjarbaru mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 11 tahun berturut-turut.
“Prestasi ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan tertib administrasi,” katanya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, lanjut Qomal, realisasi pendapatan daerah TA 2025 mencapai Rp1,813 triliun atau sebesar 122,53 persen dari target setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1,480 triliun.
“Capaian ini tentunya patut diapresiasi karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, begitu pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan harus diiringi dengan efektivitas penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas belanja daerah.
“Karena masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” beber Qomal.
Di akhir penyampaian pandangan umum, ia menegaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan menerima dan mengapresiasi penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. (znd/link)