Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Hadirkan QRIS

Penulis

-

25 Mei 2022

Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Hadirkan QRIS

Link, Martapura – Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mulai diterapkan di kawasan Pasar Tradisional Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar.

QRIS dikembangkan industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia (BI) untuk menyatukan berbagai macam QR (Quick Response) dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

Bahkan, penerapan sistem pembayaran digitalisasi menggunakan QRIS yang memuat seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara, baik dari Bank atau non Bank yang dapat digunakan masyarakat saat bertransaksi tersebut, telah dilaunching Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Subarkah, dan dihadiri sejumlah instansi terkait, tak terkecuali pengelolaan pasar, yakni Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah (Perumda PBB) Kabupaten Banjar di Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura pada, Rabu (25/5/2022).

“Untuk merchant (individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang dan/atau jasa memiliki physical store atau bentuk usaha toko fisik maupun toko online) di Kalsel yang terhubung dengan QRIS kini sudah mencapai 183.000, dengan total jumlah pengguna 136.000, terdiri dari 66.000 penggunaan baru,” ujar Imam Subarkah.

Dikatakan Imam Subarkah, mengingat di tahun ini target BI sudah tercapai, yakni lebih dari sekitar 15 Juta penggunaan baru QRIS di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kalsel. Pihaknya pun optimis dapat meningkatkan penggunaan QRIS di Kalsel, khususnya di Kabupaten Banjar.

“Kita upayakan agar di Kalsel, tak terkecuali di Kabupaten Banjar pengguna QRIS semakin meningkat, dan masyarakat pun semakin terbiasa menggunakan pembayaran uang non tunai yang memiliki banyak kelebihan. Diantaranya, mudah relatif lebih sehat karena tidak terhubung langsung, utamanya transaksinya lancar,” katanya.

Dengan mengusung tagline ‘Pasar SIAP (Sehat Inovatif Aman Pakai) QRIS’. Imam Subarkah pun akan kembali menyasar sejumlah pasar tradisional lainnya di Kalsel agar dapat menerapkan QRIS.

“Hari ini, perdana secara simbolis kita launching di Pertokoan CBS. Tapi, untuk pengguna QRIS di Kalsel sebenarnya sudah banyak juga. Karena QRIS inikan sifatnya melengkapi dari cara pembayaran saja, dan bisa juga menggunakan transaksi pembayaran lainnya,” ucapnya.

Atas dasar tersebutlah, Imam Subarkah menargetkan penggunaan QRIS di Kalsel bisa mencapai sekitar 600.000 atau 700.000 penggunaan dengan selogan ‘CEMUAH’ (Cepat, Mudah, Aman, Murah, dan Handal).

“Terlebih saat ini pertumbuhan pengguna QRIS di Kalsel sudah mencapai 136.000 penggunaan,” pungkasnya.(zai)

Kemenag: 68 CJH Kota Banjarbaru Siap Diberangkatkan

Penulis

ferdy

-

25 Mei 2022

0

Kemenag: 68 CJH Kota Banjarbaru Siap Diberangkatkan

Link, Banjarbaru – Setelah ditiadakannya ibadah haji oleh Pemerintahan Arab Saudi, kini para calon jamaah haji (CJH) di Indoensia merasa lega. Karena dipastikan pada tahun 2022 ini ibadah haji kembali dilaksanakan.

Tentu saja hal itu disambut gembira, seperti halnya para CJH Kota Banjarbaru yang beberapa hari ini sangat beremangat, tak terkecuali Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan bimbingan manasik haji.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Banjarbaru, Ahmad Syauqi mengatakan, Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Banjarbaru mengikuti pelaksanaan manasik haji selama 6 hari yakni, tingkat kota 2 hari dan tingkat kecamatan 4 hari.

“Ada 68 orang sudah siap berangkat dan telah menyelasaikan beberapa tahapan pendaftaran dari tanggal 9 sampai 20 Mei 2022. Diantaranya ada penyampaian dokumen-dokumen haji milik calon jemaah haji,” tuturnya kepada Linkalimantan.com, Rabu 25 Mei 2022.

Selama 2 hari CJH juga diberikan bimbingan di Kantor Kemenag Banjarbaru dan 4 hari di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA Kecamatan Cempaka sebanyak 30 orang yang meliputi jemaah dari Cempaka dan Banjabaru Utara, kemudian KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan sebanyak 38 orang, jamaah haji dari Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Adapun, persyaratan kesehatan seperti sertifikat vaksin Covid-19 dikatakan Syauqi, pihaknya sudah menyelesaikan semuanya dan sudah masuk dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Jadi persiapan pemberangkatan haji di Kota Banjarbaru sampai saat ini bisa dilaksanakan sesuai dengan target-target waktu yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kemenag Kalsel,” ucapnya.

Masih kata Syauqi, di Banjarbaru mendapatkan estimasi kuota CJH sebanyak 70 orang dan cadangan 20 orang, karena perkembangannya ada beberapa kendala, sehingga ada 8 orang yang memutuskan menunda. Kemudian ditutupi 2 orang dengan estimasi cadangan sesuai nomor urutan porsi.

“Kita menerima calon jemaah haji titipan mutasi dari Semarang 2 orang, Kabupaten Grogot 1 orang dan Tabalong 1 orang, ada 4 jemaah mutasi yang berdomisili Banjarbaru sehingga total 68 orang jemaah,” tambahnya.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji tentang ilmu manasik haji. Dengan tujuan usai mengikuti kegiatan itu mereka mampu menguasai tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar. Sehingga harapannya seluruh calon jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. (ItaBBAM)

Jalan Panjang Kota Banjarbaru Menjadi Ibukota Provinsi (8-habis)

Penulis

safar

-

25 Mei 2022

0

Berubah Status Sbagai Ibukota Propinsi, Jumlah Penduduk pun Bertambah

Ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalsel pada 15 Februari 22 lalu, diyakini akan berdampak pada pertambahan penduduk. Yang pada gilirannya akan berdampak pada luar areal yang diperuntukkan sebagai kawasan hunian.

Linkalimantan.com, Banjarbaru

“Status sebagai ibukota provinsi tentu akan membawa banyak dampak dan manfaat. Salah satunya jumlah penduduk . Sebagai gambaran, saat ditetapkan sebagai ibu kota provinsi jumlah penduduk Banjarbaru masih berjumlah 256 ribu jiwa. Baru sebulan pasca penetapan tersebut, kini jumlah penduduk Kota Banjarbaru 273 ribu jiwa ada kenaikan sekitar 17 ribu penduduk,” paparnya disela-sela acara Bakti Sosial Penanaman Pohon di Jalan Kehati Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Cempaka.

Nah dengan realitas ini tambahnya, Pemko Banjarbaru harus sesegera mungkin berbenah terutama berkaitan dengan berkaitan dengan luasan lahan yang berubah menjadi permukiman.

“Konsep Ruang Terbuka Hijau harus benar-benar dijalankan. Karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita melestarikan lingkungan. Salah satunya seperti yang saat ini kita lakukan, yakni menanam pohon. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat, membawa dampak yang baik dan kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap bencana yang ada di Kota Banjarbaru,” ujarnya..

Sementara itu, dalam acara penanaman pohon yang merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kota Banjarbaru ke 23 tersebut antara lain dihadiri, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono SE.

Tampak Komandan Kodim 1006/Martapura Letnan Kolonel Inf Imam Muchtarom, Inspektur Kota Bajarbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Plt Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, Camat Landasan Ulin, Lurah se Kecamatan Cempaka, TNI, Polri, Ketua Forom RT RW, GNC dan ST12, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Prokopim serta undangan lainnya.

“Hari ini kita bersyukur bisa melaksanakan rangkaian acara Hari Jadi ke 23 Kota Banjarbaru Tahun 2022 dengan kegiatan Bakti Sosial Penanaman Pohon di taman Keanekaragaman Hayati di Kecamatan Cempaka. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di taman Kehati. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini bisa membawa dampak, membawa manfaat untuk masa depan Kota Banjarbaru,” katanya.

Dengan bertambahnya usia, Aditya berharap, pola pikir masyarakat Kota Banjarbaru ini semakin dewasa, pola pikirnya semakin maju, dan tentunya masyarakatnya lebih sejahtera lagi.(selesai)

Tiga Personil BPKP Kalsel Sambangi DPRD Banjar

Penulis

ferdy

-

24 Mei 2022

0

Tiga Personil BPKP Kalsel Sambangi DPRD Banjar

Link, Martapura – Hari ini (Selasa, 24 Mei 2022) Gedung DPRD Kabupaten Banjar kedatangan tamu istimewa. Dua orang berseragam Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan dan satu orang berpakaian biasa, menghampiri meja resepsionis untuk mengisi daftar tamu.

Ternyata mereka dari BPKP Kalsel dengan tujuan menemui Sekretaris Dewan DPRD Banjar.

Setelah mengisi daftar tamu, sesaat duduk di kursi tunggu dan sebentar kemudian tanpa basa-basi mereka menuju lantai dua di mana ruangan kerja sekwan berada.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Kalsel Mohamad Riyanto mengatakan, rencananya datang ingin bertemu Anggota DPRD .

“Namun, tidak satupun Anggota DPRD ada. Makanya, kami sudah koordinasikan dengan Sekwan,” katanya.

Selama satu setengah jam lebih, lanjut Riyanto, pihaknya berkoordinasi bersama Sekwan membahas tentang materi kegiatan dan pola pertanggungjawaban.

“Sekwan itu kan tugasnya memproses pertanggungjawaban perjalanan dinas. Jadi tadi kami tanyakan tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Sekwan,” ungkapnya.

Dari informasi yang beredar di rumah rakyat tesebut kedatangan petugas BPKP Kalsel tersebut tidak diketahui sebelumnya.

“Tidak ada pemeritahuan terlebih dahulu kalau ada pemeriksanaan,” ujar salah seorang staf kesekretariatan pendek.

Ironisnya, tidak seorang pun anggota DPRD Banjar yang ada di kantor. “Para anggota dewan sebagian besar baru datang dari perjalanan dinas,” ungkap staf lainnya.

Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi dihubungi melalui handpohone selulernya mengaku juga tidak tahu soal kedatangan BPKP Kalsel ke DPRD Banjar.

“Sepertinya kedatangan mereka mendadak. Tetapi mungkin saja ini balasan dari silaturahmi kami ke BPKP Kalsel beberapa waktu lalu,” katanya.seperti diberitakan sebelumnya, besarnya tekanan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar, menarik perhatian Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih dari itu, BPKP Kalsel akan mengerahkan tim audit yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk audit investigatif biaya perjalanan dinas anggota DPRD.

Hal itu disampaikan Kepala BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ketika menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Muhammad Rofiqi, S.H., Jumat 13 Mei 2022.

“Kami akan menurunkan tim investigasi untuk mengaudit biaya perjalanan dinas anggota DPRD,” tambahnya.(spy)

Bangunan Alfamart Ambruk, Pemkab Banjar Masih Tunggu Hasil Penelitian

Penulis

zai

-

24 Mei 2022

0

Bangunan Alfamart Ambruk, Pemkab Banjar Masih Tunggu Hasil Penelitian

Link, Martapura – Hingga saat ini, Tim Laboraturium Forensik (Labfor) Krimsus Surabaya, masih melakukan penelitian untuk mengungkap fakta penyebab ambruknya bangunan rumah toko (ruko) tiga lantai di Jalan Ahmad Yani Km14, Kecamatan Gambut, yang difungsikan sebagai toko ritel modern jaringan Alfamart yang terjadi pada 18 April 2022 lalu.

Ternyata, hasil dari penelitian Tim Labfor Krimsus Surabaya tersebut juga dinanti-nanti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar untuk mengetahui fakta penyebab kegagalan bangunan ruko tiga lantai tersebut.

“Kami, Dinas PUPRP juga masih menunggu hasilnya, karena sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak Polri, dan kami sangat menghormati proses tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) pun masih menunggu hasil dari rekan-rekan yang berwenang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, HM Riza Dauly Selasa (24/5/2022).

Kendati demikian, pejabat definitif Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar ini juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sebenarnya sudah melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR melalui Lembaga Jasa Kontruksi (LPJK) terkait pembentukan Tim Ahli.

“Ternyata, hal senada juga telah sampaikan Tim Labfor Krimsus Surabaya, dan berkoordinasi dengan LPJK Kementerian PUPR yang berwenang melakukan penilaian kegagalan bangunan atau kegagalan kontruksi,” ucapnya.

Mengingat penilaian kegagalan bangunan merupakan kewenangan LPJK, lanjut HM Riza Dauly lebih jauh, kalaupun Pemkab Banjar melakukan pendalaman terkait penyebab ambruknya bangunan ruko tiga lantai tersebut, tentunya harus mendapatkan persetujuan dari LPJK.

“Dan Tim Ahli yang ditunjuk berdasarkan dari LPJK. Jadi, Tim Ahli bukan dari kita, karena harapannya akan diteliti Tim Independensi dari luar lembaga Pemda,” harapnya.

Sebelumnya, yakni pada 17 Mei 2022 lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman pun menuturkan hal serupa. Bahwa, Pemkab Banjar sudah bersurat ke Kementerian PUPR untuk melaporkan terkait terjadinya kegagalan ruko tiga lantai di Kecamatan Gambut.

“Isi surat tersebut, kami memohon agar dilaksanakan, dan dibentuk tim penilai bangunan guna menentukan apa penyebabnya, dan siapa yang akan bertanggungjawab, dan yang merekomendasikan agar tidak terjadi lagi kegagalan bangunan di kemudian hari. Jadi, penetapan terkait Tim Ahli yang melaksanakan tiga tugas tadi dilimpahkan Kementerian PUPR ke LPJK,” pungkasnya.(zai/link)

Jalan Panjang Kota Banjarbaru Menjadi Ibukota Provinsi (7)

Penulis

safar

-

24 Mei 2022

0

Terus Berbenah, Program Sanitasi Menjadi Prioritas

Ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin, penataan wilayah Kota Banjarbaru oleh pemerintah pusat mulai dilakukan. Satu di antaranya sanitasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) RI.

Linkalimantan.com, Bnajarbaru

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) salah satu yang mulai dilakukan, ditandai dengan dilaksanakannya kick off metting imolementasu stategei sanitasi kota (SSK), Kamis (14/4/2022) di Ruang Rapat Bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Banjarbaru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, H Said Abdullah yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru telah menata kawasan bantaran Sungai Kemuning. Ini merupakan capaian besar karena sebelumnya kawasan bataran Sungai Kemuning merupakan kawasan kurang tertata dengan sanitasi buruk.

“Kedepan Pemko Banjarbaru akan menata lagi tempat-tempat kumuh, sungai-sungai dan guntung-guntung sehingga dapat mencegah banjir,” tegasnya

Sekda menambahkan, selain melakukan penataan kawasan, diharapkan juga dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap kawasan yang telah ditata sehingga kawasan tersebut dapat terjaga dengan baik dan tidak kembali menimbulkan kesemrawutan.

Menurutnya, kawasan yang kumuh akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak atau kondisi stunting. Dengan melakukan penataan kawasan yang salah satunya dengan pengelolaan sistem sanitasi yang baik maka secara tidak langsung akan mencegah kondisi stunting pada anak-anak di Kota Banjarbaru yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dengan adanya PPSP dari Kementerian PUPR ini, kata Sekda Said Abdullah, Pemko Banjarbaru akan terbantu dalam mengelola sistem sanitasi permukiman terutama kawasan kumuh di Kota Banjarbaru.

“Program ini juga diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi masalah sanitasi dampak dari perpindahan IKP Kalimantan Selatan yang pastinya permukiman di Kota Banjarbaru akan terus bertambah yang akhirnya akan memunculkan limbah rumah tangga,” katanya. (bersambung)

Pemanggilan Ketua Cabor Perkara KONI Setelah Ekspose Audit BPKP Minggu Depan

Penulis

safar

-

23 Mei 2022

0

Pemanggilan Ketua Cabor Perkara KONI Setelah Ekspose Audit BPKP

Link, Banjarbaru – Setelah pemanggilan saksi kunci di perkara dugaan korupsi dana hibah Rp6,7 miliar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru, Kejaksaan negri (Kejari) Banjarbaru langsung membuat rencana-rencana strategis.

“Pada intinya agenda pemanggilan saksi-saksi utamanya para ketua cabang olahraga (cabor) akan terus kami lakukan untuk pendalaman materi,” ujar Kepala Kejari Banjarbaru, Hadiyanto, kepada Linkalimantan.com, melalui aplikasi WhatsApp, Senin 23 Mei 2022.

Agenda pemanggilan saksi-saksi tersebut ujarnya lebih lanjut, akan dilaksanakan secara marathon setelah ekspose hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan.

“Mestinya minggu ini ekspose sudah dilakukan. Namun karena ada agenda intern institusi se Kalselteng, maka ekspose diagendakan pekan depan. Kita akan lihat secara detail angka-angka hasil audit pada masing-masing cabor pada KONI Banjarbaru,” ujarnya.

Seperti yang sudah saya sampaikan sebut dia lebih lanjut, para ketua cabor KONI Banjarbaru didominasi birokrat dan politikus, mereka itulah yang sudah diagendakan untuk dipanggil kembali.

“Ekspose hasil audit akan digelar di Kantor BPKP Kalsel. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Sehingga proses pemanggilan para saksi yang sudah teragenda bisa sesegera mungkin dituntaskan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lanjutan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru kini berjalan begitu cepat. Seluruh arsip hasil pemeriksaan pun sudah diekspose.

“Sudah beberapa kali ekspose. Sejauh ini saksi yang kami panggil ada 110 saksi dari 34 cabang olahraga,” ujar Kepala Kejaksaan Negri Banjarbaru Hadiyanto kepada Linkalimantan.com, Jumat 15 Mei 2022.

Ditegaskannya, dari hasil ekspose materi perkara masih perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk itu sejumlah saksi yang sudah dipanggil akan dipanggil kembali. Tentu saja akan ada beberapa saksi baru yang juga akan dimintai keterangan.

“Secepatnya akan kami tuntaskan perkara ini,” ujarnya melalui aplikasi WhatsApp sembari berkabar jika saat ini dirinya tengah berada di luar daerah.(spy)

Dampak PMK, Harga Daging di Banjarbaru Naik

Penulis

ferdy

-

23 Mei 2022

0

Link, Banjarbaru – Meski sampai saat ini belum ditemukan kasus Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) di Kota Banjarbaru, tapi dampak ekonomi sudah mulai bisa dirasakan pedagang daging di pasar Bauntung Banjarbaru. Harga daging sapi di tersebut sudah naik.

“Berdampak, dari kenaikan harga dan daging sulit di dapat,” ungkap salah satu pedagang daging, Raudhatun, Senin (23/5/2022).

Sebelum PMK kata Raudhatun, harga daging Rp 120 ribu per kilogram setelah maraknya PMK harga daging naik menjadi Rp 150 ribu per kilogram.

“Barangnya ini lagi sulit didapat, jadi harga jualnya naik,” tuturnya.

Biasanya Raudhatun menjual 50 kilogram daging per hari, tapi sekarang ia hanya menghabiskan 20 kilogram.

“Banyak pembeli yang khawatir PMK, untungnya masih ada pembeli langganan. Dampaknya ini rata ke semua penjual daging sapi, tidak hanya satu atau dua orang saja yang merasakannya,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, Kepala Sub Koordinator Produksi Peternakan, Bina Usaha dan PHP, drh. KT. Wulan R. Didampingi Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesmavet, DKP3 Kota Banjarbaru, drh Ratna Kusdewanti Menyebutkan, penyakit ini imbasnya sangat cepat karena merugikan ekonomi peternak.

“Kalau sapinya terinfeksi maka tidak bisa dijual hanya jual dagingnya saja, sedangkan peternak memerlukan dana untuk memberi pakan tiap hari,” tuturnya.

Dengan adanya wabah PMK juga berdampak bagi kenaikan harga, sebab mendekati Hari Raya Idul Adha permintaan sapi akan meningkat sedangkan beberapa jalur lintas ternak ditutup untuk dua provinsi Jawa Timur dan Aceh.

“Konsekuensinya harga pasti naik, karena permintaan banyak barangnya sedikit,” ucap Ratna.

Apabila ada teridentifikasi maka bagian tangan, kaki, kepala dan jeroan lebih baik dibuang jangan dimakan, walau PMK ini tidak menular kepada manusia.

“Daging masih bisa dikonsumsi dan tidak menularkan kepada manusia,” ujarnya. (Ita/BBAM)

Tambang di Eks PKP2B PT BIM Diduga Kembali Marak, LSM KAKI Kalsel Meradang

Penulis

safar

-

23 Mei 2022

0

Tambang di Eks PKP2B PT BIM Diduga Kembali Marak, LSM KAKI Kalsel Meradang

Link, Martapura – Protes yang disampaikan kalangan aktivis anti korupsi dan masyarakat sekitar tambang, seperti dianggap angin lalu saja. Buktinya aktivitas pertambangan batubara di eks PKP2B PT BIM di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan diduga tetap marak dan tetap menggunakan jalan umum sebagai jalur transportasinya.

Terang saja, informasi tersebut membuat meradang sejumlah pihak yang perduli dengan permasalahan tersebut. salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Kalimantan Selatan.

“Saya menerima informasi bahkan pekan lalu DPRD Kabupaten Banjar sudah membentuk Pansus PT BIM dalam sebuah rapat paripurna. Pertanyaannya apakah mereka serius untuk menyelamatkan aset dan lahan milik Pemkab Banjar tersebut, sebab perusahaannya pailit, dan lahannya kini diduga eksplorasi penambang liar,” jelasnya, Senin (23/5/2022).

Kalau DPRD Kabupaten Banjar dan Pemkab Banjar serius mau menyelamatkan aset Kabupaten Banjar berupa lahan tambang batu bara tersebut tegasnya, maka mereka harus dan wajib mengamankan lahan dari penjarahan yang diduga dilakukan para penambang liar atau ilegal.

“Caranya bisa saja mereka dengan melaporkan ke Kapolri, Kementerian ESDM dan bahkan Menko Polhukam untuk menyelamatkan aset Pemkab Kabupaten Banjar yang notebene adalah milik masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas Haji Usai, demikian aktivis vocal ini akrab disapa.

Karena itu, ungkapnya, ia bersama masyarakat Kabupaten Banjar mendorong agar Pansus PT BIM juga melaporkannya ke penegak hukum untuk melindungi aset Pemkab Banjar berupa lahan konsesi yang berisi batu bara tersebut.

“Kalau Pansus PT BIM hanya berkutat tentang kepailitan saja, keburu batu bara yang ada di lahan tersebut habis dijarah dan diduga dilakukan para penambang liar. Karena itu akan kami pantau terus dan biasa jadi kami yang akan proaktif untuk melaporkannya ke Kapolri, KPK, Kementerian ESDM, bahkan ke Menko Polhukam Mahfud MD, tunggu saja aksi kami,” ucapnya dengan nada tinggi.

Sebelumnya seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Banjar, sebagaimana yang dirilis KBK.news, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menjawab pertanyaan awak media tentang dugaan maraknya pertambangan batu bara ilegal di lahan PT BIM milik Pemkab Banjar. Padahal PT BIM adalah pemegang izin di lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Banjar Intan Mandiri (BIM), hanya kemudian hak Izinkan nya tersebut dicabut.

“Ada beberapa pertambangan atau aktivitas tentu bukan ranah pemerintah (Pemkab Banjar), tapi nanti kita cek kembali di lahan konsesi BIM atau tidak,” jawabnya singkat, Rabu (16/3/2022).

Kemudian, Heru Pribadi Jaya yang ketika menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Banjar menyatakan, bahwa pasca izin PKP2B PT BIM dicabut ada 30 ribu ton batu bara ada di stockpile.

“Ada batu bara milik PT BIM yang sdah siap di Stockpile dan jumlahnya lebih kurang 30.000 ton, jangan sampai raib dan keluar tidak jelas,” tegas Heru Pribadi Jaya, Kamis (17/2/2022).

Hanya saja pernyataan dari Heru Pribadi Jaya tersebut tidak ada tindaklanjutnya, apakah batu bara sebanyak itu masih ada atau menguap ke laut.(spy)