Beranda blog Halaman 709

Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Martapura Mendapat Protes Puluhan Saksi Parpol

Penulis
zai
-
0
Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Martapura Mendapat Protes Puluhan Saksi Parpol
Puluhan saksi partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lakukan protes keras terhadap Pleno rekapitulasi penghitungan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Martapura pada, Rabu (28/2/2024).

Link, Martapura – Puluhan saksi partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lakukan protes keras terhadap Pleno rekapitulasi penghitungan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Martapura pada, Rabu (28/2/2024).

Hal tersebut terjadi dikarenakan hasil rapat pleno DA1 belum diserahkan PPK Martapura dengan alasan masih melakukan sinkronisasi DPT.

Adanya protes para saksi tersebut juga dibenarkan salah satu caleg DPRD dari Partai Politik (Parpol) Gerindra Kabupaten Banjar, yakni Irwan Bora.

“Teman-teman dari penyuluh dan perwakilan Parpol peserta pemilu saat ini tengah risau dan gelisah. Karena sampai saat ini hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan masih belum di keluarkan atau disampaikan kepada seluruh perwakilan parpol yang hadir,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Irwan Bora yang saat ini masih duduk di Kursi DPRD Kabupaten Banjar, masing-masing perwakilan Parpol mendesak PPK Martapura agar segera menyampaikan hasilnya, meski belum resmi.

“Dengan begitu mereka punya dan pegangan data. Kalau penyampaian ditunda, kawan-kawan jadi curiga, dan menduga ada indikasi permainan yang dilakukan PPK, karena saat ini situasinya genting dan teman sudah tiga jam lamanya menunggu,” katanya.

Jika tidak ada kepastian, tambah Irwan Bora, jelas teman-teman dari perwakilan Parpol menaruh curiga, ada indikasi penggelembungan suara, karena hasil rekapitulasi masih belum disampaikan.

“Kita ingin PPK Martapura agar transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik baru. Karena dikhawatirkan massa dari parpol akan bertambah berdatangan. Kami tidak ingin hal itu terjadi,” tuturnya.

Atas dasar tersebutlah, Irwan Bora berharap Ketua PPK Martapura, Panwascam, KPU serta Bawaslu Kabupaten Banjar hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai menjadi bola liar bawah ada indikasi penggelembungan suara. Karena penundaan ini tidak beralasan dan hasilnya masih belum di keluarkan,” tegasnya.

Berdasarkan pemantauan pewarta di lokasi, hingga saat ini Ketua PPK Martapura dan Komisioner KPU Kabupaten Banjar tidak ada di tempat. (zainudin/BBAM)

DPRD Dharmasraya Intip Kiat-kiat Mendulang PAD Dari Kota Banjarbaru 

Penulis
wahyu
-
0
DPRD Dharmasraya Intip Kiat-kiat Mendulang PAD Dari Kota Banjarbaru 
DPRD Dharmasraya Intip Kiat-kiat Mendulang PAD Dari Kota Banjarbaru 

Link, Banjarbaru – Ingin mempelajari bagaimana mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya kunjungi DPRD Kota Banjarbaru.

Purwanto, salah satu anggota DPRD Dharmasraya yang mewakili Banggar mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja memilih Kota Banjarbaru untuk dikunjungi. Karena menurutnya, banyak hal yang bisa diambil dari Kota Banjarbaru.

“Banyak hal yang bisa kami ambil dari sini, seperti kiat-kiat Kota Banjarbaru mendulang PAD. Hingga bisa tertinggi di tingkat nasional, seperti dikatakan Kabag Fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tadi,” ungkap Purwanto yang juga sebagai legislator partai Golongan Karya (Golkar), Rabu (28/2/2024).

Karena, di Kabupaten Dharmasraya PAD yang didapatkan sangat terbatas. Salah satu faktornya adalah belum bisa mampu mencari sumber PAD yang tinggi.

Selain mengetahui bagaimana PAD di Banjarbaru, pihaknya pun ingin melihat pokok pikiran (pokir) yang ada di DPRD Kota Banjarbaru.

“Kami juga ingin melihat pokir-pokir yang ada di Kota Banjarbaru, karena selama ini kami dari kawan-kawan ingin hasil reses yang kami tampung, masyarakat mengharapkan dapat terealisasi dari dana-dana pokir. ternyata juga banyak kendalanya,” jelasnya.

Ia pun mengakui bahwa pokir di DPRD Kota Banjarbaru cukup tinggi, mencapai Rp 1,5 miliar untuk per anggota dewan. Sedangkan, pihaknya disana pokir untuk periode 2019-2024 sangat kecil.

“Bahkan dari 2019 hingga 2021 tidak ada pokir, adanya cuma di 2022 dan 2023, tidak sadar jabatan sudah habis sehingga tupoksi kami untuk menampung aspirasi tidak tersalurkan,” tambahnya.

Ia berharap, setelah adanya kunjungan ke DPRD Kota Banjarbaru ini pihaknya bisa membawa ke leading sektor Kabupaten Dharmasraya untuk mencari sumber PAD yang bagus. 

“Sehingga diharapkan PAD Dharmasraya itu kalaupun tidak melebihi, ya sejajarlah dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia,” tutupnya.

Kunjungan DPRD Kabupaten Dharmasraya ini disambut oleh Sekretaris DPRD yang diwakilkan Kabag Persidangan dan perundang-undangan Sisca Christina Sitorus, dan Kabag Fasilitasi dan Penganggaran Lia astuti. (wahyu/BBAM)

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta Mei Mendatang

Penulis
nana
-
0
Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta Mei Mendatang
Flyer konser Avenged Sevenfold di Jakarta. (Foto: Instagram resmi @akselerasi.ent)

Link, Jakarta – Band legendaris asal Amerika Avenged Sevenfold akan datang ke Jakarta 25 Mei 2024. Kabar bahagia ini diumumkan langsung oleh mereka melalui laman Instagramnya.

“Jakarta, we heard you loud and clear. We are excited to return on May 25, 2024,” kata Avenged Sevenfold di Instagram seperti dikutip RRI, Rabu (21/2/2024).

Avenged Sevenfold akan konser di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat. Penjualan tiket akan dimulai pada 29 Februari 2024 di, informasi selengkapnya bisa dicek di laman www.A7XJakarta.com.

Adapun kategori tiket yang dijual termahal dari Rp2,6 juta, termurah seharga Rp1,35 juta. Harga tiket yang tertera belum termasuk pajak.

Konser Avenged Sevenfold di Jakarta sendiri dipromotori oleh akselerasi entertainment. Konser ini juga akan dibuka oleh band ternama yaitu The Used.

Avenged Sevenfold (disingkat A7X) adalah band heavy metal Amerika Serikat dari Huntington Beach, California. Band ini dibentuk pada tahun 1999.

Band ini saat ini formasi terdiri dari vokalis M. Shadows, gitaris ritme Zacky Vengeance, gitaris utama Synyster Gates, bassis Johnny Christ, dan drummer Brooks Wackerman. Band ini beberapa kali mengalami pergantian personil sejak menyelesaikan album pertama.

Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Dunia F1 Powerboat

Penulis
nana
-
0
Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Dunia F1 Powerboat
Arsip Perhelatan ajang F1 Powerboat, Balige, Indonesia Februari 2023 (Foto: Media Officer F1H2O/SimonPalfrader)

Link,Jakarta – Indonesia bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan dunia F1 Powerboat di Danau Toba 2-3 Maret 2024 di Sumatra Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo mengatakan, kesiapan infrastruktur pendukung ajang penuh adrenalin ini sudah siap.

Ia menjamin, F1 Powerboat menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan internasional maupun wisatawan lokal. “Alhamdulillah, kita sudah lebih dari siap,” ujar Dito dalam konferensi pers virtual yang bertajuk “Kesiapan F1 Powerboat Danau Toba 2024,” Selasa (27/2/2024) sebagaima dilansir rri.co.id.

“Saya berharap ini akan menjadi mercusuar bagi hiburan olahraga kelas dunia dan pariwisata olahraga di Indonesia. Selain itu, ini tanpa ragu akan memiliki dampak yang jauh lebih luas, terutama pada ekonomi lokal.”

Dito mengungkapkan, pihaknya berencana mendirikan akademi powerboat dan aquabike di Balige, Sumatra Utara. Hal itu untuk melakukan pembinaan pembalap jet ski Indonesia.

“Ini sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan H2O Racing pada tahun 2027. Target kami adalah memiliki pembalap dari Indonesia yang berkompetisi dalam balapan F1 Powerboat,” ujar Dito.

Dito meyakini, inisiatif ini akan mendorong olahraga air Indonesia ke tingkat yang baru, mencapai puncak pengakuan global. “Masa depan olahraga air dan pariwisata olahraga kita sangat cerah dan layak mendapat dukungan bersama,” kata Dito.

Indonesia menjadi tuan rumah Kejuaraan F1 Powerboat pada 2023 dan sekarang pada 2024, dengan lancar mengintegrasikan olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan elemen budaya. Pendekatan holistik ini tidak hanya meningkatkan profil global Indonesia, tetapi juga menjadikannya tujuan utama bagi wisatawan internasional.

“Kami berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia. Dukungan untuk F1 Powerboat di Danau Toba,” ucap Dito.

Letjen (Purn) Prabowo Subianto Dianugerahi Pangkat Istimewa

Penulis
safar
-
0
Letjen (Purn) Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Link, Jakarta – Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024.

“Pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” ucap Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu atas jasa Letjen (Purn) Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut ia setujui usai diusulkan Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, selain Prabowo, sebelumnya sejumlah tokoh juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (spy)

Kalsel akan Terima dana FOLU Net Sink 2030 untuk Turunkan Emisi

Penulis
wahyu
-
0
foto bersama FOLU Net Sink 2030
Selain dari FOLU Net Sink 2030, Pemprov Kalsel juga akan dialokasikan dana yang berasal dari skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No.

Link, Banjarbaru – Provinsi Kalimantan akan mendapatlan alokasi sumber dana FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung target penurunan emisi yang merupakan bagian dari rencana aksi atas Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan yang telah disusun beberapa waktu lalu.

Disamping untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dialokasikan dana yang berasal dari skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ sebagai bentuk perhatian KLHK terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin sangat mengapresiasi KLHK, untuk mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan akan dialokasikan sumber dana FOLU Net Sink 2030 Sumber Pendanaan Norway’s Contribution sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan melalui dana dengan skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ mendapatkan alokasi dana sebesar US$ 3.459.298 karena kemampuannya menurunkan emisi,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra dalam dalam rilis sebagaimana yang diterima Abdi Persada FM, Senin (26/2).

Fatimatuzzahra juga menjelaskan alokasi dana tersebut pemanfaatan kedepannya untuk mencapai sasaran sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ ForResult Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 yang teridiri dari :

Berkurangnnya jumlah deforestasi dan degradasi hutan
Meningkatnya keanekaragaman hayati dan stok karbon
Terfasilitasinya mata pencarian dan peluang kewirausahaan komunitas.
Menguatnya implementasi REDD+
Menguatnya implementasi pencapaian target NDC

Untuk mecapai ke-5 sasaran tersebut yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, antara lain berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Karhutla, Penguatan Kapasitas KPH dan Pengelolaan Hutan Lestari,” jelas Aya, sapaan akrab Fatimatuzzahra.

Selain itu, disampaikan juga menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK. (wahyu)

 

DPT Pemilu Bocor, Semua Komisioner KPU Diperiksa DKPP

Penulis
tri
-
0
sidang etik dkpp terkait dugaan bocornya data DPT Pemilu 2024
Perhitungan suara dihentikan akibat sidang etik dkpp terkait dugaan bocornya data DPT Pemilu 2024.

Link, Jakarta – Dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 memasuki ranah persidangan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pun memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan semua anggotanya harus menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (28/2).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz selaku Teradu I – VII.

Dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan para Teradu telah tidak akuntabel, dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data DPT Pemilu Tahun 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Pengadu, Teradu, ataupun Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

Sementara itu, sidang DKPP membuat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya digelar pada hari ini juga diskors alias ditunda.

“DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024) pukul 09.00 WIB,” kata Sekretaris DKPP David Yama.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengonfirmasi akan hadir dalam sidang tersebut kepada majelis sidang. Namun, dia meminta izin untuk membuka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Hasyim saat membuka rapat pleno rekapitulasi di kantor KPU, Jakarta Pusat.

“Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi,” ujar Hasyim.

“Kami sudah menyampaikan kepada majelis pimpinan DKPP, bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional,” imbuhnya. (tri)

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Paman Birin Optimalkan Program Siska Ku Intip

Penulis
tri
-
0
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Paman Birin Optimalkan Program Siska Ku Intip
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Sosialisasi Roadmap Siska Ku Intip di Banjarbaru, Selasa (27/2) siang.

Link, Banjarbaru – Melalui program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis  Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Ku Intip), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terus mengoptimalkan pemenuhan daging sapi.

Hal itu disampaikan Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Sosialisasi Roadmap Siska Ku Intip di Banjarbaru, Selasa (27/2) siang.

Paman Birin mengatakan, pemenuhan kebutuhan daging sapi di Kalsel cenderung mengalami kekurangan setiap tahun. Populasi sapi di Kalsel pada 2023 dengan data sementara sebanyak 191.375 ekor.

“Dari data sementara di 2023, ketersediaan daging sapi sebanyak 5.507 ton sedangkan kebutuhan daging sapi mencapai 7.030 ton atau defisit 1.523 ton setara 11.451 ekor,” katanya.

Saat ini, Pemprov Kalsel telah berupaya meningkatkan populasi dan produksi daging melalui program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang setiap tahun mampu melahirkan anak sapi atau pedet sebanyak 28.000 ekor.

Namun dikarenakan keterbatasan pakan dan jumlah pelaku usaha penggemukan sapi/feedlot di Kalsel, beberapa sapi bakalan hasil SIKOMANDAN ke dijual ke luar provinsi Kalsel.

“Atas dasar tersebut Pemprov Kalsel menciptakan inovasi berbasis penguatan sinergi dan kolaborasi multipihak (Pentahelix) yaitu pelibatan pemerintah, pelaku usaha/swasta, akademisi, pekebun/peternak dan komunitas,” sebutnya.

Selain pertambangan, kebun sawit merupakan sektor penyumbang kedua di Kalsel yang memiliki potensi kebun sawit.

Salah satu programnya yaitu SISKA KU INTIP dengan memanfaatkan kebun sawit menjadi area peternakan sapi potong dengan harapan dapat di kembangkan di seluruh Kalsel agar di tahun 2032 Kalsel mencapai swasembada daging.

“Kita mengharapkan kolaborasi dengan semua pihak dan semua sektor program ini sangat dibutuhkan karena roadmap ini sangat diperlukan untuk memperlancar program SISKA KU INTIP,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disbunnak Kalsel, drh Suparmi menyampaikan untuk ekspos road map SISKA KU INTIP akan dilaksanakan di wilayah yang sudah teridentifikasi.

“Kita sudah ada sekitar 250.000 hektare lahan yang cocok untuk pengembangan program SISKA KU INTIP,” kata Suparmi.

Saat ini yang sudah berkomitmen ada 22 perusahaan dan sampai dengan saat ini kita sudah ada 26 klaster SISKA KU INTIP.

“Terkait dengan penyusunan prospektus ini ada 14 klaster SISKA KU INTIP yang akan kami ekspos untuk menarik para investor,” ucap Suparmi. (tri)

Sejumlah Proyek Prioritas Gubernur Diharapkan Selesai Tahun Ini

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, menyampaikan progres pembangunan proyek prioritas yang digagas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Penyampaian progres ini, dilakukan saat ekspos bersama Tenaga Ahli Gubernur Kalsel. Beberapa proyek prioritas ini, diharapkan rampung pada 2024 ini. 

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas PUPR, Ahmad Solhan melalui Sekretaris Dinas PUPR Andri Fadli, ada sejumlah proyek prioritas yang digarap dan selesai pada tahun 2024.

Seperti pada Bidang Cipta Karya, berupa pembangunan sarana dan Prasarana Gelanggang Olahraga di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel dengan pagu senilai Rp 33,9 miliar.

“Saat ini untuk fisik bangunan GOR telah rampung 100 persen dan kami pada 2024 ini menganggarkan sarana dan prasarana dan Insya Allah pada bulan Agustus ini akan selesai,” kata Andri Fadli.

Untuk pembangunan menara Tugu 0 Km di perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarmasin saat ini sudah rampung 72,95 persen dan Agustus nanti diperkirakan juga akan selesai.

“Sudah kita komunikasikan, kita kebut selesai Agustus (penyelesaian tugu nol kilometer,red)” terang Andri

Sedangkan terkait pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel senilai Rp 43,5 miliar, disebutkan progresnya sudah 65 persen.

Penyelesaian proyek prioritas lainnya adalah pengerjaan Jl Hayupi yang menghubungkan Banjarbaru – Batulicin sepanjang 35 Km dan sisa pengerjaan 12,58 Km dengan anggaran Rp 33,1 miliar.

Sedangkan untuk jembatan penghubung Batulicin-Kotabaru, tahun 2024 ini menganggarkan Rp 500 miliar yang saat ini dalam proses revisi DED dan lelang konstruksi. Diperkirakan jembatan penghubung ini akan memerlukan biaya hingga Rp 2,75 triliun dengan panjang 3.750 M dan Tinggi 30 meter.

Disamping itu juga penyelesaian Jembatan Kintamani I dengan anggaran Rp 25 miliar saat ini dalam proses lelang. Nantinya, jembatan tersebut akan dikerjakan dengan panjang 60 meter dan lebar jembatan 6 meter.

Selain itu, proyek prioritas lainnya adalah pengembangan jaringan Banjarbakula dengan pagu Rp 49,9 miliar yang akhir tahun 2024 ditarget selesai.

Ada juga paket proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rawa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DAK) senilai Rp 11,5 miliar lebih, proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Antasan Tanipah Kabupaten Banjar senilai Rp 17 miliar, dan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Tanggul Martapura Kabupaten Banjar dengan pagu senilai Rp 10 miliar.

“Semua proyek saat ini dalam persiapan lelang melalui e-catalog,” ujar Andri Fadli.

Mendapat penjelasan itu, Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi meminta pada agenda peringatan hari jadi Provinsi Kalsel tanggal 14 Agustus 2024 nanti akan ditampilkan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang dicapai Gubernur Paman Birin di hadapan masyarakat umum sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban selama menjabat.

“Sehingga masyarakat tahu apa yang selama ini dicapai. Apalagi, pada Agustus mendatang juga akan diadakan event Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional) sekaligus peresmian GOR,” ungkap Noor Aidi. (tri)

Putuskan Nasib Komisionaris KPU Banjar, DKPP Kembali Panggil Ali Fahmi

Penulis
wahyu
-
0
ali fahmi ikuti sidang etik DKPP RI
Suasana sidang etik DKPP atas aduan Ali Fahmi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023 Komisioner KPU Kabupaten Banjar

Link, Martapura – Setelah menggelar sidang kode etik Rabu (10/1/2024) lalu, kini Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI kembali menggelar sidang etik pada Rabu 28 Februari 2024. Kali ini materinya pembacaan putusan atas aduan Ali Fahmi terhadap lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar.

Ali Fahmi saat dikonfirmasi Linkalimantan.com membenarkan perihal adanya agenda Sidang Pembacaan Putusan DKPP berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023.

“Tadi pagi saya sudah terima surat panggilan untuk menghadiri sidang DKPP secara virtual. Perihalnya pembacaan putusan,” ungkapnya, Selasa malam 27 Februari 2024.

Ali pun mengaku sangat lega dengan adanya rencana sidang yang akan digelar Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh mantan pejabat Pemkab HST, Kalsel ini berharap pada sidang besok aduannya akan dipenuhi Majelis DKPP.

“Iya, saya berharap majelis DKPP RI memutuskan pemberhentian lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar secara tidak hormat. Itu sesuai dengan isi aduan yang saya sampaikan beberapa lalu,” ujarnya bersemangat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dalam gelaran sidang yang dipimpin Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis DKPP RI Rabu (10/1/2024) lalu, Ali Fahmi telah menyampaikan sejumlah bukti terkait pelanggaran kode etik atau adanya dugaan gratifikasi di Kirab Pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU pada 6 September 2023 lalu berdasarkan pemberitaan sejumlah awak media.

“Dari peristiwa dan sejumlah bukti tersebut, diduga anggota KPU Kabupaten Banjar telah melanggar sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ayat 1, Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Bahkan, Ali juga menyebutkan ketua dan anggota KPU diduga telah melanggar prinsip mandiri yang dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik dari peserta pemilu, calon peserta, perusahaan, atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu.

“Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf G Peraturan DKPP Nomor 2/2017. Komisioner KPU juga diduga tidak bersikap profesional, karena tidak salah memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana P DKPP Nomor 2/2017 pada Pasal 15,” katanya.

Tak hanya itu, berdasarkan Pasal 37 Undang Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang pemilu, lanjut Ali, ketua dan anggota KPU dapat diberhentikan tidak hormat. (wahyu)

1...708709710...1,378Halaman 709 dari 1,378