Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyampaikan isu strategis lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyampaian ini, dalam rangka penilaian penghargaan Nirwasita Tantra 2023 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKHK) RI.

Isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Kalsel yang dipaparkan Paman Birin ialah, degredasi lahan, bencana banjir, pengelolaan sampah dan limbah, rendahnya kualitas air sungai, serta dampak perubahan iklim.

Kualitas air sungai bagi Paman Birin, sudah menjadi komitmen agar tetap menjadi asri, apalagi ciri khas Kalsel adalah banyaknya miliki sungai.

Ditanya tindakan kedepan, ditegaskan bahwa, akan terus dilanjutkan gerakan Revolusi Hijau agar memperbaiki tutupan lahan, penurunan lahan kritis serta memperbaiki kualitas air serta kualitas udara.

Sementara itu, dalam paparan disampaikan Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengawalinya dengan penayangan video singkat tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.

Selanjutnya dijelaskan seputar gerakan Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat lahan kritis.

Ekspose lainnya berkenaan dengan berbagai kajian hingga implementasi pembuatan sejumlah embung, lanjut ke program Sungai Martapura ASRI, Program Merdeka Sampah dan pemberian penghargaan, hingga bantuan pengelolaan sampah, serta penjelasan tentang Geopark Meratus.

Turut menyampaikan penjelasan kepada para panelis yang diketuai oleh Dr Soeryo Adiwibowo Msc ini, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang menyebut, mendukung diberikan pihaknya mulai penganggaran dana dan bantuan sosialisasi soal lingkungan hidup, sampai persetujuan beberapa produk hukum untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, serta dukungan dalam hal pengawasan.

Selanjutnya dalam sesi wawancara, salah satu panelis menanyakan tindakan Pemerintah Daerah di Kalsel saat terjadi banjir. Hal ini pun dijelaskan secara detil oleh Hanifah dan Supian HK.

Penghargaan Nirwasita Tantra adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada Kepala Daerah yang dalam kepemimpinannya yang dianggap berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Sedangkan wawancara dimaksudkan sebagai bentuk optimalisasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melihat harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya.

Wawancara langsung ini untuk mengetahui bagaimana pimpinan DPRD dalam menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat seperti dalam pembuatan Peraturan Daerah, pengawasan anggaran, serta menjalankan otoritas fungsi legislatif dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang di daerah.

Melalui pemberian penghargaan Nirwasita Tantra, KLHK berharap akan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik di daerah, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selain itu, pemerintah melalui Nirwasita Tantra ingin mendorong munculnya Green Leadership, dimana tidak hanya kepala daerah, namun juga para wakil rakyatnya menjadi semakin peduli dengan lingkungan hidup, dan ikut berperan dalam pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.

Dasar pemberian penghargaan Nirwasita Tantra ini dinilai dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/ kota. DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat.

Tim tersebut harus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Setelah melalui penilaian dari dokumen yang dikirim oleh daerah, Tim Penilai kemudian melaksanakan wawancara kepada kepala daerah yang dinilai telah layak untuk mendapatkan anugerah Nirwasita Tantra, berdasarkan dokumen yang dikirimkan. (tri)

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Plt.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, drh. Suparmi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Command Centre kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru, Rabu (27/12) pagi.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut, dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.

Sebagaimana sering disampaikan Paman Birin, semua stakeholder harus bergerak langsung dalam upaya pengendalian inflasi di Banua.

Paman Birin pun menyebut pengendalian inflasi pangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. Khususnya beras yang memang menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar. Disamping juga berbagai komoditi pangan lainnya yang harus selalu dikendalikan harganya.

Untuk itu, Paman Birin meminta ketersediaan bahan pangan dan cadangan pangan yang ada di daerah harus segera disalurkan kepada masyarakat, dalam rangka mencegah inflasi.

“Setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, integritas data stok dan neraca pangan daerah untuk mengecek ketersediaan pangan kita. Satgas pangan dan TPID Daerah harus bergerak cepat mengantisipasi inflasi,” tuturnya

Paman Birin pun bersyukur, sejauh ini Kalsel terus melakukan pengendalian inflasi dengan berbagai upaya. Mulai pasar murah serta berbagai kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam Rakor inflasi yang diselenggarakan pada setiap minggu ini juga membahas monitoring terhadap harga-harga pokok, kerjasama erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta upaya penguatan stabilitas harga.

“Terkait dengan bahan-bahan pokok tertentu yang naik, saya minta untuk fokus di situ saja. Jadi kita tidak melebar tidak terlalu lama dan teman-teman kepala daerah juga bisa fokus terhadap beberapa item itu saja,” ujar Tomsi.

Untuk itu, Tomsi mengingatkan kepada kepala daerah agar waspada terhadap tren inflasi yang terus meningkat di bulan Desember. Lebih-lebih kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru diantaranya tarif angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.

“Berdasarkan perkembangan inflasi secara historis dan pantauan IPH hingga Minggu ke-3 Desember, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras berpotensi mengalami inflasi pada Desember,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS RI, Windhiarso Putranto mengungkapkan, dalam 5 tahun terakhir BPS mencatat selalu terjadi inflasi di bulan Desember. Dimana inflasi bulan Desember ini selalu lebih tinggi dari inflasi bulan November.

“BPS mencatat sampai dengan minggu ketiga di bulan Desember terdapat beberapa komoditas yang menyumbang inflasi. Pertama adalah komoditas cabai merah dan cabai rawit, komoditas ini selalu menyumbang nflasi di bulan Desember pada 3 tahun terakhir di bulan Desember,” ujarnya

Berdasarkan data SP2KP-pencatatan tanggal 18-22 Desember 2023, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar tujuh persen poin. Disampaikan dari 60,77% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Banyu Asin dengan nilai IPH 4,56%. Sementara itu, dari 86,52% kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Malang dengan nilai 3,22%. Sedangkan dari 77,11% kabupaten/kota di Pulau Luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa Selatan dengan nilai IPH 9,59%.

Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto, Kasatgas Pangan Polri Whisnu Hermawan Februanto, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwigno, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, serta beberapa kepala daerah se Indonesia. (tri)

Link, Banjarmasin – Kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai menjalankan ibadah umroh disambut antusias oleh warga.

 Tiba di Bandara Syamsuddin Noor dari tanah suci Mekkah, Paman Birin yang didampingi seluruh keluarga, adapula  staf khusus Gubernur H. Noor Aidi, H. Achmad Maulana hingga Guru Supian Al Banjari.

Tampak menjemput kedatangan Paman Birin dan keluarga itu diantaranya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Danlanud Kolonel Pnb Vincentius Endy serta sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov Kalsel.

Setibanya di ruang VIP Room Pangkalan Udara Syamsuddin Noor, Paman Birin disambut antusias warga dan keluarga rombongan yang sudah menunggu.

Bertemu warga yang menjemputnya, Paman Birin satu persatu menyalami serta menyemprotkan wewangian kepada warga.

Selain melakukan rangkaian kegiatan ibadah umroh, selama berada di Mekkah Al Mukaromah, Gubernur dua periode ini juga menyempatkan melakukan silaturahmi dengan warga keturunan Banjar di Arab Saudi dan Kuwait.

Kedatangan Paman Birin beserta rombongan ini pun disambut hangat warga keturunan Banjar yang ada di Arab Saudi dan Kuwait. Selain silaturahmi, Paman Birin yang juga Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sa-Dunia ini juga melantik kepengurusan KBB Arab Saudi dan KBB Kuwait.

Disamping itu, Paman Birin juga menyempatkan silaturahmi di kediaman Syekh Mahlayan bin Thoha yang tinggal di Mekkah. Di kediaman tokoh kharismatik di Mekkah itu, juga dilakukan pembacaan maulid yang dipimpin langsung Syekh Mahlayan.

Disamping itu juga, Paman Birin juga diberikan kenang-kenangan kitab oleh Syekh Mahlayan.

“Alhamdulilah, Ulun bersyukur selama menjalankan ibadah umrah, juga berkesempatan badapat warga keturunan Banjar yang ada di Arab Saudi dan Kuwait. Termasuk juga bisa bersilaturahmi dengan Syekh Mahlayan. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT untuk kemudahan dan keberkahan warga Banua,” ungkap Paman Birin. (tri)