Link, Banjarbaru – Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak hentinya mengingatkan pemerintah setempat.  Kali ini BPKP Kalsel mengingatkan potensi  terjadinya  pelanggaran di sektor pariwisata.

Penilaian BPKP Kalsel itu berdasarkan hasil dari kajian mereka. Bahwa perencanaan  yang di minta oleh pemerintah untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, dan kemiskinan pada tahun 2023 ini sangat tidak relevan.

“Bagaimana mau relevan karena keinginan mereka itu sangat berisiko tidak berkontribusi langsung bahkan dalam mencapai sasaran strategis untuk pembangunan daerah,” ungkap Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap kepada Linkalimantan.com Senin 26 Juni 2023.

Rudy M Harahap menjelaskan, berdasarkan  dari hasil evaluasi terkait dengan anggaran Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh kepala daerah ditemukan adanya ketidak keefektifan dalam penggunaanya.

“Sesuai dengan fakta yang kami dapatkan anggaran untuk pemerintah daerah sebesar Rp, 1,5 Triliun 3,51 persen diantaranya berisiko terancam gagal, dan bahkan ironisnya anggaran yang tidak efektif dalam penyalurannya mengalami rata-rata 7,64 persen, artinya sangat jelas bahwa anggaran itu berisiko terlalu tinggi atau tidak efisien dan jika ditotal ada 11,15 persen ketidak sesuaiannya,” jelasnya.

Dalam temuan yang didapatkan oleh pihaknya itu beber Rudy juga selaras dengan yang sampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, dengan tema “Kawal Efektivitas Untuk Transformasi Ekonomi”, yang diselenggarakan di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta, pada Rabu, 14 Juni 2023.

Kala itu lebih lanjut kata Rudy, Presiden mengenyampingkan secara tegas agar para kepala daerah harus mengambil langkah-langkah lebih serius dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“Jangan sampai perilaku seperti ini di biarkan, karena nanti akan menimbulkan kerugian pada negara, apalagi saat ini kita telah menghadapi situasi global yang sulit dan kondisi ekonomi dunia yang tidak mendukung, katanya, intinya Presiden meminta dengan tegas kepada para kepala daerah untuk berkomitmen dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara produktif,” tegasnya.

Memang dalam permasalahan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidak sesuaian penggunaan anggaran, salah satunya lemahnya pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran sehingga menjadi penyebab utama munculnya risiko tersebut.

Kelemahan itulah yang kini mengakibatkan penggunaan anggaran tidak bermanfaat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) akan melakukan pemantauan lebih ketat,” sahutnya.

Agar hal itu tidak terjadi maka Rudy juga menekankan pentingnya perhatian para kepala daerah dalam mengadopsi rekomendasi yang telah dilampirkan dari hasil pengawasan tersebut. Di antaranya, mereka harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, manajemen risiko pembangunan daerah, dan kapabilitas Inspektorat.

“Di sisi lain, perbaikan desain perencanaan dan penganggaran yang berbasis risiko tidak bisa ditunda lagi, dimana cakupan perbaikannya, dari mulai dari penyesuaian target indikator, penambahan program yang relevan, penyempurnaan rincian belanja pada sub kegiatan, sampai realokasi anggaran yang berisiko tidak efektif dan efisien,” katanya lagi.

Ke depannya, merespons arahan Presiden saat pembukaan tersebut, BPKP bersama APIP Daerah di seluruh Indonesia akan secara konsisten melaksanakan pengawasan yang berorientasi hasil,  bukan hanya pada prosedur semata.

“Pada intinya Tujuannya, memastikan penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah bisa lebih produktif, terutama dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” tutupnya.(oetaya/BBAM)