Beranda blog Halaman 958

Hari Ini Objek Wisata Putra Bulu Resmi Dibuka Gubernur

0

Link, Martapura – Wisata Kolam Pemancingan dan Kuliner Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, Kalsel remi dibuka. Itu setelah Gubernur Kalsel H Sahbirin melakukan pemotongan tumpeng grand opening objek wisata yang dibangun secara swadaya desa.

Disambut Kesenian Hadrah, Gubernur Kalsel H Sahbirin datang menepati janjinya untuk meresmikan Objek Wisata Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar. Potong tumpeng, pengguntingan pita, pelepasan bibit ikan, penanaman pohon dan makan bersama menjadi rangkaian kegiatan Grand Opening yang dilakukan Gubernur Kalsel H Sahbirin di objek wisata baru ini.

“Alhamdulillah saya sangat gembira hari ini lahir kembali objek wisata di Bumi Kalsel. Luar biasanya selain dibangun secara swadaya Pemdes Awang Bangkal Barat dibawah komando Pembakal Pajrul Rifani, pembangunan Wisata Putra Bulu dilakukan tanpa sepengetahuan saya,” ujar Gubernur saat memberikan kata sambutan Grand Opening Wisata Putra Bulu di Desa Awang Bangkal Barat, Sabtu 24 Juni 2023.

Pembangunan sektor wisata papar Gubernur sejalan dengan pembangunan Pemprov Kalsel. Apalagi disadari selama ini pertumbuhan ekonomi Kalsel terbesar masih didapat dari sektor pertambangan batubara yang notabene akan habis atau energy tidak terbarukan.

“Nah ini akan menjadi ancaman serius kedepan jika tidak disikapi dengan bijak. Karena itulah beberapa tahun  belakangan ini Pemprov Kalsel memacu pembangunan di sektor yang terbarukan. Utamanya pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata,” ujarnya.

Hari ini saya sangat gembira tegasnya, karena Pembakal Pajrul Ripani telah berhasil memotivasi masyarakatnya untuk membangun Objek Wisata Putra Bulu.

“Saya yakin wisata ini akan memberikan dampak signifikan untuk roda perekonomian desa. Karena memang salah satu sifat objek wisata itu, adalah menghidupkan roda perekonomian desa dimana objek itu berada,” paparnya.

Lebih jauh Paman Birin—demikian gubernur ini akrab disapa—berharap apa yang dilakukan Pemdes Awang Bangkal Barat Kabupaten Banjar tersebut bisa dijadikan motivasi badi desa-desa yang lain.

“Potensi wisata di Kalsel ini sangat banyak dan beragam. Jika dikelola dengan baik, saya yakin perekonomian kita akan semakin kuat,” ujarnya.

Paman pun lantas menyebutkan dalam periode kepempimpinannya sudah banyak objek-objek wisata yang dibenahi. Objek Wisata Kiram Park, Kotabaru, hingga Pegunungan Meratus terbukti telah memberikan dampak positif bagi roda perekonomian warga sekitar. (spy)

Delapan Kali Berturut Gubernur Terima Penghargaan K3

0

Link, Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor kembali menerima Anugerah Pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tahun 2023, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Istimewanya, Penghargaan K3 ini merupakan ke delapan kalinya secara berturut-turut yang diterimanya sejak tahun 2016.

Penghargaan K3 diserahkan secara langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Paman Birin melalui Asisten Pemerintahan Kesra Setda Prov Kalsel Nurul Fajar Desira di Jakarta, Kamis (22/6).

Penghargaan ini diterima atas peran dan komitmen Paman Birin dalam mendorong dan membina pelaksanaannya di wilayah Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang kembali diterima.

Menurut Paman Birin, penghargaan ini merupakan bukti sinergitas dari seluruh jajaran yang terlibat dalam mengarahkan perusahaan di wilayah
Kalimantan Selatan agar terus mematuhi penerapan sistem manajemen K3.

Paman Birin berharap, penghargaan ini menjadi motivasi dirinya untuk berbuat lebih banyak lagi untuk keselamatan kerja di Banua.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengatakan, penghargaan tersebut ini merupakan raihan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor selama 8 tahun berturut – turut.

“Alhamdulillah, mulai tahun 2016 hingga 2023, Gubernur Kalimantan Selatan selalu
mendapatkan penghargaan pembina K3 terbaik oleh Kemenaker,” ucapnya di Banjarmasin, Jumat, (23/6/2023).

Dalam membina perusahaan, pihaknya selalu melakukan kerja sama dengan perusahaan yang
ada di Kalimantan Selatan, agar perusahaan tersebut menjaga keselamatan dan kesehatan para
pekerja.

“Kami selalu memotivasi setiap perusahaan agar tetap mempertahankan zero accident. Kalau
perlu tiap tahun selalu bertambah perusahaan yang tingkat kecelakaan kerjanya tidak ada,”
jelasnya.

Lalu dijelaskannya, setiap tahun untuk perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja (zero
accident), perusahaan yang menerapkan sistem manajemen dan program pencapaian HIV – AIDS, serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terus meningkat.

“Di tahun 2023, kecelakaan nihil atau zero accident diberikan kepada 116 perusahaan,
penghargaan program pencegahan HIV – AIDS di tempat kerja diberikan kepada 54 perusahaan,
penghargaan sistem manajemen K3 (SMK3) ada 14 perusahaan, penghargaan pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 sebanyak 51 perusahaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya terhadap
peran perusahaan hingga Gubernur yang telah membina program K3 dengan baik.

“Seperti yang kita tahu bersama bahwa secara umum peningkatan pengawasan K3 adalah sebagai upaya untuk ketenagan kerja yang nantinya berpengaruh pada produktivitas kerja. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada perusahaan dan Gubernur yang telah membina program K3,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan penganugerahan penghargaan ini merupakan bagian dari upaya
pemerintah, khususnya Kemnaker dalam mengkampanyekan K3.

Sebagai informasi, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan
dan kesehatan pekerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit menular di tempat
kerja. Selain kepada Gubernur, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang berhasil
menekan angka kecelakaan dan penyakit menular di tempat kerja serta manajemen K3. (tri)

DKP3 Pastikan Hewan Kurban Dalam Keadaan Sehat

0

Link, Banjarbaru – Guna memastikan, hewan kurban dalam keadaan sehat dan aman dikonsumsi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, meninjau peternakan sapi yang ada di Kota Banjarbaru.

Abu Yajid Bustami, Kepala DKP3 Kota Banjarbaru mengatakan pihaknya telah membentuk tim kesehatan. Tentunya akan terjun langsung ke lapangan, untuk membantu memantau dalam pelaksanaan kurban pada hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah nanti.

“Ada 15 tim kesehatan yang kami terjunkan, untuk memantau pelaksanaan kurban di Kota Banjarbaru,”ujarnya, Jumat (23/6/2023).

Selain menerjunkan tim kesehatan, pihaknya pun telah memberikan edukasi kepada peternak. Seperti, selalu membersihkan kandang, vaksinasi hewan bahkan kebersihan hewan pun sangat diperhatikan. Ia memastikan, untuk hewan kurban di Kota Banjarbaru dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi.

Selain melihat kesehatan hewan kurban, pihaknya memantau ketersediaan hewan kurban di Kota Banjarbaru. Dipastikan, ketersediaan hewan kurban di Kota Banjarbaru dalam keadaan aman. Hal ini, berpatokan pada tahun sebelumnya   konsumtif hewan kurban mencapai 1.500 ekor. Sehingga, pada tahun ini jumlah hewan kurban di Kota Banjarbaru bertambah dari tahun sebelumnya.

“Melihat dari tahun sebelumnya angka konsumtif yang tinggi, sehingga tahun ini ketersediaan sapi tersedia sampai dengan 2000 ekor, sedangkan untuk kambing tersedia hingga 3000 ekor, saya kira ketersediaan tersebut terbilang aman untuk tahun ini,” jelasnya. (wahyu/BBAM)

Dandim 1002 Hadiri Aruh Adat Baduduk Dayak Labuhan

0

Link, Barabai – Musim panen padi gunung telah usai. Kini saatnya masyarakat Kaharingan Suku Dayak Meratus menggelar ritual sukuran sebagaimana yang dilaksanakan Suku Dayak Labuhan, Hulu Sungai Tengah. Istimewa lantaran ritual Arus Adat tersebut dihadiri Komandan Kodim 1002/HST Letkol Kav Gagang Prawardhana,S.I.P.,M.Han.

Masyarakat Hindu Dayak di Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai menggelar Aruh Adat Baduduk setelah mereka selesai panen. Selain Dandim 1002/HST juga tampak dahir bersama Danramil dan Staf Kodim HST.

“Musim panen padi sudah selesai. Bagi warga Dayak, pantang memakai apalagi menjual hasil panen sebelum pelaksanaan aruh adat. Itulah budaya dan kepercayaan yang dijunjung oleh Warga Dayak di Desa Labuhan,” terang Irpani, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten HST di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan HST, Jum’at (23/6/2023).

Desa Labuhan berjarak 16 kilometer dari pusat Kota Barabai atau setara 30 menit berkendaran baik roda dua maupun roda empat

Kepala Adat Dayak Labuhan Suan menyampaikan, upacara Panca Yadnya Aruh Baduduk tahun 2023 masyarakat Hindu Dayak Labuhan dilaksanakan setiap setahun sekali setelah selesai musim Panen Padi.

“Aruh yang pertama baru saja dimulai pada tanggal 20 Mei 2023 selama kurang lebih tiga bulan penuh sampai tanggal 28 Agustus nanti,” terangnya.

Ia menjelaskan, Aruh Adat merupakan bagian dari ajaran agama Hindu yaitu Panca Yadnya. Panca Yadnya adalah Lima jenis upacara suci yang diselenggarakan secara tulus ikhlas oleh umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai kesempurnaan hidup.

“Sebanyak 28 rumah yang akan melaksanakan Aruh Baduduk yang terdiri 96 umbun/kepala keluarga di laksanakan rumah masing-masing secara bergantian dengan jeda waktu 2 sampai 3 hari,” ungkapnya.

Pelaksanaan aruh baduduk kali ini berharap kepada seluruh keturunan masyarakat Dayak Labuhan dimanapun berada agar diberikan keselamatan, kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

“Selama pelaksanaan Aruh Baduduk tidak boleh di campuri dengan kegiatan yang akan mengganggu kesucian/kesakralan aruh tersebut,” jelasnya.

Kegiatan yang dianggap mengganggu itu antara lain perjudian, sabung ayam, minuman keras, orang yang lagi Cuntaka/Keluarga dirumah kematian sebelum 7 hari. Kemudian wanita yang sedang menstruasi dan orang yang terkena gangguan kejiwaan.

“Karena upacara ini sangat lah sakral bagi suku dayak, sehingga apabila kita melanggar nya akan mendapatkan hukuman dari Nining Bahatara atau Sang Hyang Widhi atau Tuhan dan Lembaga adat juga akan memberikan sanksi berupa denda adat,” katanya.

Dandim 1002/HST Letkol Kav Gagang Prawardhana, S.I.P, M.Han menyampaikan Aruh Adat seperti ini harus terus didukung dan digalakkan sebagai wujud pelestarian budaya bangsa.

“Apalagi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mempunyai mempunyai banyak keragaman suku dan agama,” katanya .(spy/pendim1002).

Presiden Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke 38 Provinsi

0
Presiden Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke 38 Provinsi
Kepala Biro Administrasi Setpres, Sony Kartiko, secara simbolis menyerahkan hewan kurban Presiden kepada Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Asep Syaifuddin, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 (BPMI Setpres)

Link, Jakarta – Menyambut Iduladha 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi kepada setiap provinsi di Tanah Air.

Saat menyampaikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 23 Juni 2023, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa sapi kurban Presiden Jokowi akan disalurkan ke 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru.

“Bapak Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Iduladha 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu (disalurkan ke) 34 provinsi, sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38,” ujar Kasetpres didampingi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa sapi kurban Presiden di setiap provinsi akan diserahkan ke tempat pengelolaannya sesuai dengan usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. “Jadi ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan,” lanjutnya.

Heru juga menjelaskan bahwa dalam menyediakan sapi-sapi kurban Presiden Jokowi, Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Heru memastikan bahwa sapi kurban yang diserahkan oleh Presiden merupakan sapi terbaik yang telah dipastikan kesehatannya.

“Dicek kesehatannya, harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, dan tentunya bobotnya juga antara 900 kg sampai 1,2 ton,” ucapnya.

Adapun untuk jenis sapinya, Heru menyebut bahwa sapi yang disalurkan ke tiap provinsi memiliki jenis yang beragam, baik simental, limosin, angus, brahman, hingga peranakan ongole. Untuk di DKI Jakarta sendiri, sapi yang akan diserahkan ke Masjid Istiqlal merupakan sapi jantan berjenis simental berbobot 1,2 ton.

“Di Jakarta, Bapak Presiden akan memberikan sapi kepada Masjid Istiqlal yang jenis sapinya simental, beratnya adalah 1,2 ton atau 1.200 kilogram, jenisnya jantan,” ucapnya.

Untuk memastikan pengelolaan sapi kurban di tiap provinsi berjalan baik, Heru mengatakan bahwa Sekretariat Presiden telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Heru berharap semua dinas terkait di provinsi bisa membantu menjaga sapi-sapi kurban Presiden dengan baik.

“Setpres jauh-jauh hari sudah melakukan rapat via Zoom yang dipimpin oleh Pak Deputi, menyampaikan semua harus berjalan dengan baik, dan tentunya dinas-dinas yang terkait di provinsi membantu juga untuk bisa, terutama dalam menjaga kesehatan sapi,” tandasnya. (spy)

Terindikasi Korupsi, Kasus Perjadin DPRD Banjar Dihentikan?

0
kasus perjadin
Kajari Kabupaten Banjar M Bardan

Link, Martapura – Tindakan merugikan negara dari kegiatan perjalanan dinas Oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berulang, sepertinya tidak membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar cukup berani membawa persoalan tersebut hingga ke meja hijau.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pada Perjadi oknum Pimpinan dan Aanggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2019-2024 sepertinya akan segera dihentikan. Indikasi tersebut diungkapkan Kajari Kabupaten Banjar M Bardan kepada sejumlah pewarta.

“Memang pada kasus ini sudah ditemukan kerugian negaranya. Namun, kasus ini masih memungkinkan untuk dihentikan,” ujar M Bardan, Jumat 23 Juni 2023.

Dijelaskannya, kasus tersebut hingga saat ini statusnya penyelidikan.

“Beda jika statusnya penyidikan. Maka  pengembalian memang tidak menghapus pidananya. Tapi, inikan masih ditahap penyelidikan untuk mengumpulkan data dan bahan, serta menganalisa dari semua sisi terkait unsurnya. Karena ada unsur kerugian negaranya, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan kita ke Kejati,” jelasnya.

Dibagian lain diketahui, proses pengembalian Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas kasus dugan korupsi pada Perjadin DPRD Tahun Anggaran (TA) 2020 -2021 terus berlangsung.

“Pemanggilan anggota dewan hampir rampung, tinggal tiga orang saja yang masih belum. Pokoknya hampir 100 persen sudah dikembalikan dengan data dukungnya. Pemanggilan inikan guna memenuhi petunjuk dari kelengkapan kemarin,” ujar Bardan.

Tak hanya itu, Muhammad Bardan memastikan bahwa Kejari Kabupaten Banjar sudah melakukan check bukti setor ke nomor rekening Kabag Penyetoran.

“Sudah Rp400 Jutaan, tinggal tiga orang itu saja, maka soal kerugian negara semua dikembalikan. Terkait laporannya juga sudah kita buatkan dan kita sampaikan ke Kejati dan menunggu petunjuk selanjutnya seperti apa, katanya.(oetaya/BBAM)

Masjidil Haram Padat Jelang Puncak Haji

0

Link, Makkah – Lima hari jelang masa puncak haji yang juga dikenal dengan masa Armina (Arafah-Muzdalifah-Mina), seluruh penjuru Kota Makkah mulai dipadati jemaah haji, termasuk Masjidil Haram.

Masjidil Haram diprediksi akan mengalami puncak kepadatan pada Jumat, 23 Juni 2023 besok. Karenanya, demi menjaga keselamatan dan keamanan, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Subhan Cholid mengimbau jemaah haji sebaiknya tidak ke Masjidil Haram untuk salat Jumat.

“Besok itu bertepatan dengan hari Jumat dan Masjidil Haram akan sangat padat. Demi menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji, kami mengimbau alangkah baiknya kalau jemaah manfaatkan masjid-masjid sekitar area perhotelan atau hotel menyelenggarakan Jumatan,” papar Subhan, di Kantor Daerah Mekah PPIH Arab Saudi, Kamis (22/6/2023).

Menurut Subhan, pada Jumat, semua angkutan transportasi disetop pada pukul 9 pagi. Kemudian, baru beroperasi kembali seusai salat Jumat.

Di sisi lain, bus-bus juga sudah mulai ditarik untuk persiapan angkutan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Dampaknya, jemaah haji akan kesulitan mendapatkan bus untuk kembali ke hotel.

“Kalau besok tetap akan Jumatan, siap-siap pulang naik taksi,” kata Subhan.

Subhan juga menginformasikan, bus-bus shalawat akan sepenuhnya berhenti beroperasi pada Sabtu, 24 Juni 2023. Bus shalawat merupakan transportasi yang disediakan PPIH untuk mengantar jemaah haji dari pemondokan sampai ke Masjidil Haram pergi pulang.

Bus shalawat baru akan kembali beroperasi seusai puncak haji, yakni mulai 14 Zulhijjah 1444H.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Musthafa Jakarta KH Zulfa Mustofa mengingatkan jemaah tentang kesepakatan ulama. Menunaikan salat, khususnya salat berjamaah, di mana pun di Tanah Haram, ganjaran pahalanya sama dengan salat di Masjidil Haram.

Selain itu, demi menjaga kondisi tubuh, jemaah haji sebaiknya fokus pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).

“Dalam Islam kita harus memahami skala prioritas karena haji intinya Armina maka sebaiknya para jemaah terkait salat Jumat besok, salat lah di masjid terdekat atau di hotel yang menyediakan,” pesan Kiai Zulfa. (spy)

Said Idrus Al-Habsyie Pimpin PMI Kabupaten Banjar

0

Link, Martapura – Ketua dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjar periode 2023 – 2028 resmi dilantik. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Iskandar.

Gusti Iskandar mengatakan ketua PMI Kabupaten  Banjar yang baru diduduki oleh Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsyie.

“Dengan ketua dan pengurus yang baru dilantik ini tentunya saya berharap PMI Kab Banjar ditingkatkan lagi dedikasi dan perhatiannya kepada masyarakat,” ungkapnya usai melakukan pelantikan di gedung Sultan Adam Kab Banjar Kamis 22 Juni 2023.

Dengan pengurusan yang baru ini beberapa program utama harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

” Salah satunya program kita yang paling utama yakni penyediaan darah untuk masyarakat, dan kemudian juga program terkait dengan penguatan kualitas relawan di PMI, dan itu dilakukan harus setiap tahun sekali,” lanjutnya.

Dirinya juga menginginkan agar pemerintah daerah dapat membantu PMI di Kab Banjar untuk dapat memberikan hibah sekretariat.

“Permintaan itu bukan tanpa alasan karena kita ketahui kantor PMI saat ini masih pinjam pakai, maka dari itu kita minta, agar wadah tersebut bisa resmi menjadi markas PMI sendiri, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikannya,” inginnya.

Adapun untuk PMI di 13 Kabupaten Se-provinsi Kalimantan Selatan 7 diantaranya sudah, tingga 6 yang belum.

“Maka dari itu kita akan terus mendorong agar mereka juga mempunyai unit pelayanan tersebut, insyaallah dalam waktu dekat ini semuanya bisa kita penuhi,” akhirnya.

Sementara itu Ketua PMI Kab Banjar yang terpilih saat ini H. Said Idrus Al-Habsyie mengatakan bahwa pihaknya akan sebaik mungkin untuk melaksanakan program yang telah disampaikan tadi.

“Saya dan pengurus akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Terkait dengan permintaan markas PMI yang baru dirinya sudah ada membicarakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

“Insyaallah kalau ada tanahnya kita akan pindah dari sekretariat asal, tapi sementara waktu kami tetapi disitu dulu,” lanjutnya.

Adapun nantinya jika mereka sudah memilik bangunan yang baru maka sekretariat PMI yang lama akan di tempati oleh BNN.

“Iya memang rencana di sekretariat PMI yang lama akan di tempati oleh BNN,” akhirnya. (oetaya/BBAM)

Konsorsium Pers Banua Resmi Terbentuk

0
Konsorsium Pers Banua Resmi Terbentuk
Konsorsium Pers Banua

Link, Banjarmasin – Sejumlah organisasi wartawan yang merupakan konstituen Dewan Pers membentuk Konsorsium Pers Banua. Deklarasi digelar, Kamis (22/6) pagi di Gedung Seminar Fisip ULM Banjarmasin.

Organisasi Konsorsium Pers Banua itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kalsel.

“Kami sambut baik pembentukan Konsorsium Pers Banua  ini. Terlebih keputusan ini merupakan kesepakatan bersama organisasi wartawan yang ada di Kalsel,” kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Anang Fadhilah, usai deklarasi.

Menyadari masih adanya praktik jurnalisme yang mengabaikan kode etik, Anang berharap kehadiran Konsorsium Pers Banua akan menjawab persoalan itu.

“Untuk itu dibutuhkan peran pers Banua dalam mengawal pembangunan daerah dan Pemilu 2024 mendatang. Agar tak keluar dari aturan,” katanya

Anang ingin pers di Banua cerdas dan profesional, sehingga bisa ikut mengawal Pemilu dan pembangunan daerah dengan baik. Karena itu kesepakatan ini bukan hanya soal pendidikan wartawan tapi juga bagaimana kontribusi wartawan terhadap daerah.

“Kita ingin pers yang sehat, profesional dan bermartabat,” jelasnya.

Terkait Pemilu, Anang mengimbau kepada wartawan agar bersikap profesional dan independen.

“Jangan mendiskreditkan salah satu pihak. wartawan mesti memberitakan dengan fakta apalagi opini,” kata editor media online Bahasa Inggris indonesiatoday.co

Berikut pernyataan komitmen Bersama Konsorsium Pers Banua (KPB) yang dibacakan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel Anang Fadhilah,

  1. Bersama-sama menjaga marwah dan kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi prinsip aturan UU Pers serta kode etik dalam menjalankan tugas jurnalistik.
  2. Menjadi pilar demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang dengan berpegang teguh pada asas kejujuran, keadilan, dan keberimbangan
  3. Mengawal jalannya proses demokrasi yang sehat melalui Pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan berdaulat.
  4. Bersama-sama mewujudkan Kalsel yang lebih baik melalui pemberitaan yang sehat, berkualitas, dan berimbang.

Demikian komitmen bersama ini kami nyatakan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Semoga ikhtiar dan komitmen bersama ini bisa mewujudkan Kalsel yang lebih sejahtera. (spy)

Bikin SIM Wajib Miliki Sertifikat Mengemudi

0

Link, Jakarta – Korlantas Polri menjelaskan latar belakang aturan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum, wajib menyertakan sertifikat mengemudi.

Menurut Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Tri Julianto Djatiutomo, kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, pengetahuan, wawasan berlalu lintas, dan etika berkendara merupakan faktor penting bagi keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas.

“Kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan etika tersebut dapat dikembangkan melalui sebuah proses pelatihan kepada masyarakat calon pemohon penerbitan SIM,” kata Tri Julianto dikutip dari keterangan resmi Divhumas Polri, Rabu (21/6/2023).

Menurut dia, hasil analisa dan evaluasi (Anev) keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang besar antara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan kemampuan berkendara, wawasan, pengetahuan, serta etika berlalu lintas individu yang terlibat.

Atas dasar hasil Anev tersebut, jelas dia, Korlantas Polri sebagai pemangku tugas dan kewenangan dalam hal lalu lintas jalan raya merasa perlu agar setiap individu masyarakat pemohon penerbitan harus memenuhi syarat dan kriteria teknis, pengetahuan, perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat, dan bertanggung jawab.

“Setiap individu masyarakat pemohon penerbitannya harus memenuhi syarat, kriteria teknis, pengetahuan, perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Tri Julianto, aturan wajib sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM ada sejak Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa bagi pemohon SIM baru dan/atau peningkatan golongan (khusus SIM Umum) wajib menyerahkan tanda bukti sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Ketentuan itu, kata dia, tetap diberlakukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi serta dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

“Bahkan diperluas sasarannya bukan hanya bagi pemohon SIM umum, akan tetapi juga bagi pemohon SIM perseorangan,” jelas dia. (nana)