Beranda blog Halaman 1091

PAW PDIP Anggota DPRD Digugat ke Kepengadilan

Penulis
ferdy
-
0

Link, Martapura – Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2023-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan sepertinya menemui jalan ribet. Hal itu lantaran ada gugatan melalui PN Martapura terkait masalag tersebut.

Muhammad Rusdi Calon legislatif PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Banjar 2 (Kecamatan Martapura Timur, Aranio, Astambul dan Karang Intan) melayangkan gugatan, karena merasa keberatan dengan kebijakan partai yang memilih Muhammad Khairi sebagai PAW almarhumah Hj Diah.

” Muhammad Khairi ini sudah mengundurkan diri di Partai Politik dan  menjadi Kepala Desa. Seharusnya saya yang menjadi PAW nya, lantaran saya memiliki suara terbanyak nomor 3 pada saat pemilihan,” ungkapnya kepada linkalimantan.com usai sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 Martapura Kamis 23 Februari 2023.

Kemudian lanjutnya, penunjukan Khairi sebagai PAW di Dewan itu dilakukan secara sepihak dilakukan oleh DPC PDIP, tanpa melampirkan pengunduran diri dan juga sebagai kepala desa saat ini.

“Seharusnya jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai PAW maka harusnya DPC PDIP harus jujur bahwa yang bersangkutan telah menjadi Kepala Desa, ini penunjukannya tidak ada verifikasi apa-apa dari partai politik,” lanjutnya.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Seharusnya ketika dia dilantik pembakal, wajib yang bersangkutan memundurkan diri di pengurus partai dan anggota,” bebernya

Akibat persoalan itu, dirinya meminta ganti rugi kepada para tergugat yakni Partai Politik Ketua DPC Kabupaten Banjar, Ketua DPRD, lalu Ketua KPU.

“Adapun untuk ganti kerugian tersebut sebesar Rp 900 Juta dan kerugian immaterial sebanyak Rp 14 Miliar,” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Pahrani tidak mempermasalahkan gugatan yang dilayangkan oleh anggota dari partainya, Muhammad Rusdi.

Alasannya karena ini sesuai dengan mekanisme-mekanisme partai dari mereka dan harus dijalankan, jadi apabila ada gugatan tersebut, berarti yang bersangkutan telah mengambil haknya untuk menempuh jalur hukum.

“Kami intinya menyambut baik hal itu semoga dengan adanya mekanisme hukum, ada kepastian nantinya siapa yang ditetapkan sebagai PAW atau ada keputusan lain dan mediasi di pengadilan sendiri,” ungkpaanya dilokasi.

Kemudian penetapan Muhammad Khairi sebagai PAW jelasnya, sudah sesuai dengan ketentuan dan berkasnya adapun untuk berkasnya juga sudah diperiksa berjenjang dari Kabupaten, Provinsi, sampai Ke Pusat, atas itu sehingga keluarlah SK.

“Artinya secara kepartaian tidak ada masalah, hanya saja setelah SK itu keluar ada gugatan namun tidak menjadi masalah selama ditempuh dengan jalur hukum,” jelasnya. (oetaya/BBAM)

Keren, Awang Bangkal Barat Bangun Agrowisata

Penulis
safar
-
0

Link, Martapura  –  Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Banjar erat kaitannya dengan Kecamatan Karang Intan. Itu lantaran di wilayah yang dipimpin Camat M Ilmi ini terdapat ratusan potensi objek wisata, baik yang sudah dikelola dengan baik, maupun yang belum tersentuh.

Dari sekian banyak desa di wilayah Kecamatan Karang Intan yang dikenal dengan destinasi wisatanya, Desa Awang Bangkal Barat merupakan salah satu kawasan yang memiliki sejumlah objek wisata potensial. Kini desa tersebut tengah membangun agrowisata.

“Alhamdulillah, selain dikenal sebagai daerah penyuplai batu gunung, Desa Awang Bangkal juga memiliki kekayaan objek wisata. Terbaru Pak Kades Pajrul Ripani memimpin pembangunan destinasi wisata dengan konsep pertanian dan alam atau Agrowisata,” ungkap Camat Karang Intan M Ilmi kepada Linkalimantan.com, Kamis 23 Februari 2023.

Diungkapkannya, pembangunan wisata berkonsep agrowisata  di Desa Awang Bangkal Barat itu jelasnya, sudah berjalan 50 persen.

Senada dengan itu, Pajrul Ripani, selaku Kepala Desa (Pembakal) Awang Bangkal Barat menambahkan, agrowisata yang dibangun itu diyakini banyak memberikan manfaat positif.

“Luasnya 4 hektare yang dibangun sejak pertengahan Tahun 2022 silam. Saat ini sudah memasuki tahap pembangunan gajebo-gajebo untuk tampat santai para pengunjung, Jika sudah selesai, nanti akan langsung dibuka dan diresmikan,” ujarnya.

Pajrul menyebutkan, gajebo yang disedikan untuk bersantai menikmati pemandangan sekitar dengan konsep alam ini,ada sebanyak 20 unit berukuran 3×3 meter dan 2 unit gajebo ukuran 3×12 meter.

”Rencana akan dibangun lagi gajebo tambahan yang difungsikan sebagai tempat rapat dengan ukuran sekitar 15×20 meter dengan kapasitas 100 orang,” sebutnya.

Agar lebih menarik perhatian, tambah Pajrul, pihaknya juga akan menyediakan wahana lesehan terapung dan kolam pemancingan, karna bagi Pajrul semakin ramai pengunjung, maka akan dapat meningkatkan PADes desanya.

” Untuk pekerja atau karyawan mulai dari juru masak hingga penjaga keamanan di tempat tersebut, kita akan memberdayakan perempuan dari PKK, sedangkan untuk pramusaji dari karang taruna. Diperkirakan ada sekitar 100 pekerja nantinya” pungkasnya.(spy/BBAM)

Bantuan Logistik 70 Ton Pemerintah Indonesia Tiba Di Turki

Penulis
nana
-
0

Linkalimantan.com-Bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi yang dilepas Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Adana Sakirpasa, Turki, pada Selasa (21/2/2023).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyerahkan bantuan tersebut kepada otoritas setempat.

Dukungan logistik itu diterima perwakilan Kementerian Luar Negeri Turkiye Murat Salim Esenli sesaat rombongan pejabat tinggi negara turun dari pesawat Garuda Indonesia.

Setelah serah terima bantuan kemanusiaan, Muhadjir menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengutusnya untuk mengunjungi dan membawa bantuan tahap ketiga kepada korban bencana gempa bumi di Turki.

“Pertama atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salam dari Bapak Joko Widodo dan ucapan duka yang mendalam beliau untuk Pemerintah dan seluruh rakyat Turkiye, khususnya mereka yang sedang mengalami musibah akibat gempa bumi yang terjadi pada beberapa hari yang lalu,” ujar Muhadjir yang didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resmi yang dikeluarkan BNPB, Rabu (22/2/2023).

Muhadjir menambahkan Indonesia telah memberikan dukungan personel yang telah bekerja di Turki, baik tim search and rescue (SAR) untuk pencarian dan pertolongan dan emergency medical team (EMT) untuk pelayanan medis maupun bantuan dalam bentuk lainnya.

“Kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh rakyat dan Pemerintah Turkiye bisa segera bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Murat Salim menyampaikan dukungan Pemerintah Indonesia ini merupakan bentuk solidaritas yang dapat dijadikan contoh untuk semua negara, untuk saling membantu.

Ia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segara bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk masyarakat Turki.

“Saya menyampaikan penghargaan yang begitu dalam dan terima kasih, demikian juga atas perhatian yang besar Presiden Indonesia kepada kami,” kata Murat Salim.

Bantuan seberat 70 ton yang diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia Airbus 330 -300 terdiri dari makanan, non-makanan, vaksin tetanis dan serum anti tetanus.

Setelah serah terima bantuan secara simbolis, Menko PMK bersama rombongan bertemu dengan beberapa perwakilan WNI yang akan kembali dengan fasiltias dari Pemerintah Indonesia.

Sebanyak 85 WNI akan kembali dengan pesawat Garuda Indonesia pada sorti kedua.

Sebelum meninggalkan Bandar Udara Adana, Menko PMK memimpin salat gaib untuk dua WNI yang meninggal dunia akibat bencana alam ini. Kedua jenazah dipulangkan ke Tanah Air bersama dengan 85 WNI. (link/net).

Pembahasan Raperda Reklame Banjarmasin Tak Kunjung Tuntas

Penulis
safar
-
0

Link, Banjarmasin – Meski sudah disampaikan melalui Paripurna Tingkat I pada akhir tahun 2022 lalu, nyatanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklame hingga kini belum juga tuntas.

Hingga kini piranti hukum yang mengatur soal reklame tak kunjung selesai dibahas. Belum tuntasnya pembahasan Raperda Reklama ini, memantik komentar anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Muhammad Isnaini.

Anggota dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Reklame ini menilai, Pemerintah Kota (Pemko) memperlambat proses pembahasannya.

Isnaini mengungkapkan, beberapa kali rapat pembahasan Raperda tersebut, sejumlah SKPD vital dalam penerapan Raperda ini justru tidak hadir. Termasuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Dengan ketidakhadiran Dinas, terutama dinas terpenting, mengindikasi ketidakseriusan Pemko penyelesaian pembahasan raperda ini,” tudingnya.

Persoalan lainnya, sambung Isnaini, data pasti jumlah objek pajak hingga kini belum juga dapat dihadirkan saat rapat pembahasan. Termasuk, alasan ada peraturan perundang-undangan terbaru.

“Harusnya disampaikan saat rapat pembahasan, ini data objek pajak, ini aturan terbaru. Sejauh ini tidak pernah ditunjukkan, hanya disampaikan lisan,” katanya.

Isnaini mengakui, Raperda ini merupakan revisi Perda usul inisiatif dewan, tujuannya untuk mempertegas dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Reklame.

Sebab, sekitar 3.000 papan reklame di Banjarmasin masih belum dibayarkan pajaknya. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarmasin, dari 4.500 papan reklame, tercatat hanya 1.400 yang membayarkan kewajiban pajak.

Data itu didukung dari sektor pajak reklame pada 2022 lalu. Yakni cuma tercapai sekitar Rp 3,6 miliar, dari target Rp 9,1 miliar. Sehingga Pemko Banjarmasin kehilangan PAD sekitar Rp 5,5 miliar.

“Potensi PAD cukup besar, harusnya Raperda ini secepatnya bisa diselesaikan,” pungkasnya seraya meminta seluruh SKPD terkait hadir saat pembahasan kedepannya.(spy/klik)

Petani Desa Danda Kaya Panen Padi Seluas 14 Hektare

Penulis
wahyu
-
0

Link, Marabahan – Petani Desa Danda Kaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan panen padi di lahan seluas 14 hektare yang turut disaksikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Ir Syamsir Rahman dan pihak BUMD PT Bangun Banua pada Rabu (22/2).

Kehadiran PT Bangun Banua yang difasilitasi Pemprov Kalsel ini merupakan pihak yang membeli hasil panen warga setempat, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama di Desa Karang Bungan Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

BUMD PT Bangun Banua merupakan perusahaan daerah bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan dengan tujuan turut melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.

Selain itu juga dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Ir Syamsir Rahman mengatakan, BUMD PT Bangun Banua bersedia membeli padi petani dengan harga cukup tinggi yakni Rp6.700 perkg gabah kering giling (GKG), sedangkan harga di pasaran saat ini paling tinggi Rp6.500/kg GKG.

“Petani bisa tersenyum karena ada jaminan pembelian padi mereka dengan harga cukup tinggi. Terimakasih Bapak Gubernur Paman Birin yang membeli melalui BUMD Bangun Banua,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Menurut Syamsir, Petani merasa diuntungkan bisa menjual hasil panen meraka dengan harga yang baik. Bahkan Bulog pun hanya berani menawarkan harga Rp4.700/kg GKG, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam hal ini, pihaknya akan menyampaikan usulan kenaikan harga yang dipatok pemerintah tersebut, minimal ujarnya, GKG petani bisa dibeli dengan harga Rp6.500/kg.

Syamsir berasalan, harga patokan pembelian dari pemerintah pusat saat terlalu rendah bagi petani di Kalsel yang memikul beban biaya tanam lebih mahal dibanding petani di pulau Jawa.

“Jadi perlu penyesuaian harga, sehingga Bulog bisa membeli dengan harga lebih tinggi dari sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Syamsir berharap Pemerintah Kabupaten bisa melibatkan BUMD masing-masing untuk memberikan bantuan kepada petani melalui pembelian GKG dengan harga memadai ini, sehingga petani tidak menjadi korban para tengkulak. (why)

Ibukota Kalsel Banjir, Wawali Kota Sidak ke Titik Banjir

Penulis
ferdy
-
0

Link, Banjarbaru – Banjir bandang kembali terjadi Ibukota Kalsel, Kota Banjarbaru. Ribuan warga pun terdampak dan sebagian terpaksa harus dievakuasi.

Setelah diguyur hujan lebat berjam-jam, beberapa sungai yang ada di Ibukota Kalsel, Kota Banjarbaru meluap. Parah karena luapannya berdampak hingga mengenangi ribuan hunian masyarakat.

Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin  dan Kecamatan Banjarbaru Utara  merupakan daerah Ibukota Provinsi Kalsel yang terdampak banjir

Banjir tersebut bukan hanya membuat susah warga, jalur transportasi  pun terganggu. Bahkan jelang malam hari (Rabu/22/2) Jln Mistar Cokrokusumo sempat lumpuh total. Di bagian lain, masyarakat yang berhuni di pinggiran Sungai Kemuning, Banjarbaru Selatan lebih menderita lagi.

Melihat kondisi tersebut, terpantau Wawalikota Banjar Wartono turun ke lapangan. Melalui akun face booknya, politisi PDIP Kota Banjarbaru ini menyiarkan kegiatan lapangannya di reels.

“Melakukan Monitoring  Banjir”  tulis Wartono.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Cempaka H. Moel selain mengeluhkan pemerintah dalam penanganan banjir, juga menyoal agenda dewan yang tengah menyiapkan perda tentang  tambang masyarakat di Banjarbaru.

“Dengan banjir yang ada ini, kita harusnya membenahi lingkungan dan juga infrastruktur tetapi malah para anggota Dewan ingin membuat perda tentang  tambang masyarakat di Banjarbaru. Inikan sudah  bertentangan, ditakutkan akan dengan adanya itu maka akan membuat semakin parah banjir yang terjadi,” ungkapnya saat ditemui dilokasi Rabu malam 22 Februari 2023.

Yang menjadi pertanyaan ungkap Moel, perda tambang masyarakat yang dibuat itu untuk siapa?

“Sampai saat ini yang dimaksud tambang masyarakat kami juga bingung, alasannya karena yang kita tahu rata-rata lahan disini kebanyakan buka milik warga asli, anggap aja misalkan 100 M2. Kalau milik warga paling-paling ada sekita 20% saja, sisanya orang luar, jadi perda itu maksudnya seperti apa,” lanjutnya.

Tidak hanya hal itu saja yang membuat warga bingung bebernya, kebijakan pemerintah dan dewan yang sudah menetapkan wilayah Cempaka sebagai kawasan pertanian terbesar, di Kota Banjarbaru, yang mana dari luasan 1000. M2.   800 M2 diantarnya itu ada didaerah Cempaka.

“Sementara itu misalkan jika ada Perda untuk pertambangan masyarakat, nah apakah itu tidak berdampak, pastinya sangat berdampak karena susui bukti yang ada, dimana beberapa tahun ini kami para warga petani, banyak yang mengalami gagal panen karena salah satu  faktornya adalah kalau jika hujan terjadi banyak lumpur yang masuk ke sawah,” jelasnya. (oetaya/BBAM)

Pembakal Foto Mesum Tetap Kades Tambak Anyar Ulu

Penulis
ferdy
-
0

Link, Martapura – Melalui mediasi selama kurang lebih 3 jam, dengan para tokoh ulam yang ada di Desa tersebut,  Pembakal Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur yang diduga telah melakukan mesum itu enggan untuk mengundurkan diri.

Cemat Martapura Timur Guslan mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan agar Kades / Pembakal Desa Tambak Anyar Ulu  yang berfoto mesum dengan istri orang  tersebut, mengundurkan diri. Karena secara aturan juga tidak tertera.

“Kalau secara undang-undang pembakal yang bersangkutan sudah dihukum,” ungkapnya kepada awak media Rabu 22 Februari 2023.

Meski pembakal itu tidak mau mengundurkan diri lanjut Guslon, namun yang bersangkutan telah meminta maaf kepada para masyarakat.

“Memang dalam pertemuan tadi ada msyarkat yang menginginkan untuk mundur ada juga yang tidak ingin,” tuturnya.

Namun untuk masyarakat yang masih pro dengan pembakal bebernya, mengusulkan adanya perjanjian kepada masyarakat sekitar.

“Dimana perjanjian yang di usulkan oleh mereka jika dalam satu tahun ini pembakal tersebut masih melakukan kesalahan maka akan diberhentikan,” tandasnya.

Sementara itu Ketua BPD Tambak Anyar Ulu, Didi Ahriadi, menyampaikan bahwa dalam pertemuan audensi nantinya kedepan pihaknya akan kembali mengpulkan para tokoh masyarakat untuk membuat suatu perjanjian yang disampaikan tadi.

“Nanti untuk surat perjanjian tadi akan dibikin dan akan mengumpulkan para tokoh masyarakat saja, tidak lagi semua masyarakat yang didatangkan,” ungkpaanya di lokasi

Surat itupun lanjutnya akan segera di buat dalam waktu dekat ini.

“Kalau dari BPD sendiri terkait masalah oembaka ini kami sama dengan Kecamatan,” tandasnya.

Perlu diketahui menurut informasi dilipangan yang didapatkan audensi yang dilakukan tadi, ada 104 personil gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polres Kabupaten Banjar di kerahkan untuk melakukan pengamanan itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Syahrialuddin mengatakan, andai pelaku dan pihak bersangkutan atau suami dari perempuan itu tidak ada melakukan tindakan damai memang bisa untuk dilakukan pemberhentian karena ada perbuatannya mengandung unsur hukum.

“Namun pelaku dan suami yang bersangkutan sudah ada perjanjian maaf di Polsek setempat, jadi tidak ada lagi perbuatan hukumnya. Kecuali pembakal yang bersangkutan mengundurkan diri ini bisa langsung kami proses tetapi pelaku tidak ada mengundurkan diri,” terangnya.(oetaya/BBAM)

Bharada E Demosi Satu Tahun, Tetap di POLRI

Penulis
safar
-
0

Linkalimantan.com – Keinginan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E untuk terus berkarier  sebagai anggota POLRI, terwujud. Kendati begitu, mantan salah satu tersangka Kasus Sambo yang divonis 1,6 bulan diputuskan di demosi satu tahun.

Sidang komite kode etik Polri (KKEP) memutuskan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E di demosi satu tahun.  Putusan itu diambil sidang komite etik yang terdiri dari Ketua Sidang yakni Sesrowabprof Divpropam Polri, Kombes Sakeus Ginting.

Kemudian, anggota komisi sidang terdiri dari Irbidjemen SDM I Itwil V Itwasum Polri, Kombes Imam Thobroni; serta Kabagsumda Rorenmin Bareskrim Polri, Kombes Hengky Widjaja dalam sidang di TNCC Polri, Rabu (22/2/2023).

“Sanski administrasi, demosi satu tahun,” kata Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan.

Bharada E juga disanksi mesti meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri. Bharada E dipastikan tetap bertahan di Polri.

Ada pertimbangan dalam memutuskan putusan dimaksud. Bharada E belum pernah dihukum, mengakui kesalahan serta menyesalinya. Selain itu, Bharada E juga sudah menjadi justice collaborator. Bharada E juga bersikap sopan selama persidangan serta masih berusia muda, sehingga punya peluang meraih masa depan yang baik.

Bharada E juga telah meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J atas ulahnya. Bharada E juga dinilai tidak punya keberanian untuk membantah perintah Sambo untuk menembak Brigadir J.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa, pihaknya akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan di sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dan Bripka Ricky Rizal.

“Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya, semuanya akan hitung,” kata Sigit kepada wartawan di Rupatama Mabes Polri, Selasa (21/2/2023).

Diketahui, para pelaku kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J telah dijatuhi vonis hukuman oleh majelis hakim PN Jaksel. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sedangkan Putri Candrawathi divonis hukuman 20 tahun penjara. Selanjutnya, Kuat Ma’ruf dihukum 15 tahun penjara, Ricky Rizal dihukum 13 tahun penjara, serta Richard Eliezer atau Bharada E divonis 1,5 tahun penjara.

Sebagai info, salah satu pengakuan krusial Bharada E dalam kasus tewasnya Brigadir J yakni mengenai Ferdy Sambo yang memerintahkan dirinya untuk menembak Brigadir J. Bharada E memastikan, perintah Sambo kepadanya adalah untuk menembak Brigadir J, bukan menghajarnya.

Bharada E menyampaikan hal tersebut saat menanggapi kesaksian Ferdy Sambo dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (7/12/2022). Duduk sebagai terdakwa dalam persidangan kali ini yakni Bharada E, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal.

“Saya membantah kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak ada, tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, teriak juga, dia mengatakan kepada saya untuk ‘woy kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak’,” ungkap Bharada E dalam persidangan soal perkataan Sambo.(spy/BBS)

Anggaran SKPD Kota Banjarbaru Sesuai Dengan Prioritas

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Anggaran untuk Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru, telah dirancang dan disahkan pada akhir 2022 lalu. Tentunya masing-masing SKPD Kota Banjarbaru, mempunyai anggaran sendiri-sendiri sesuai dengan prioritas.

Seperti diungkap, Maulana Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi (P2E) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru. Ia menjelaskan dalam perencanaan anggaran, pihaknya selalu melihat prioritas utama dari SKPD.

“Setelah kami menampung prioritas masing-masing, baru kami bisa membuat rencana besaran anggarannya. Jika prioritas dan proporsinya lebih banyak, maka dapat dikatakan anggarannya lebih besar,” ungkapnya.

Seperti anggaran pada Dinas Pendidikan (Disdik) dengan angka 268 Milyar tersebut, tentunya dilihat dari proporsi belanja yang sangat besar. Karena hampir lebih 50 persen, untuk belanja tenaga pendidik, dan prioritas kegiatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

“Selanjutnya ada Dinas PUPR, yang anggaran sampai dengan 178 M, dalam anggaran tersebut banyak prioritas yang harus dilakukan. Seperti peningkatan infrastruktur, mitigasi banjir, dan usulan musrenbang,” tambahnya.

Tentunya dengan anggaran tersebut tidak hanya untuk prioritas, namun juga ada dana yang digunakan menggaji karyawan. Ia menambahkan bahwa anggaran Disdik tersebut rata-rata setiap tahun tidak jauh beda. Karena untuk membayar gaji/tunjangan tenaga pendidik setiap tahunnya, sedangkan untuk Dinas PUPR anggaran bisa naik sesuai dengan prioritas daerah setiap Tahunnya.

Sedangkan untuk program prioritas pada tahun 2023, Ia mengatakan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur, prioritas peningkatan pelayanan pada masyarakat.

“Itu merupakan prioritas yang secara garis besar setiap tahun muncul, selain itu ada juga prioritas ada karena isu. Yaitu Ibu Kota Provinsi, sehingga itu juga menjadi prioritas kami,” tutupnya. (wahyu/BBAM)

Cempaka Kembali Terendam Banjir

Penulis
wahyu
-
0

Diguyur hujan lebat sejak sore, sejumlah titik langganan banjir di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kembali dilanda banjir. Sungai Kertak Baru, Sungai Tiung Kecamatan Cempaka meluap. Hingga melumpuhkan, jalan Mistar Cokrokusumo dengan ketinggian air yang sampai dengan 1 meter.

1...1,0901,0911,092...1,375Halaman 1,091 dari 1,375